alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Ada OPD Gagal Paham RPJMD?

MATARAM-Sudah hampir satu tahun pemerintahan Zul-Rohmi berjalan. Tapi masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) belum memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu menjadi salah satu kendala pelaksanaan program Pemprov di lapangan.

”Makanya kita sosialisasikan agar dia (OPD) paham,” kata Penjabat Sekda NTB H Iswandi usai menggelar pertemuan di ruang rapat utama, kantor gubernur NTB, kemarin (11/10).

Iswandi tidak menyebut OPD mana yang gagal memahami RPJMD. Tapi dia mengigatkan, semua OPD termasuk perangkat di bawahnya harus benar-benar memahami visi misi gubernur, termasuk RPJMD.

Dia menyadari OPD menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Berhasil tidaknya gubernur mencapai visi misinya ditentukan perangkat daerah. Karena itu, mereka harus benar-benar memahami arah pembangunan yang ingin dituju. ”Kita sedang bekerja keras (membuat mereka paham), kerja keras di tengah keterbatasan fiskal,” katanya.

Sosialisasi RPJMD terus dia lakukukan, setelah sebelumnya mengumpulkan kepala OPD. Kemarin, mereka mengumpulkan kepala instansi vertikal di NTB. Ke depan akan mensosialisasikan RPJMD kepada semua Pejabat Pengelola Informadi dan Dokumentasi (PPID) di NTB. Dengan begitu, semua OPD termasuk instansi vertikal punya pemahaman yang sama. ”Tumbuh semangat yang sama untuk mencapainya,” katanya.

Target-target pembangunan dalam RPJMD tidak hanya menjadi tugas pemprov, tapi juga menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga di NTB. Bahkan mereka punya dana yang cukup besar untuk itu. Ia menghitung, dana kementerian/lembaga bisa mencapai Rp 12 triliun. ”Jadi harus kita optimalkan mereka berkontribusi untuk membantu mencapai target RPJDM,” ujar Kepala Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB itu.

Masing-masing lembaga sudah punya program, tinggal mengarahkannya untuk mendukung pencapaian tujuan pembanguan daerah. Misalnya program meningkatkan budaya literasi masyarakat, kemudian program-program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) disinkronkan dengan program pemprov, seperti revitalisasi Posyandu. ”Tinggal mengarahkan agar tepat sasaran dan tujuannya sama,” ujar Iswandi.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB H Wedha Magma Ardhi menambahkan, salah satu cara mensinkronkan program OPD yakni dengan Balance Scorecard (BSC). ”BSC yang kita sedang matangkan,” kata Ardhi.

Dengan diterapkannya BSC, program OPD diharapkan tidak melenceng dari RPJMD 2019-2023. Semua program kerja harus fokus pada pencapaian indikator NTB Gemilang. BSC akan menjadi alat bagi gubernur dan wakilnya melakukan evaluasi dan monitoring program. BSC sekaligus diintegrasikan dengan sistem pengukuran kinerja pejabat struktural beserta ASN pengelola kegiatan pelayanan publik.

Dengan BSC, semua sumber daya ikut bergerak mengontrol progres pembangunan. Sebab BSC merupakan sistem manajemen atau aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output program dengan jelas. Di sana akan terlihat capaian indikator internal dan eksternal sebuah program, juga indikator keuangan dan non-keuangan.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi menyebutkan, dengan visi NTB Gemilang, pemprov punya enam misi yang harus dicapai dalam lima tahun, yakni NTB tangguh dan mantap, NTB bersih dan melayani, NTB sehat dan cerdas, NTB asri dan lestari, NTB sejahtera dan mandiri, serta NTB aman dan berkah. Visi-misi tersebut diwujudkan dengan 60 program unggulan. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.
Enable Notifications    Ok No thanks