alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

FITRA Desak Pemprov NTB Buka Data Anggaran Penanganan Covid-19

MATARAM-Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB mendesak pemprov membuka anggaran penanggulangan covid-19. ”Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Covid-19 kami pertanyakan,” kata Koordinator Divisi Riset Fitra NTB Jumaidi, Senin (11/5).

Ia menilai, tidak ada keterbukaan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana kali ini. Pemprov NTB baru sebatas menyampaikan total anggaran hasil realokasi APBD sekitar Rp 926 miliar. ”Sedangkan informasi detailnya belum ada,” katanya.

Alokasi dana tidak disampaikan secara rinci ke publik. Tambahan anggaran jaring pengaman sosial (JPS) dari Rp 80 miliar menjadi Rp 300 miliar juga belum jelas peruntukannya.  ”Termasuk rencana pengalokasian Rp 300 miliar untuk pemulihan ekonomi,” katanya.

Fitra menilai pemda melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bencana. ”Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana,” katanya.

Sekjen Fitra NTB Ramli Ernanda menambahkan, mestinya pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya. ”Ini untuk membangun partisipasi warga serta menjamin hak masyarakat atas informasi,” tegasnya.

Di masa pandemi, kebutuhan informasi soal kebijakan sangat mendesak untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penanganan bencana.

Beberapa informasi yang menjadi kebutuhan warga, antara lain, informasi hasil kajian penanganan dan dampak Covid-19, informasi kebijakan yang diambil dalam penanganan covid-19, dan informasi kebutuhan anggaran. ”Informasi-informasi ini harus disampaikan lengkap kepada publik,” ujarnya.

Fitra NTB punya empat rekomendasi, yakni meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengkonsolidasikan seluruh informasi anggaran Covid-19. Baik yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes, maupun sumbangan masyarakat atau swasta. Rumuskan strategi untuk mengefektifkan penyaluran bantuan,” katanya.

Kemudian gugus tugas juga harus menyampaikan informasi itu ke publik. ”TAPD harus mempublikasikan APBD setelah penyesuaian,” imbuhnya.

Laporan keuangan yang sudah diserahkan ke pusat juga harus disampaikan ke publik. Termasuk data-data penerima JPS Gemilang, juga data IKM penerima manfaat program. ”Informasi ini sekurang-kurangnya disampaikan melalui website PPID NTB,”  tandasnya.

Terkait itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, semua yang direkomendasikan Fitra sedang dilakukan. Penyesuaian anggaran sudah dilaporkan ke pusat. ”Kalau sudah jadi pergubnya pasti kami publikasikan,” katanya.

Menurut Gede, pemprov selama ini sudah sangat terbuka. Garis besar alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 sudah disebutkan sejak awal. ”Termasuk program apa saja untuk penanganan covid kan sudah dipublikasikan,” jelasnya.

Publikasi di website resmi pemerintah belum dilakukan karena proses penyesuaian anggaran masih berjalan. ”Kalau semua proses sudah selesai pasti dipublikasikan,” kata Gede.

Ia berterima kasih atas masukan itu, namun Gede berharap, Fitra juga mengikuti dengan detail kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah selama ini. ”Kami sudah sangat terbuka,” tegasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks