alexametrics
Rabu, 2 Desember 2020
Rabu, 2 Desember 2020

Sengkata Lahan Bandara Lombok, MA Tolak Kasasi Warga

MATARAM-Perkara pembebasan lahan di Bandara International Lombok (BIL) sudah inkrah. Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi 17 warga yang mengajukan gugatan atas biaya pembebasan lahan di kawasan BIL tersebut. ”Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejati NTB yang mewakili  Angkasa Pura selaku tergugat menang di tingkat kasasi,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, kemarin (12/11).

Petikan putusan kasasi diterima bidang Datun, Senin (9/11) lalu. Majelis hakim MA yang diketuai H Zahrul Rabain serta dua hakim anggota H Panji Widagdo dan Ibrahim memutuskan menolak permohonan kasasi penggugat. ”Putusan kasasi itu sudah dikeluarkan berdasarkan putusan Nomor: 817K/Pdt/2020,” jelasnya.

Ada 17 orang yang melayangkan gugatan atas persoalan lahan di BIL. Mereka adalah L Ramli, Muttawib, Saprin, Iron Hidayatullah, Adnan, Inaq Yunus, Supar, Muazzim, Saumin, Amrillah, Misbah, H Musleh, H Nasir, Fauzan, H Muslim, H Zainudin, dan Saleh.

Mereka mengaku, harga yang sudah dibayar tidak sesuai dengan luas lahan miliknya. Karena pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak tepat. Sehingga, masyarakat menuntut sisa pembayaran lahannya.

Dalam petitumnya, warga meminta majelis hakim untuk membayar sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanah seluas 70.880 meter persegi dengan harga Rp 105 miliar. Menyatakan, perbutan yang dilakukan tergugat atau Angkasa Pura telah melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menghukum tergugat membayar ganti rugi ke penggugat Rp 3,36 miliar.

Namun, pada tingkat pertama, gugatan yang dilayangkan 17 warga itu mental. Majelis hakim PN Praya menolak petitum penggugat.

Tidak terima dengan putusan PN Praya, warga melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi NTB, Februari 2019. Namun, majelis hakim PT menguatkan putusan PN Praya. ”Di tingkat pertama kita menang. Begitu juga di tingkat banding. Hakimnya menguatkan putusan PN Praya,” kata Dedi.

Kalah, masyarakat pun melayangkan kasasi. Tetapi, kasasinya ditolak. ”Kita menang juga di tingkat kasasi. Artinya, jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Angkasa Pura ke warga sudah sah secara hukum. Tidak ada persoalan lagi,” kata Dedi. (arl/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pegadaian Catat Kinerja Positif Meski Pandemi

”Ini dari jumlah total pembiayaan kedua program kami, yakni gadai dan non gadai,” ujar M Arif Fanany, kepala Departemen Mikro PT Pegadaian Persero Area Ampenan, Selasa (1/12/2020).

STIE AMM Disegel, Pihak Terkait Diingatkan Jangan Korbankan Mahasiswa

”Secara psikologis kan trauma itu (mahasiswa, Red),” kata Pengamat Pendidikan Prof H Mahyuni, saat dikonfirmasi Lombok Post, Selasa (1/12/2020).

Dikbud NTB Semprot Kepala Sekolah, Tak Libatkan KTU Susun RKAS

”Kelihatan ini pada saat kita evakin (evaluasi kinerja, Red),” jelasnya, saat pembukaan rapat koordinasi dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMA tahap III untuk Pulau Sumbawa, di Senggigi, Senin malam (30/11/2020).

HARUM Jadikan RTH sebagai Pengendali Banjir

Sebagai sebuah wilayah yang berada di hilir sungai Mataram kerap mendapatkan air kiriman dari hulu ketika musim penghujan tiba. Ditambah dengan hujan di Mataram, kiriman air dalam jumlah besar mengakibatkan terjadinya genangan dan banjir.

Menolak Miskin, Pusparini, Tukang Sapu Jalan yang Memilih Keluar dari PKH

Banyak orang kaya bermental miskin. Namun ada juga masyarakat kurang mampu tapi bermental kaya. Pusaparini, warga Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur salah satunya.

Pemkot Mataram Berencana Gaji 1800 Ketua RT

Rancangan APBD tahun anggaran 2021 telah ditetapkan oleh DPRD Kota Mataram dan eksekutif, kemarin (30/11). Dalam APBD tahun 2021 ini, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di akhir masa jabatannya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.
Enable Notifications    OK No thanks