alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Pemprov Akan “Paksa” Pemilik Lahan

 MATARAM-Pembebasan lahan untuk bypass tidak boleh gagal. Pemprov akan sedikit menekan PT Vena Energy agar mau membebaskan lahannya. Bila tidak mau dibebaskan, pemerintah siap mengganti lahannya tanpa merusak PLTS yang sudah dibangun. ”Dia harus mau digeser,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H Azhar, kemarin.

Azhar menjelaskan, luas lahan perusahaan milik PT Vena Energy hanya hanya 8 ha. Semenatra lahan yang terkena pembangunan jalan hanya 50 meter kali 400 meter, 2.000 mili meter atau 20 are. Posisi lahan yang akan diambil adalah ditengah-tengah sehingga membelah PLTS tersebut. ”Balai jalan sudah siap mengganti,” jelasnya.

Demi kepentingan umum, perusahaan menurutnya harus mau bekerja sama dengan pemerintah. Salah satu alternatifnya adalah menggeser posisi bangunan ke sisi kiri atau kanan. Sehingga PLTS tetap beroperasi dan jalan juga bisa dibangun segera.

Setelah berkoodinasi dengan Pemda Lombok Tengah. Posisi PLTS bisa digeser tinggal meubah penetapan lokasi. Secara teknis hal itu sangat memungkinkan. ”Saya pikir dia (perusahaan) mau karena ini bukan dicabut izinnya tetapi digeser,” katanya.

 Pembangunan jalan bypass tersebut sangat penting untuk menunjang suksesnya gelaran MotoGP 2021. Dana yang disiapkan Rp 130 miliar untuk pembebasan lahan seluas 85 hekare dengan panjang 17 km. Jalan itu akan menghubungkan bandara dengan KEK Mandalika, lokasi balapan MotoGP.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menekankan, MotoGP merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal itu sudah pasti akan ditangani pemerintah pusat. Daerah akan memastikan lahan sebagai lokasi pembangunan klir.

Sebelumnya, Fery, bagian operasional PLTS PT Vena Energy yang datang dalam rapat di kantor gubernur mengatakan, dia hanya datang mendengarkan pemaparan Pemprov. Dia sendiri tidak bisa mengambil keputusan. ”Saya hanya mendengarkan apa yang disampaikan kemudian saya sampaikan ke manajemen,” katanya. (ili)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks