alexametrics
Senin, 30 November 2020
Senin, 30 November 2020

Ulama NTB Menolak UU Cipta Kerja

MATARAM-Penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law datang dari berbagai kalangan. Tidak hanya mahasiswa dan buruh. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun angkat suara.

”MUI sangat menyesalkan pemerintah dan DPR tidak merespons permintaan segenap elemen bangsa yang menolak UU Cipta Kerja ini,” kata Ketua MUI NTB Prof Saiful Muslim yang membacakan taklimat MUI, kemarin (9/10).

Pemerintah dan dewan, kata Syaiful, harusnya mendengar permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI, dan ormas Islam lainnya.

”MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong, dan investor asing,” tegasnya.

UU itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Karena itu, MUI mendorong dan medukung pihak yang ingin mengajukan judicial review UU tersebut. Selain itu, MUI juga meminta aparat kepolisian melindungi hak asasi manusia para pengunjuk rasa. Sebab, unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi konstitusi.

”Kami dukung perjuangan mahasiswa dan buruh, karena ini menyangkut hukum dan perundang-undangan,” katanya.

Undang-undang tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat luas, khususnya para pekerja. Banyak hak-hak rakyat yang akan hilang. ”Karena itu kita patut tolak,” tegas Saiful.

Pembahasan UU tersebut juga tidak adil. Proses terburu-buru dan minim partisipasi publik. Sehingga hasilnya hanya menguntungkan investor, tapi di sisi lain para pekerja hidupnya makin sengsara. ”Semua tanah air itu menjadi milik warga negera, jangan sampai dikuasai segelintir orang asing,” katanya.

Undang-undang tersebut, tambah Saiful, saat ini memang belum bisa dirasakan. Tapi kelak anak cucu bangsa Indonesia akan merasakan dampaknya.

 

Aksi Berlanjut

 

Sementara itu, gelombang aksi penolakan masih terjadi sampai kemarin. Kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam BEM NTB Raya melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB. Masa kali ini lebih sedikit dibandingkan aksi sebelumnya. Jumlah mahasiswa pun hanya ratusan orang.

Tuntutan mahasiswa masih sama yakni menolak UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah membatalkannya. Aksi berlangsung damai dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di lokasi menjelaskan, kepolisian melakukan pengamanan secara humanis dan persuasif. ”Kita melakukan pendekatan kepada ormas dan organisasi kemahasiswaan. Apabila mau melalukan aksi harus sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Karena dalam situasi pandemi Covid-19, mereka diminta tidak melakukan aksi. Tapi bila tidak bisa dibendung maka harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan. ”Sampai hari ini wilayah NTB dalam keadaan kondusif,” jelasya.

Meski pada saat aksi kericuhan tidak bisa dihindari, namun polisi harus tetap sabar dalam mengamankan aksi. ”Sabarnya harus 10 kali lipat,” katanya.

Artanto memastikan, sampai saat ini tidak ada mahasiswa yang ditangkap karena unjuk rasa. Ia berharap kondisi itu terus terjaga sampai semuanya berakhir.

 

Uji Materi

 

Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo kemarin (9/10) akhirnya angkat bicara mengenai polemik UU Cipta Kerja. Dia mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang dialamatkan ke UU tersebut. Juga, mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum yang tersedia.

Dari Istana Bogor, presiden menyampaikan sejumlah hal mengenai tujuan pembuatan UU Ciptaker. Pada prinsipnya, UU tersebut dibuat untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Juga untuk memudahkan masyarakat membuka usaha mikro dan kecil. Mengingat, setiap tahun muncul 2,9 juta angkatan kerja baru.

’’Apalagi di tengah pandemi terdapat sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi covid-19,’’ ujar Presiden. 39 Persen angkatan kerja hanya berpendidikan setingkat SD. Dan secara keseluruhan, 87 persen angkatan kerja berpendidikan SMA ke bawah. Sehingga butuh lapangan kerja padat karya lebih banyak.

Presiden mengakui bahwa masih ada sejumlah pihak yang tidak puas dengan UU Ciptaker. Maka dia mempersilakan untuk menggugat. ’’Kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK,’’ lanjutnya.

Lain halnya dengan penolakan yang disalurkan lewat unjuk rasa beberapa hari belakangan. ’’Pada dasarnya (unjuk rasa) dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial,’’ tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia mencontohkan informasi yang menyebut penghapusan Upah Minimum Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sektoral Provinsi (UMP, UMK, UMSP). ’’Hal ini tidak benar. Karena faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada,’’ ucapnya. Info bahwa upah minimum dihitung perjam juga tidak benar.

Presiden juga memastikan semua jenis hak cuti yang disebutkan bakal dihapus itu tetap ada dan dijamin. Begitu pula dengan tuduhan bahwa perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. ’’Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,’’ tegasnya. Jaminan sosial juga tetap berjalan.

Presiden menambahkan, pemerintah akan mengeluarkan banyak PP dan perpres sebagai turunan UU Ciptaker. ’’Akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah (UU) diundangkan,’’ tambahnya. Pemerintah mengundang masukan-masukan dari masyarakat dalam penyusunan regulasi turunan itu, dan masih terbuka usulan dan masukan dari daerah.

Respons Kementerian

 

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan, tidak ada penghapusan izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam UU Cipta Kerja. Dia menyebut, AMDAL hanya dibuat sederhana agar aturannya tidak berbelit-belit.

Dia memastikan, persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha. ‘’AMDAL tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien,’’ ujarnya, kemarin (9/10).

UU Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar AMDAL tidak berubah, tetap sesuai ketentuan sebelumnya.  Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.  ‘’Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum,’’ tambahnya.

Susiwijono menjelaskan, AMDAL dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan.  Tahapan izin lingkungan diringkas menjadi 3 tahap yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan Perizinan Berusaha.

Hal tersebut, lanjut dia, diperkuat dengan Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, maka apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah tetap jalan. Namun, di UU Cipta Kerja, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha.

Persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan Perizinan Berusaha sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.  Pasal 24 (ayat 1-6) juga menyebutkan, dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Sementara Pasal 37 menjelaskan, Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sementara itu, peraturan pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan dan klaster usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jadi aturan turunan UU CIptaker dipastikan rampung pada Oktober 2020. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, PP ini tengah disusun dan difinalisasi. Rencananya, bakal ada sekitar 3-5 PP nantinya. “Sesuai arahan bapak presiden, para akhir Oktober seluruh PP akan kami selesaikan,” ujarnya.

Ida mengatakan, penyusunan PP akan melibatkan kembali seluruh stakeholder di bidang ketenagakerjaan. Mulai dari serikat buruh hingga pengusaha.

Mengenai pengesahan yang terkesan terburu-buru, Ida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, DPR memutuskan mempercepat dari jadwal di tanggal 8 oktober karena alasan untuk mengurangi jam rapat. sehingga, dapat menekan risiko penyebaran Covid-19. artinya, dengan segera disahkannya UU Cipta Kerja ini pekerjaan yang memerlukan rapat dan pertemuan akan berkurang.

Menurut dia, pembahasan UU Ciptaker ini telah melalui proses rapat yang panjang. setidaknya sudah dibahs selama 64 kali, terdiri dari dua kali rapat kerja, 56 rapat panja DPR, dan enam kali rapat tim perumus tim sinkronisasi. “Kemudian akhirnya DPR memutuskan mengesahkan dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober,” katanya.

Pada bagian lain, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, setidaknya bakal ada 153 perusahaan PMA yang siap masuk ke Indonesia setelah UU ini disahkan. Masukanya perusahaan tersebut diyakini bakal menampung banyak lapangan kerja hingga 2,9 juta pekerja. dia memastikan, bahwa pemerintah akan memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri untuk mengisi peluang kerja tersebut. “Sata ini ada sekitar 6 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan karena pandemi. Tentu ini sangat membantu,” ungkapnya.

 

PBNU Tolak UU Ciptaker

 

Di sisi lain, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sikap resmi menolak UU Cipta Kerja kemarin (9/10). Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengapresiasi upaya pemerintah untuk menarik investasi dan menumbuhkan peluang usaha bersama iklim usaha yang baik dan kondusif. Iklim usaha yang baik, kata Said membutuhkan kemudahan izin dan simplisitas birokrasi.

Namun, NU menilai bahwa proses legislasi UU Ciptaker yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Padahal untuk mengatur bidang yang sangat luas, yang mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan.

”Apalagi memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik di tengah suasana pandemi  adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk,” tulis Said Aqil

Said mengatakan, niat baik membuka lapangan kerja tidak boleh diciderai dengan membuka semua hal menjadi lapangan komersial yang terbuka bagi perizinan berusaha. Contohnya munculnya Pasal 65. Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni, karena termasuk hak dasar yang harus disediakan negara.

Said menilai ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. ”Pada gilirannya pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya,” jelasnya.

Upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel (labor market fiexibility) yang diwujudkan dengan perluasan sistem PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja RI yang masih didominasi oleh pekerja dengan skil terbatas.

Said juga mengatakan PBNU memahami kerisauan para buruh soal UU ini. Namun ia mengatakan bahwa mobilisasi massa bukan jalan terbaik. NU bersama pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. ”Dalam suasana pandemi ini, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat,” katanya.

Terkait Judicial Review, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, MUI mengingatkan kepada para hakim MK untuk tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah, dan martabatnya sebagai hakim.

Anwar menyampaikan MUI berharap Presiden Jokowi dapat mengendalikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat. Di antaranya dengan tetap menjunjung dan menghargai hak asasi manusia. Presiden jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan brutal serta penanganan yang tidak terkontrol kepada peserta aksi unjuk rasa.

Dia mengingatkan di tengah pandemi yang belum berakhir ini, sebaiknya pemerintah dan DPR lebih fokus menangani pandemi Covid-19. Serta tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Menurutnya kebijakan kontroversial dapat memicu kegaduhan secara nasional dan bertentangan dengan program penanganan pandemi.

Anwar juga menyoroti semangat mengelola sumber daya alam yang ada di UU Ciptaker itu. Dia mengatakan dalam mengelola sumber daya alam tidak hanya memikirkan keuntungan finansial saja. Lebih dari itu juga harus memikirkan kesejahteraan rakyat. Misalnya dengan memberikan prioritas pekerjaan dan pendapatan yang layak. Dia tidak ingin dengan adanya UU Ciptaker ini malah keran pekerja asing masuk ke Indonesia semakin massif.

Sikap serikat pekerja/buruh pun tetap sama. Usai mogok nasional yang dilakukan 32 federasi serikat pekerja selama tiga hari, serikat pekerja/buruh tengah mempersiapkan langkah selanjutnya untuk membatalkan penerapan UU Ciptaker. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional, serta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan mengapa buruh menolak omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan.

”Untuk langkah selanjutnya akan diumumkan secara resmi dalam keterangan resmi pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020,” pungkasnya. (ili/JPG/r6)

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kolaborasi dan Pemasaran Digital Bantu Dongkrak Produk Produk Lokal

Delapan bulan lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Situasi ini tidak hanya  berpengaruh pada sektor kesehatan, tapi juga dunia usaha. Meski kondisi sulit, beberapa UMKM masih mampu bertahan bahkan berkembang dengan sejumlah inovasi. Profesional, kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi digital jadi jurus yang banyak dipakai para UMKM lokal dalam mendongkrak penjualan produk-produk mereka.

Kisruh Aset Pemprov di Trawangan, Kejati Diminta Telusuri Aliran Dana

”Informasi dari kami banyak, Kejati juga banyak yang sudah didapatkan,” kata Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha.

Ekspor Ditutup, Ratusan Ribu BBL di NTB Tertahan di Penampungan

”Satu bulan saja tidak ada kejelasan, pasti ekspor ilegal terjadi. Barang yang tertahan sekarang itu kan duit semua,” kata Ketua Dewan Pembina Lombok Lobster Association (LLA) Mahnan Rasuli, Minggu (29/11/2020).

UMKM Lokal Bisa Pamer Produk di NTB Mall Offline

”Ini potensi pasar baru yang menjanjikan untuk menjual produk lokal,” ujar Fathurrahman, kepala Dinas Perdagangan NTB.

Guru Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Dikbud Lobar Masih Berhitung

”Iya, kami telah menerima arahan dari Pak bupati dan sedang kami tindak lanjuti,” kata Sekretaris Dinas Dikbud Lobar Khairuddin, pada Lombok Post, Minggu (29/11/2020).

Sumo Sale Nissan, Diskon Terbesar di Tahun 2020

"Promo diskon Sumo Sale ini untuk All New Nissan Livina promonya sampai akhir tahun," kata Branch Head Indomobil Nissan Sandubaya Ryo Hadiyanto pada Lombok Post, Minggu (29/11/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.
Enable Notifications    OK No thanks