alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

JAKARTA-Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.

“Saat pandemi, kesehatan dan keselamatan peserta didik merupakan hal paling utama,” tandas Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, kemarin (13/7).

Bukan hanya belajar tatap muka di kelas. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pun juga tidak boleh. Hamid menegaskan, meski sekolah di zona hijau bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, tapi MPLS tatap muka jelas tidak diperbolehkan. Apalagi, kegiatan yang dilaksanakan di zona yang jelas-jelas non hijau.

Dari pengamatan pihaknya di hari pertama tahun ajaran baru dimulai kemarin, disebutkan ada saja sekolah yang nekat yang menyelenggarakan MPLS tatap muka. Walaupun berada di zona non hijau. Parahnya lagi, dilakukan di jenjang sekolah dasar (SD)/ sederajat dan PAUD. Padahal harusnya, mereka baru diperkenankan menjalani pembelajaran tatap muka dua bulan setelah jenjang sekolah menengah. Bahkan PAUD jadi yang paling akhir untuk dapat beraktivitas kembali di sekolah. Yakni pada November atau empat bulan setelah pembukaan sekolah tahap pertama dilakukan.

Atas kondisi ini, Hamid menegaskan, bahwa dinas pendidikan (disdik) kabupaten/ kota di lokasi wajib mengambil tindakan atas penyimpangan tersebut. Sanksi bahkan bisa diberikan dengan mengacu pada SKB empat menteri tentang pembukaan sekolah di zona hijau.

“Ya disdik wajib langsung menutup kegiatan di sekolah tersebut,” tegasnya.

Di NTB sendiri, dari sepuluh kabupaten/kota, hanya Kota Bima yang saat ini menyandang status zona hijau. Kota Mataram dan Lombok Barat bahkan masih berstatus zona merah. Sementara Lombok Tengah dan Lombok Timur berstatus zona oranye. Sedangkan Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima berstatus zona kuning.

Sekolah Nekat

Kemarin, sejumlah sekolah di NTB ada yang sudah mulai membuka sekolah untuk MPLS. Antara lain sejumlah pondok pesantren di Lombok Tengah. Memulai pengenalan kepada para siswanya. Meski hanya berlangsung dari pagi hingga pukul 10.00 Wita saja.

Di Pulau Sumbawa, Dinas Pendidikan setempat bahkan sudah membolehkan MPLS digelar secara tatap muka. Selain juga memberi ruang kepada sekolah untuk menggelar MPLS melalu mekanisme daring.

Sementara itu, di berbagai daerah yang tidak berada di zona hijau yang nekat membuka sekolah adalah SD Muhammadiyah Sidoarum, Sleman, Jogjakarta. Guru Kelas VI SD Muhammadiyah Sidoarum Galuh Ajeng Oka Bimala mengatakan kemarin sekolahannya menggelar MPLS secara tatap muka.

’’Yang masuk tatap muka khusus kelas I,’’ katanya. Guru yang akrab disapa Oka itu mengatakan untuk siswa kelas II sampai VI tidak tatap muka. Selain itu dia menjelaskan kegiatan MPLS seara tatap muka hanya berlangsung selama satu hari saja. Untuk berikutnya kegiatan pembelajaran dari rumah.

Oka mengatakan jumlah siswa kelas I ada 30 anak. Mereka masuk dibagi dalam dua gelombang atau sesi, masing-masing 15 anak. Setiap anak diwajibkan mengenakan masker, face shield, dan dicek suhu tubuhnya. Anak-anak juga harus mencuci tangan serta datang di sekolah didampingi orang tuanya.

Dia menjelaskan anak-anak kelas I menjalani masa transisi dari TK. Pertimbangan sekolah menyelenggarakan kegiatan tatap muka meskipun sehari adalah untuk memperkenalkan lingkungan sekolah. ’’Agar siswa mengenal rumah keduanya yang baru,’’ jelasnya.

Selain itu juga untuk menjalin ikatan emosional antara siswa dengan guru serta walikelasnya. Sehingga untuk berikutnya anak-anak bisa bersuka cita menjalani kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online atau jarak jauh. Kegiatan MPLS itu diisi dengan perkenalan kepada kepala sekolah dan seluruh guru. Kemudian para siswa diajak berkeliling lingkungan sekolah. ’’Selain itu siswa mendapat ikan dari wali kelas untuk dipelihara di rumah,’’ paparnya.

Berikutnya kegiatan tatap muka juga diselenggarakan oleh MTs Negeri Jayawijaya, Papua. Data dari pemda setempat, Kabupaten Jayawijaya masih belum masuk kategori hijau kasus Covid-19. Menariknya dari foto yang diperoleh Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Kemenag Ahmad Umar terlihat para siswa baru tidak mengenakan masker.

Dia mengingatkan ketentuan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan di daerah atau zona hijau. Umar menegaskan kewenangan memberi izin pembelajaran tatpa muka itu ada di Kanwil Kemenag provinsi atau di kantor Kemenag kabupaten dan kota. ’’Sesuai dengan SKB 4 Menteri (yang keluar, Red) 15 Juni 2020,’’ jelasnya.

Umar mengatakan jika ada madrasah yang menggelar kegiatan tatap muka, padahal tidak berada di zona hijau, Kemenag pusat akan segera melakukan evaluasi. Dia akan melihat apakah sudah ada izin dari Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag kabupaten/kota, atau dari gugus tugas penanganan Covid-19 setempat.

Dia menegaskan secara khusus belum ada laporan madrasah di pulau Jawa yang menggelar kegiatan tatap muka. Apalagi dia mengetahui bahwa di seluruh pulau Jawa belum ada daerah yang masuk dalam zona hijau. Kalaupun ada yang menjalankan kegiatan tatap muka, dia berpesan untuk hati-hati. Menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Serta mengutamakan kesehatan serta keselamatan siswa.

Umar mengingatkan bahwa yang dihadapi di masa pandemi ini adalah virus yang tidak kasat mata. Dia tidak ingin ada sekolah atau masyarakat yang mengentengkan pandemi ini.

Pemda Wajib Patuh

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah (Pemda) patuh terkait ketentuan pembukaan sekolah. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori mengingatkan, sebagimana ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka hanya dapat dilakukan di daerah  Zona Hijau.

“Artinya bila zona merah melaksanakan pembelajaran tatap muka, berarti melanggar ketentuan dalam SKB dan dan diberikan sanksi,” ujarnya kepada koran ini.

Sebagaimana ketentuan administrasi pemeritahan, pemeritah daerah yang menjadi tanggung jawab kepala daerah wajib melaksanakan Undang-undang (UU) dan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU) lainnya. Termasuk di dalamnya SKB yang diakui sebagai produk Hukum sah di Indonesia.

“Bila kepala daerah tidak mematuhi PUU maka sudah melanggar sumpahnya,” imbuhnya.

Terkait sanksinya, lanjut Hudori, hal itu sudah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemda. Sebagai tahap awal, sanksi yang dikenakan berupa sanksi ringan. “Mulai dari teguran tertulis,” tuturnya. Jika masih dilanggar, maka akan ada sanksi lanjutan yang lebih berat.

Sementara itu, Ketua gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Doni Monardo menegaskan bahwa untuk saat ini pihaknya hanya merekomendasikan pembukaan sekolah di zona hijau. Di luar zona hijau, pembelajaran masih harus dilakukan tanpa pertemuan fisik.

Meskipun demikian, Doni menyatakan bahwa Gugus tugas mendapat aspirasi dari para orang tua dan pimpinan sekolah. Mereka menuntut agar zona kuning diizinkan untuk membuka sekolah. Saat ini, aspirasi tersebut masih dibahas oleh Gugus Tugas dan Kemenkes, juga akan akan dibicarakan lebih lanjut dengan kemendikbud.

’’Kalau toh ini misalnya disetujui, maka maksimal setiap pelajar hanya dua kali saja (dalam sepekan) mengikuti kegiatan,’’ terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Kemudian, persentase pelajar yang berada di ruangan tidak boleh lebih dari 30 atau 25 persen. Juga protocol Kesehatan yang akan diterapkan.

Perwira TNI berpangkat letnan jenderal itu menegaskan bahwa usulan tersebut masih dikaji. Belum tentu disetujui atau ditolak. ’’Tapi kalau toh ini jadi, maka (batasnya) hanya di zona kuning,’’ tambah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu. Untuk saat ini, hanya sekolah di zona hijau yang boleh melaksanakan pertemuan tatap muka dengan memperhatikan protocol Kesehatan.

Komisi X DPR menyoroti pelaksanaan tahun ajaran baru. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, Kemendikbud dan dinas pendidikan harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahun ajaran baru. Baik untuk pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Huda menjelaskan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan PJJ di tahun ajaran 2019/2020, diketahui banyak sekali permasalahan terjadi. Mulai dari kurikulum yang padat konten, jaringan internet yang tidak merata, mahalnya biaya kuota, hingga kebingunan guru dalam menerapkan metode paling efektif selama PJJ.

Dia berharap permasalahan yang terjadi selama PJJ di tahun ajaran sebelumnya bisa diantisipasi agar tidak kembali terjadi. “Seharusnya, dengan pengalaman yang ada, Kemendikbud dan dinas pendidikan telah mempunyai strategi penerapan PJJ yang lebih efektif di tahun ajaran baru ini,” terang dia.

Huda meminta Kemendikbud dan dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota benar-benar memantau proses pelaksanaan pembelajaran pada tahun ajaran baru. Dengan demikian, berbagai permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan PJJ bisa segera diatasi.

Menurut dia,  Kemendikbud dan dinas pendidikan perlu membentuk tim khusus yang terjun langsung memantau pelaksanaan pembelajaran, baik yang menggunakan sistem PJJ maupun tatap muka. “Diharapkan tim-tim ini bisa memastikan pelaksanaan KBM berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Huda berharap para siswa bersungguh-sungguh mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, meskipun dengan berbagai keterbatasan karena adanya Covid-19.

Politikus PKB itu mengatakan, peserta didik harus tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bagaimanapun keadaanya proses menuntut ilmu harus tetap dilakukan. Bagi orang tua yang mendampingi anak selama proses PJJ juga harus sabar. “Karena pasti sedikit banyak kondisi ini akan cukup merepotkan,” tutur dia. (gih/mia/wan/far/byu/lum/JPG/r6)

Syarat Jadi Zona Hijau Agar Bisa Buka Sekolah

  • Penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu terakhir dari puncak kasus.
  • Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama dua minggu terakhir.
  • Penurunan jumlah kasus meninggal dari kasus positif selama dua minggu terakhir.
  • Penurunan jumlah kasus meninggal dari ODP dan PDP selama dua minggu terakhir.
  • Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS selama dua minggu terakhir.
  • Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di RS selama dua minggu terakhir.
  • Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif selama dua minggu terakhir.
  • Kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari ODP dan PDP selama dua minggu terakhir.
  • Laju penurunan insidensi kasus positif per 100.000 penduduk.
  • Angka penurunan kematian per 100.000 penduduk.
  • Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama dua minggu.
  • Positivity rate lebih kecil dari 5 persen.
  • Jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19.
  • Jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung sampai lebih dari 20 persen jumlah PDP, ODP dan pasien positif Covid-19.
  • Rt angka reproduksi efektif lebih kecil dari 1, yang berarti satu pasien positif tidak sampai menularkan pada orang lain.

Sumber: Diolah Lombok Post

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks