alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

51.200 Pekerja NTB Masuk Daftar Penerima Bantuan Tambahan Penghasilan

MATARAM-Perusahaan di NTB harus bertanggungjawab. Mereka harus memastikan pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta mendapatkan bantuan tambahan penghasilan dari pemerintah. Sebab, hingga kemarin, di NTB, belum semua pekerja masuk daftar penerima bantuan.

Untuk sementara, hanya 51.200 orang pekerja yang berpotensi mendapat tambahan panghasilan pemerintah senilai Rp 600 ribu sebulan selama empat bulan tersebut.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB Adventus Edison Souhuwat menjelaskan, ada beberapa syarat penerima bantuan. Antara lain warga negara Indonesia, kemudian aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran iuran minimal sampai Juni 2020. ”Tidak ada tunggakan,” tegasnya, pada Lombok Post, kemarin (12/8).

Syarat lainnya, pekerja tersebut menerima upah di bawah Rp 5 juta. Bila bergaji di atas Rp 5 juta, mereka tidak masuk kriteria. Karena itu, ia meminta perusahaan jujur mengenai besaran gaji karyawan. ”Kalau gaji di atas Rp 5 juta otomatis tidak dapat,” katanya.

Edison menyebutkan, dari 170.777 orang tenaga kerja yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan NTB, peserta yang aktif hanya 78.022 orang. Sebanyak 92.755 orang peserta tidak aktif. Angka itu menunjukkan lebih besar jumlah peserta tidak aktif.

Setelah tim mencocokan dengan kriteria penerima, dari 78.022 orang peserta aktif, yang berpotensi menerima bantuan hanya 51.200 orang.

Sisanya, sekitar 26.822 orang belum masuk daftar disebabkan beberapa hal. Antara lain, gaji mereka di atas Rp 5 juta atau masih nunggak iuran. ”Tapi data ini masih bisa berubah-ubah, masih bisa bertambah,” jelasnya.

Jika ada peserta BPJS yang nunggak dan perusahaan segera membayar iuran, jumlah penerima bantuan bisa lebih dari 51 ribu orang. Pihaknya terus mengupdate data tersebut sampai batas akhir pengiriman data.

Pemerintah, kata Edison, menyiapkan dana untuk program tersebut Rp 37,7 triliun bagi 15,7 juta orang pekerja se-Indonesia. ”Kalau semua ini belanja kan tumbuh ekonomi,” ujarnya.

Sebab itu, pemerintah menyarankan uang bantuan itu sepenuhnya dipakai untuk belanja. Tidak disarankan untuk disimpan. ”Yang ditabung mungkin gaji pokok sebelumnya saja,” sarannya.

Peruntukan dana itu memang untuk konsumtif. Jadi bisa dipakai untuk belanja, terutama belanja produk dalam negeri. ”Diutamakan belanja produk UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Skema bantuan langsung diberikan kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan. Pembagiannya dilakukan dua bulan sekali. Sehingga per orang mendapat Rp 1,2 juta sekali pencairan.

Tugas BPJS di daerah hanya menyiapkan data nomor rekening peserta, setelah itu dikirim ke pusat untuk diverifikasi lagi. ”Jadi nanti dananya ditransfer langsung ke masing-masing rekening,” jelasnya.

Program tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kepada pekerja formal atau penerima upah. Penyaluran bantuan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. ”Sehingga kami diminta melengkapi data nomor rekening pekerja yang terdaftar,” jelasnya.

Edison mengingatkan, perusahaan segera melaporkan data nomor rekening karyawan sehingga mereka mendapatkan bantuan tersebut. ”Paling lama kami terima tanggal 14 Agustus, itu terakhir,” katanya.

Jika telat dari batas waktu itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memutuskan masih bisa diterima atau tidak. Sebab kebijakan ada di pemerintah pusat. ”Perintah kepada kami di seluruh Indonesia untuk segera mengumpulkan nomor rekening,” ujarnya.

Termasuk peserta yang pembayaran iurannya masih nunggak, pihaknya tidak bisa memutuskan dapat bantaun atau tidak. Tapi ia menyarankan perusahaan atau karyawan yang masih menunggak iuran  segera melunasi. ”Kalau ada pekerja yang belum dilindungi, segera dilindungi,” imbuh pria asal Papua ini.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Hj Wismaningsih Drajadiah  mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan BPJS untuk memastikan data penerima. ”Kami juga mendorong perusahaan untuk membantu karyawannya mendapatkan bantuan tersebut,” imbuhnya.

Bantuan tersebut, kata Wisma, akan sangat membantu para pekerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Sehingga bisa meringankan beban pekerja selama pandemi. ”Lumayan bantuannya untuk empat bulan,” ujarnya.

Kuncinya, perusahaan harus aktif untuk memastikan semua pekerjanya mendapatkan bantuan tersebut. Jangan sampai karena kelalaian, pekerja tidak mendapatkan haknya. ”Kami juga sudah minta pemda kabupaten/kota mensosialisasikan ini ke perusahaan-perusahaan di daerah mereka,” kata mantan Kadisos NTB itu.

 

Relaksasi Iuran

 

Sementara itu, dari Jakarta, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat. Dia mengatakan banyak perusahaan berhenti beroperasi dan diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja dirumahkan.

Keterangan tersebut dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam penganugrahan penghargaan jaminan sosial Paritrana Award 2019 oleh BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) di Jakarta kemarin (12/8). Ma’ruf mengatakan sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, saat ini menghadapi situasi yang sulit. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan angka penularan Covid-19 beberapa waktu lalu, berdampak pada perlambatan ekonomi. Kelesuan ekonomi juga dari penurunan jumlah wisatawan. Lalu berhentinya kegiatan operasional perusahaan. ’’Diiringi dengan meningkatnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK,’’ tuturnya.

Ma’ruf lantas menyampaikan dalam situasi krisis seperti ini, kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat. Menurut dia masyarakat kian sadar bahwa salah satu mitigasi menghadapi krisis adalah mempersiapkan pekerja yang diikutsertakan sebagai peserta BPJamsotek.

Ketua umum nonaktif MUI itu juga menyebutkan untuk meringankan beban dunia usaha dan pekerja, pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang relaksasi pembayaran iuran BPJamsostek. Nantinya dengan adanya peraturan ini, perusahaan dan pekerja diharapkan tetap dapat bertahan sampai ekonomi berangsur pulih.

Ma’ruf mengingatkan dengan terdaftar sebagai peserta BPJamsostek, pekerja akan menerima manfaat bila dibutuhkan. Bahkan saat ini pemerintah segera merealisasikan penyaluran bantuan kepada pekerja. Di mana pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan didahulukan.

’’Melihat begitu besarnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, Red) saya mendoorng agar BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan seluruh pelaku usaha,’’ tuturnya. Sehingga dapat memperluas cakupan kepesertaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya.

Selain itu Ma’ruf juga mengatakan pemerintah daerah juga dapat mendorong seluruh tenaga kerja non PNS atau honorer untuk didaftarkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJamsostek.

Dia juga menyampaikan pemerintah berkomitmen terus mendorong optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketengakerjaan. Diantaranya melalui penerbitan PP 82/2019. Melalui regulasi ini, BPJamsostek diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan. Khusunya dalam melindungi pekerja dengan meningkatkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Peningkatkan manfaat itu tanpa menaikkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh pekerja. (ili/JPG/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sejak Pandemi, Omzet Pedagang Pasar Tradisional Turun 40 persen

”Penurunan omzet juga diikuti penurunan kapasitas pedagang di pasar sebesar 40 persen,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Senin (21/9/2020).

Manfaatkan Simulasi KBM Tatap Muka untuk Pembiasaan Pola Hidup Sehat

”Kita lihat mana yang belum pakai masker sekaligus kita kampanye 3M itu, bersama guru-guru yang lain,” jelas Winarna.

Menag Positif Korona, UIN Mataram Langsung Instruksikan Pegawai WFH

”Pegawai UIN Mataram semaksimal mungkin, agar bekerja dari rumah menyelesaikan tugas masing-masing,” tegas dia.

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

WCD, Warga Lobar Bebaskan Pantai Cemara dari Sampah

Ribuan orang di Lombok Barat (Lobar) memperingati World Cleanup Day (WCD), akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Cemara. ”Semuanya terlibat. OPD, kecamatan, desa, bahkan masyarakat juga ramai ikut,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Sabtu (19/9).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.
Enable Notifications    Ok No thanks