alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Aksi Silakan, Anarkis Jangan!

MATARAM-Polda NTB merangkul para pekerja. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal mengundang serikat pekerja sarapan pagi di rumah dinasnya, kemarin (12/10).

Kegiatan itu juga dihadiri Gubernur NTB H Zulkielimansyah dan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Pada kesempatan itu, serikat pekerja berdiskusi terkait persoalan yang dihadapi dan membahas masukan mengenai Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru disahkan.

”Kita melakukan silaturahmi. Melaui silaturahmi ini banyak mengandung makna yang positif,” kata Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal usai bertemu dengan perwakilan serikat buruh tersebut.

Banyak yang dibahas dalam pertemuan itu. Termasuk juga isu hangat mengenai penolakan Omnibus Law dari para pekerja. ”Melalui pertemuan itu, para pekerja menyampaikan uneg-unegnya mengenai Omnibus Law,” katanya.

Semua keluh kesah serikat pekerja tersebut kata Kapolda sudah dicatat Gubernur H Zulkieflimansyah. Dalam penutupan pertemuan itu Gubernur Zul menyampaikan akan mengakomodir keluh kesah para pekerja di NTB. ”Apa yang menjadi masukan dari serikat pekerja akan disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Kapolda.

Iqbal menekankan, kegiatan ini merupakan bagian dari tindakan preemtif dan preventif yang dilakukan kepolisian. Apalagi saat ini masih hangat mengenai persoalan Omnibus Law. ”Makanya saya berinisiatif mengundang serikat para pekerja ini datang ke sini (rumah dinas) untuk menyalurkan aspirasinya. Kita duduk sama rendah beridiri sama tinggi,” ujarnya.

Kepolisian tidak bisa menjaga keamanan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk juga pengertian dari para pekerja.

Apalagi, saat ini banyak informasi hoaks yang literasinya belum tepat. Salah satu contoh, penyebaran isu dari pasal Omnibus Law yang tidak tepat dan tidak benar. ”Sehingga terjadi penolakan yang mengakibatkan kondusivitas daerah terganggu,” ujarnya.

”Hoaks ini berbahaya,” tegasnya.

Untuk menepis hoaks tersebut, perlu dilakukan silaturahmi. Guna meluruskan isu yang tidak benar beredar di masyarakat. ”Jika ada yang kurang bisa dikomunikasikan dan didiskusikan. Itulah cara yang tepat,” kata jenderal bintang dua itu.

Berdemo bagian dari cara menyampaikan aspirasi. Namun, perlu dilihat batasan-batasannya. ”Berdemo boleh. Tetapi, jangan anarkis,” tegasnya.

 

Banyak Hal Bagus

 

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengatakan, pengesahan Omnibus Law masih menjadi perbincangan hangat. Semua kalangan menyampaikan kritik atas aturan tersebut.

Tetapi, penyampaian pendapat dan aspirasi itu harus disampaikan di ruang yang tepat. Harus berjalan dengan baik, tertib, dan kondusif. ”Bukan sebaliknya. Demonstrasi jangan sampai berujung anarkis. Terlebih lagi, saat ini masih masa pandemi Covid-19,” kata Gubernur Zul.

Gubernur mengajak para pekerja dan pengusaha untuk menyampaikan aspirasinya dengan tetap menjaga situasi dan keamanan. ”Niat baik pemerintah tidak mungkin memuaskan semua pihak. Di dalam Omnibus Law juga banyak hal yang bagus. Salah satu contohnya memotong banyak rantai birokrasi hingga mencegah korupsi,” kata dia.

Zul juga tidak memungkiri dalam Omnibus law juga banyak persoalan dan pembahasan yang harus dilakukan. Cakupannya yang luas membuat aturan tersebut harus melibatkan banyak pihak. ”Ketika goncangan atau reaksi masyarakat ini begitu banyak, presiden mengumpulkan semua gubernur dalam rapat terbatas. Mereka meminta kita untuk memberikan saran terkait apa yang menjadi permasalahan,” jelasnya.

Artinya, pemerintah bakal selalu terbuka menerima masukan kritik dan saran dari masyarakat. Untuk itu, setiap daerah harus kompak menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas daerah. ”Semoga silaturahmi ini menjadi wadah untuk memberikan kritik dan saran secara santun dan memberikan solusi untuk membangkitkan NTB,” kata Gubernur.

Apa yang menjadi keluh kesah serikat pekerja sudah dicatat. Pertemuan dengan para serikat pekerja juga bukan saja saat momen penolakan Omnibus Law.

Ke depan, Polda NTB bersama Pemprov bakal melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas persoalan-persoalan para pekerja NTB. ”Tujuannya untuk menata kembali persoalan yang dihadapi. Untuk menyejahterakan para pekerja di NTB,” kata dia.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, inovasi yang dilakukan Kapolda NTB sangat bagus. Semua bisa dirangkul untuk menyampaikan aspirasinya. ”Inilah wadah yang tepat untuk menyampaikan aspirasi,” kata Rizal.

TNI siap membantu masyarakat NTB untuk memecahkan permasalahannya. Dia mengapresiasi semua masyarakat NTB, khususnya para pekerja dan pengusaha yang sudah berjuang bersama membangun NTB.

”NTB ini punya kita semua. Kita yakin semua mau NTB maju. Kami siap membantu masyarakat tentunya dengan peraturan dan prosedur yang ada,” ujarnya.

Yang pasti juga TNI-Polri akan selalu mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. ”Tetapi tidak dengan cara-cara anarkis,” tegasnya.

 

Minta Aspirasi Diakomodasi

 

Di tempat yang sama usai pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Ketua DPW Konfederasi Serikat Pekerja Nasional NTB Lalu Iswan Muliadi mengaku, pihaknya tidak pernah menyangka akan difasilitasi bertemu dengan Pemprov NTB, Danrem 162/WB untuk membahas isu terkait Omnibus Law.

”Kami sudah sampaikan aspirasi ke Gubernur langsung yang memiliki otoritas. Untuk mengakomodir masukan-masukannya terkait Omnibus Law,”  kata Muliadi.

Dia mengatakan, ada beberapa poin yang perlu ditambah dalam Undang-undang tersebut. Salah satunya, di pembahasan pengupahan. ”Kalau di Undang-Undang sebelumnya itu upah minimum itu sangat jelas dan kuat,” ujarnya.

Disampaikan pula beberapa pasal di Omnibus Law ini yang justru melemahkan apa yang sudah di atur di Undang-Undang sebelumnya. Misalnya terkait dengan perlindungan para pekerja. ”Jadi, kekuatan kami di serikat pekerja untuk memberikan perlindungan kepada para anggota itu di beberapa pasal hilang. Itu yang harus diperkuat,” ujarnya.

Untuk memperkuat, perlu adanya aturan turunan lain yang dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja. ”Kalau merujuk Omnibus Law, perlindungan terhadap para pekerja masih lemah. Itu harus diperkuat oleh aturan turunan. Bisa saja melalui Peraturan Menteri, atau Peraturan Pemerintah,” kata dia.

Alhamdulillah kami sudah sedikit lega. Pak Gubernur dan Pak Kapolda sudah memfasilitasi aspirasi kami,” tambahnya.

 

Unjuk Rasa Masih Terjadi

Sementara itu, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terus terjadi. Kemarin (12/10), aliansi pejuang aspirasi rakyat berunjuk rasa ke kantor DPRD NTB dan kantor gubernur NTB.

Meski jumlah mereka tidak banyak, namun aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Di depan kantor dewan, mereka melakukan aksi dengan membakar ban bekas. Sementara di kantor gubernur mereka sempat terlibat adu drong dengan petugas. Gerbang pun akhirnya dibuka dan mahasiswa bisa masuk halaman kantor gubernur.

Massa aksi dari aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut pun ditemui Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi. Mahasiswa menuntut Gubernur H Zulkieflimansyah menolak UU Cipta Kerja. ”Substansi UU ini semata-mata untuk investasi sehingga mengabaikan hak azasi manusia dan perlindungan lingkungan,” kata Irian, selaku koordinator umum aksi.

Pengesahan UU tersebut, kata dia, tidak hanya mengabaikan suara rakyat. Tapi juga tidak peka dengan kondisi masyarakat yang masih berjuang terbebas dari pandemi Covid-19. Tapi dewan justru sibuk mengurus kepentingan para investor.

Sekda Gita menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut. Salah satu isinya Gubernur NTB mendukung pencabutan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Gita menekankan, apa yang menjadi aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke Gubernur NTB. ”Gubernur bersama Kapolda sejak pagi mencermati dan mempertimbangkan apa yang rekan-rekan sampaikan semua,” katanya. (arl/ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks