alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB Kembali Turun ke Gili Trawangan

MATARAM-Pemprov NTB menerima permohonan 485 pengusaha dan masyarakat untuk memanfaatkan lahan aset di Gili Trawangan. ”Angkanya masih bergerak terus. Dari 485, kita sudah survei dan nilai sebanyak 230 orang,” kata Sekretaris Satgas Optimalisasi Aset Lalu Rudy Gunawan, Minggu (13/3).

Awal pekan kemarin, satgas turun kembali ke Gili Trawangan untuk melakukan inventarisasi. Dari data per 12 Maret, sudah ada 485 permohonan pemanfaatan lahan aset yang masuk. Sebanyak 295 telah diinventarisasi dan sisanya masih dalam proses.

Dari 485 permohonan, Satgas telah melakukan survei dan menilai atas lahan yang dikuasai  masyarakat maupun pengusaha, sebanyak 269 titik. Dari jumlah tersebut, sudah ada 166 pengusaha dan masyarakat yang telah sepakat mengenai uang wajib tahunan kepada Pemprov NTB.

Baca Juga :  DKP NTB Pastikan Ketersediaan Pangan Saat MXGP Terpenuhi

Mereka yang sepakat bekerja sama dengan pemprov sekaligus membayar kontribusi, antara lain, Raisman; pemilik Sama-Sama Reggae Bar Acok Zani Basso; H Zanudin; Safril; H Taufik; hingga Kepala Dusun Gili Trawangan Husni.

Rudy mengatakan, kerja Satgas hampir final dengan adanya 485 permohonan dari total 625 penggarap lahan yang didata pemerintah. ”Ada yang kelompok SHM 60 orang, yang kemungkinan tidak mau kerja sama dengan pemerintah. Sisanya ada yang ragu juga. Ini kita usahakan,” ujarnya.

Kerja satgas mengajak masyarakat dan pengusaha agar mau bekerja sama dengan pemprov, masih mengalami kendala di lapangan. Masih ada kelompok yang ragu atas tawaran pemprov.

Dari hasil turun lapangan, Rudy menyebut ada isu yang sengaja diembuskan kelompok tertentu. Tujuannya mengadang masyarakat bekerja sama dengan pemprov. Misalnya, pemprov disebut tidak memiliki alas hak berupa Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan seluas 65 hektare.

Baca Juga :  Lahan Aset Pemprov NTB Dekat Kantor Imigrasi Mataram Digugat Warga

Ada juga yang menyebut kerja sama ini sebagai akal-akalan pemprov untuk mengusir masyarakat. Yang telah puluhan tahun menggarap lahan tersebut. Terakhir, soal iming-iming SHM yang bisa didapatkan atas penguasaan aset lahan milik pemprov.

Rudy menerangkan, isu yang dilontarkan kelompok tertentu sudah sering dijelaskan ke masyarakat. Seperti soal HPL, masyarakat sebenarnya bisa dengan mudah mengecek kebenarannya. Salah satunya dengan langsung mendatangani BPN.

”Kalau tidak percaya soal HPL, cek ke BPN. Kalau ragu, datang ke kita, saya tunjukkan HPL-nya,” sebut Rudy. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/