alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Pemprov NTB Mulai Cicil Utang, Setor Sekitar Rp 77,3 Miliar

MATARAM-Pemprov NTB mulai mencicil pembayaran utang belanja tahun 2021. ”Sudah kita lakukan. Besarannya mungkin sekitar 34 persen (dari total utang),” kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, Senin (13/6).

Pembayaran dengan mencicil merupakan cara paling baik saat ini. Dengan menimbang kondisi keuangan Pemprov yang morat marit akibat pandemi covid, tidak memungkinkan untuk langsung melunasi utang tahun 2021. Apalagi jumlah utang mencapai Rp 227,6 miliar.

Pembayaran dilakukan dengan melihat kemampuan pemprov. Berdasarkan pendapatan daerah yang masuk selama periode tertentu.

Gita mengatakan, sekarang ini pertumbuhan ekonomi di NTB cukup prospektif. Terlihat dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 7,76 persen di triwulan I tahun 2022 dibandingkan triwulan I tahun 2021. Kondisi ini turut disumbang sektor pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi tersebut patut disyukuri. Namun, kata Gita, tidak serta merta langsung mempengaruhi pendapatan yang diterima daerah. ”Sektor pariwisata yang berkontribusi. Hanya saja, kebetulan sumber PAD dari komponen pajak retribusi pariwisata, itu banyak langsung ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca Juga :  Mandalika GP Siap Digelar, Final Check Persiapan Dimulai H-5

Meski pendapatan pemprov belum cukup baik, kewajiban untuk membayar utang tak bisa dikesampingkan. Pelunasan utang tersebut tetap menjadi prioritas pemprov untuk bisa diselesaikan pada tahun ini. ”Tetap diupayakan habis tahun 2022,” imbuh Gita.

Kata Gita, pembayaran utang tetap melihat program penerimaan daerah. Yang saat ini belum normal. Termasuk penyelesaian administrasi yang membutuhkan waktu. Salah satunya soal penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.

”Mau tidak mau, kami sesuaikan administrasinya itu. Kan tidak mudah dan butuh waktu,” sebut Gita.

Menurutnya, ketika persoalan administrasi tuntas, ditambah dengan normalnya pendapatan yang diterima pemprov, maka pembayaran utang belanja tahun 2021 bakal lebih cepat tuntas. ”Pembayarannya bisa lebih baik lagi,” katanya.

Baca Juga :  Pemprov Butuh 2.918 Pegawai Baru

Dengan pembayaran utang sebesar 34 persen atau setara dengan Rp 77,3 miliar, sisa utang pemprov tersisa Rp 150,3 miliar. Sisa utang tersebut yang diupayakan untuk terbayarkan hingga akhir tahun ini.

Ketidakmampuan pemerintah untuk membayar belanja tahun 2021, menimbulkan beban utang hingga Rp 227,6 miliar. TAPD bersama Banggar DPRD kemudian menyepakati sumber anggaran untuk membayar utang tersebut, yakni Rp 67 miliar dari pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD NTB dan Rp 160,6 miliar dari rasionalisasi belanja OPD.

Munculnya utang ratusan miliar rupiah ini, disebabkan juga pengurangan dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat ke daerah. Juga daya beli masyarakat menurun dan berimbas pada rendahnya pendapatan daerah.

Selain itu, sekitar delapan persen dari APBD NTB digunakan untuk kegiatan vaksinasi. Meski vaksinnya gratis, namun pemerintah harus membayar honor atau gaji vaksinator, penyimpanan vaksin dan seterusnya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/