alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Investasi Masih Jauh Dari Target, Pemprov Pangkas Perizinan

MATARAM-Realisasi investasi masih jauh dari target. Dari target Rp 17 triliun, baru Rp 1,3 triliun yang mampu direalisasikan pada triwulan pertama 2019. Masih ada sisa Rp 15,7 triliun lagi yang harus dikejar dalam tujuh bulan ke depan.

Realisasi Rp 1,3 triliun terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 535,7 miliar, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 749 miliar. Meski masih jauh dari target, Gita optimis bisa mencapainya sampai akhir tahun. ”Saya optimis karena ada event MotoGP, semua akan bergeak melakukan percepatan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelyanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Lalu Gita Ariadi, kemarin.

Berkaca pada realisasi investasi tahun 2018, meski terjadi gempa tapi mampu melampaui target. Dengan target Rp 14 triliun terealisasi Rp 15,2 triliun. Kondisi itu menunjukkan perbedaan mencolok antara sektor pariwisata dengan investasi. Meski terjadi bencana, para investor tidak langsung menarik investasinya. ”Beda kalau pariwisata terlihat langsung dampaknya dari tingkat kunjungan,” katanya.

Investasi masih didominasi sektor tambang dan pariwisata sekitar 90 persen. Sektor pertanian dan lainnya belum banyak mengangkat nilai investasi. ”Karena itu kami akan fokus mempromosikan sektor pertanian, peternakan,” katanya.

Guna mempercepat relisasi investasi, penyederhanaan izin terus dilakukan. Hal itu sejalan dengan arahan presiden yang meminta izin-izin investasi dipermudah. ”Penyederhanaan perizinan menjadi reformasi yang sedang berjalan,” katanya.

Penyederhanaan izin sudah melakukan. Tahun 2017 sebanyak 256 izin dan non izin ditangani DPM-PTSP. Kemudian 2018 disederhanakan lagi menjadi 212 izin. Tahun ini sedang dilakukan evaluasi atas izin-izin teknis yang perlu penghapusan. ”Kita sudah masuk dalam pelayanan prima di Indonesia,” katanya.

Bila hasilnya tidak selaras dengan realisasi investasi. Bukan semata-mata karena perizinan. Perizinan hanya salah satu syarat untuk mempercepat arus investasi. Faktor lain yang mempengaruhi investasi juga banyak seperti kebijakan pemerintah.

Misalnya, di awal tahun banyak investor yang ingin mengembangkan energi baru terbarukan di NTB. Tapi belakangan ada kebijakan pusat yang menurunkan harga beli daya menurun. Investor menilai kondisi itu tidak menguntungkan sehingga membatalkan rencananya.

Investor juga banyak kendala di lokasi investasi. Setelah mendapat izin, dia harus bebaskan lahan dan berhadapan dengan warga. Artinya warga belum ramah investasi. ”Kemudian saat gempa banyak investor yang mundur seperti Global Hub Kayangan,” katanya.

Terpisah, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah sangat serius mendatangkan investasi. Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Musrenbangnas, dia ingin mengadakan pertemuan khusus dengan para investor. ”Mereka yang datang benar-benar dipermudah, bukan sebaliknya,” katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov saat ini dengan mendirikan Science Technology Industrial Park (STIP). Di tempat itu para pengusaha melakukan uji coba atas usahanya.

Tempat itu disediakan karena dia menyadari tidak semua investor langsung untung. Tahun pertama kedua mereka menghitung pasar dan untung rugi. Pada pase itu mereka harus membeli atau sewa tanah tanpa kepastian keuntungan. Itulah yang membuat banyak pengusaha mikir dua kali memulai investasinya.

STIP dengan lahan yang cukup luas diberikan secara gratis untuk memulai usaha mereka. Di sana investor bisa berproduksi.  ”Kita sediakan tanah, tidak usah bayar, datang saja dulu, setelah lima tahun kelihatan untung baru dia keluar sebagai alumni STIP, yang lain datang lagi mengganti,” kata Zul. (ili)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks