alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Gubernur Targetkan SAKIP Nilai A, Pemprov Akan Belajar ke Jogja

MATARAM-Nilai B bagi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi NTB tidak membuat Gubernur H Zulkieflimansyah puas. Ia mematok standar tinggi untuk akuntabilitas kinerja daerah. Ia memerintahkan jajarannya agar SAKIP 2019 mendapat nilai A.

Kemarin (13/2), Gubernur Zul memanggil Sekda NTB H Rosiady Sayuti dan Kepala Biro Organisasi Setda NTB Yusron Hadi. Salah satu poin yang dibahas adalah soal SAKIP.

Usai pertemuan, Sekda Rosiady menjelaskan, gubernur memerintahkan untuk belajar ke Jogjakarta. Sebab hanya Jogja yang punya nilai A. “Dua langkah di depan dia, itu yang kita pelajari apa kiat dan strateginya,” kata Rosiady.

Menurutnya, aspek perencanaan harus benar-benar terukur dan konsisten. Antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana strategis OPD harus selaras. Menurutnya, poin itu yang selama ini rendah nilainya. Saat ini Pemprov butuh 5 poin lagi untuk mendapat nilai BB. Hal itu sangat mungkin dicapai. Tapi target yang diminta gubernur adalah A.

Target itu bagi sekda bukan hal mustahil. Pemprov pernah punya pengalaman saat akuntabilitas keuangan mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi pemprov bisa langsung mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pengalaman itu akan coba diulang dalam penilaian SAKIP. “Siapa tahu di SAKIP ini dari B langsung ke A,” ujarnya.

Guna mengejar target itu, pemprov sudah membentuk tim. Mereka yang akan mengawal agar nilai SAKIP NTB lebih baik. Harusnya, tahun ini nilai SAKIP NTB sudah BB, namun ia tidak tahu kendalanya di mana.

Masalahnya bukan soal gengsi atau tidak. Penilaian SAKIP dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Bagi daerah yang nilainya A dan BB diberikan penghargaan oleh Wakil Presiden, sementara nilai B dan C diberikan menteri. Setiap penghargaan antar pemda juga saling lirik siapa yang terbaik. Artinya sudah ada gengsi dalam penilaian SAKIP. “Bagaimana pun kita harus sungguh-sungguh,” ujarnya.

KLU Sudah Dapat Nilai B

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda NTB Yusron Hadi mengklarifikasi pernyataannya. Di NTB ada enam pemkab yang mendapat nilai B yakni Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sementara sisanya masih mendapat nilai CC yakni Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu. “Pokonya KLU sudah mendapatkan B dan kami apresiasi upaya yang sudah dilakukan selama ini,” katanya.

Guna meningkatkan nilai SAKIP kabupaten/kota dan provinsi, beberapa langkah akan dilakukan. Diantaranya, pihaknya akan memetakan kembali apa saja kendala selama ini. Kemudian, pemprov akan meminta pendampingan dari Kemenpan-RB agar penyusunan SAKIP lebih baik. “Dengan target A tersebut kita harus lakukan upaya ektra,” ujar mantan Karo Humas dan Protokol NTB itu.

Pemprov akan mengajak kabupaten/kota untuk sama-sama belajar ke Kemenpan-RB dan Jogja yang SAKIP-nya bagus.

Belanja Pemda Belum Tepat Sasaran

Menanggapi rendahnya nilai SAKIP pemda di NTB, Plt Direktur FITRA NTB Ramli menyayangkan kondisi itu. Hampir setengah dari pemerintah kabupaten/kota mendapatkan nilai SAKIP rendah. Padahal kinerja SAKIP menjadi sinyal dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian indikator RPJMD. “Artinya APBD di empat kabupaten tersebut berpotensi terjadinya pemborosan,” ujarnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah daerah mendapat rapor merah harus segera berbenah. SAKIP merupakan indikator penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah, di samping opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Rendahnya nilai SAKIP pemda mengindikasikan lemahnya kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan masing-masing daerah. “Anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efesien,” tegas Ramli.

Ketika laporan kinerja pemerintah daerah tidak berbanding lurus dengan laporan keuangan, ada potensi pemborosan yang besar setiap tahun. Ironisnya, seluruh kabupaten/kota di NTB mendapatkan WTP dari BPK. Namun, ternyata empat kabupaten mendaparkan rapor merah dari Kemenpan-RB. “Ini membuktikan predikat WTP tidak menjadi jaminan pemerintah daerah berkinerja baik,” kata mantan aktivis Somasi NTB itu. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks