alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Mitigasi Bencana Masih Jadi “Anak Tiri”

MATARAM-Meski gempa dan tsunami mengancam wilayah NTB, namun itu belum cukup membuat pemerintah sadar. Hingga kini, program mitigasi masih jadi “anak tiri”. Tidak ada program mitigasi terpadu dibuat provinsi bersama kabupaten/kota.

Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi mengatakan, gempa tahun lalu cukup menjadi peringatan. Mitigasi bencana merupakan program yang sangat penting. Pemprov sendiri sudah menjadikan mitigasi sebagai prioritas dalam visi misi gubernur. Tapi hal itu tidak tercermin dalam program kerja pemerintah. Anggaran dan program mitigasi sangat kecil. ”Kalau dianaktirikan seperti ini mana dia mau ikut kabupaten/kota,” kata politisi PDIP itu.

Mitigasi merupakan kerja bersama pusat, pemprov dan kabupaten/kota. Karena itu harus ada upaya serius untuk mitigasi. Dewan mendukung bila anggaran mitigasi diajukan saat ini.

Terpisah, Asisten II Setda NTB H Ridwan Syah menjelaskan, program mitigasi tetap ada. Tapi program secara khusus akan dianggarkan tahun 2020. Program yang ada saat ini seperti desa siaga bencana dan sekolah tanggap bencana. Sifatnya memberikan edukasi kepada warga terkait bencana dan cara menyelamatkan diri dari bencana.

Selain itu, pemprov juga akan mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang baik. Tapi semua itu masih perlu waktu. Apalagi saat ini pemerintah tengah fokus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

”Kami saat ini pemprov masih fokus rehab rekon (rumah tahan gempa), itu bagian dari mitigasi,” katanya.

Ridwan menambahkan, pemerintah menyadari mitigasi dan kesiapsiagaan penting agar daerah siap. Jangan sampai ketika bencana terjadi masyarakat tidak siap. Seperti isu gempa megathrust beberapa waktu lalu masyarakat seperti kebingungan.

”Kalau masyarakat mendapat informasi tepat, orang tidak bingung,” katanya.

Selain membangun sistem informasi kebencanaan. Pembinaan terhadap desa-desa juga dilakukan. Hal itu akan diintegrasikan dalam pengembangan desa wisata. Kader-kader di desa akan dilatih menjadi relawan yang mampu bertindak cepat membantu warga ketika bencana terjadi.

Tidak kalah pentingnya adalah regulasi soal tata ruang dan kualitas konstruksi bangunan. Masalah itu sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Mereka akan memberikan rekomendasi standar bangunan tahan gempa.

Khusus untuk tata ruang juga akan menjadi perhatian. Hal itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mitigasi. Dia berharap kabupaten/kota mempertimbangkan masalah mitigasi dalam perumusan tata ruang. ”Sehingga ketika ada orang mau membangun, dia tahu bahwa di sana daerah rawan dan bisa mengatur konstruksinya,” katanya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H Ahsanul Khalik menjelaskan, program mitigasi juga sudah ada di setiap daerah. Hal itu akan dimaksimalkan. Namun mitigasi terpadu belum ada, karena berkaitan dengan tata ruang dan infrastruktur yang tahan gempa. ”Ini yang belum mungkin dilakukan ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) Gegar Prasetya meminta pemerintah menguatkan program mitigasi bencana. Sebab wilayah Nusa Tenggara masuk daerah rawan dengan potensi gempa megathrust 8,5 magnitudo.

Gegar mengingatkan pentingnya kewaspadaan dari semua pihak. Bangunan-bangunan yang ada di pantai wilayah selatan harus lebih kokoh dan tahan gempa. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks