alexametrics
Senin, 21 September 2020
Senin, 21 September 2020

300 Pasien Positif Korona di NTB Isolasi Diri di Rumah

MATARAM-Sebagian besar pasien Covid-19 di NTB menjalani isolasi mandiri. Dari 449 orang yang masih positif, sebanyak 300 orang di antaranya melalukan isolasi di rumah.

”Kalau saya lihat di laporan harian itu, isolasi mandiri sekitar 300-an lah,” kata Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL), Dinas Kesehatan NTB I Dewa Gede Oka Wiguna,  (10/9) lalu.

Pasien-pasien tersebut saat ini menjalani perawatan dan isolasi di rumah masing-masing. Mereka, kata Oka, tentu sudah memenuhi syarat menjalani isolasi. Sebelum keluar dari rumah sakit mereka telah mendapat izin tim medis.

”Pasien yang memenuhi syarat pasti meminta isolasi mendiri,” katanya.

Syarat isolasi mandiri antara lain, pasien tanpa gejala atau gejala ringan, kondisinya tidak parah sehingga tidak perlu alat bantu kesehatan, tempat tinggal memadai, kemudian mendapat izin warga lingkungan setempat. ”Kalau tidak memenuhi syarat pasti tidak boleh isolasi di rumah,” jelasnya.

Syarat lainnya, di rumah tersebut tidak ada kaum lanjut usia, orang dengan penyakit bawaan atau komorbid. Kemudian pasien punya komitmen tidak keluar rumah selama isolasi, sampai mereka dinyatakan sembuh.

Dia menegaskan, isolasi mandiri tidak perlu membuat warga khawatir. Hal itu memang diperbolehkan dalam standar penanganan pasien Covid-19. ”Lebih happy orang tanpa gejala itu dilakukan isolasi mandiri daripada dirawat di rumah sakit,” katanya.

Meski menjalani isolasi di rumah, kontrol terhadap pasien tersebut dilakukan dengan ketat. Bahkan mereka diberikan eduksi sebelum mendapat izin.

”Jika mereka keluar, itu akan diawasi pihak lingkungan atau warga,” katanya.

Sementara petugas kesehatan setiap hari mengontrol. Jika pasien tersebut mengalami peningkatan gejala, mereka juga diajarkan untuk segera melapor ke petugas kesehatan. ”Kalau ada batuk atau demam mereka akan dirujuk lagi ke rumah sakit,” katanya.

Hingga tadi malam, akumulasi warga NTB yang positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 2.909 orang. Sebanyak 2.288 orang sudah sembuh, 172 meninggal dunia, dan 449 orang masih menjalani karantitan dan perawatan.

Terdapat tambahan kasus baru sembilan orang. Serta tambahan satu kematian baru yakni pasien nomor 2903, atas nama I, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

Dengan tren kasus baru yang terus turun beberapa pekan terakhir, Oka Wiguna optimistis NTB bisa menjadi zona hijau. Namun, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Penularan klaster perkantoran saat ini perlu diantisipasi, khususnya di kantor pemerintahan.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah kembali turun melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Kemarin, orang nomor dua di NTB itu bersama tim menyambangi Lombok International Airport.

”Ikhtiar tetap kita lakukan. Kita ingin masyarakat benar-benar sadar terhadap pentingnya protokol kesehatan,” kata Wagub.

Kata dia, virus Korona tidak terlihat dan bisa menyerang siapa pun. Karenanya, sebelum  ditemukannya vaksin Covid-19, masyarakat harus tetap menggunakan masker saat keluar rumah.

”Tidak cukup pemerintah. Melawan Covid-19 harus sama-sama,” katanya.

 

Jabodetabek PSBB

 

Sementara itu, Keputusan Gubernur DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total seperti April lalu, membuat mitigasi Covid-19 di Jabodetabek kembali seragam. Sebab, kecuali Jakarta, hingga saat ini seluruh Jabodetabek masih memberlakukan PSBB total.

Secara keseluruhan, saat ini ada 2 provinsi dan 5 kabupaten/kota yang sampai kemarin masih menjalankan PSBB. Yakni provinsi DKI Jakarta (transisi) dan Banten. Di mana di dalamnya ada kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Kemudian kabupaten dan kota Bekasi, Kabupaten dan kota Bogor, serta kota Depok.

’’Seluruh (lima) kota dan kabupaten ini (PSBB-nya) berakhir pada 29 September,’’ terang juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19  Prof Wiku Adisasmito di kantor presiden kemarin (10/9). PSBB transisi DKI Jakarta berakhir kemarin, sementara PSBB total di provinsi Banten berakhir 20 September mendatang.

Dengan bergabungnya DKI Jakarta, pekan depan seluruh Jabodetabek kompak menjalankan PSBB total. Bila Provinsi Banten nanti memutuskan memperpanjang PSBB, maka pembatasan akan berlaku lebih lama lagi

Dari grafik yang ada, kasus harian Covid-19 di Jakarta memang mengalami tren peningkatan sejak pemberlakuan PSBB transisi. Ada beberapa perbedaan aturan antara PSBB dan masa transisi. Saat PSBB awal, semua perkantoran wajib memberlakukan kerja dari rumah kecuali instansi pemerintah dan yang menangani Covid-19.

Rumah ibadah serta fasilitas umum dan sosial wajib tutup. Kapasitas dan jam operasional transportasi umum dibatasi, kemudian mobil pribadi dibatasi 50 persen kapasitas. Sementara, saat masa transisi, semua fasilitas boleh dibuka termasuk tempat wisata dengan hanya 50 persen kapasitas. Yang masih konsisten tidak boleh beroperasi sejak awal PSBB adalah lembaga pendidikan.

Wiku juga menjelaskan betapa gawatnya ketersediaan bed di RS-RS yang ada di Jakarta. Per 8 September lalu, 7 dari 67 RS rujukan Covid-19 terisi penuh alias 100 persen. 46 RS okupansinya sudah di atas 60 persen. hanya ada 14 RS yang terisi di bawah 60 persen. Di Wisma Atlet, dari 2.700 bed yang disediakan, saat ini sudah terisi sebanyak 1.600. ’’Masih ada 1.100 tempat tidur untuk perawatan pasien dnegan status sedang dan ringan,’’ lanjut Wiku.

Di wisma atlet, pemerintah juga membuat flat isolasi mandiri dengan kapasitas 4.800 kamar di tower 4 dan 5. Untuk menampung masyarakat yang menderita Covid-19 dengan status OTG. Khususnya mereka yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tower 5 sendiri mulai dioperasikan Rabu (9/9) lalu.

Ke depan, manajemen RS yang ada di DKI dan daerah lain dituntut mampu memonitor tingkat penggunaan tempat tidur, ruang isolasi, dan ICU masing-masing. Bila kapasitas sudah mulai meningkat, segera di-redistribusi ke fasilitas lainnya. ’’Khusus di Jakarta bisa diarahkan memindahkan pasien dengan kondisi sedang dan ringan ke RS darurat wisma atlet,’’ tambahnya.

 

Dukungan Tenaga Medis

 

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta mendapat dukungan tenaga kesehatan. Langkah ini diharapkan menjadi salah satu cara menurunkan jumlah orang yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun upaya ini harus ada sinergitas seluruh pihak.

Salah satu dokter paru di Jakarta Eva Sri Diana kemarin (10/09) menceritakan bahwa kesulitan mencari kamar untuk pasien Covid-19 betul-betul terjadi. Dia menyayangkan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang kemarin membantah pernyataan pak anies bahwa Rumah sakit – Rumah sakit yang menangani Covid di jakarta sudah penuh.

Karena memang fakta di lapangan menunjukkan ruangan sudah penuh. Terutama ruang ICU. Sementara Pasien yang butuh perawatan semakin banyak. ”Kalau mau, saya siap menemani Pak Airlangga atau menteri lainnya untuk ikut saya visit ke ruang perawatan Covid-19,” ucapnya.

Tak hanya soal ruang, tenaga kesehatan pun juga mulai kelelahan. Menurut Eva, tenaga kesehatan yang memang terbukti Covid positif Saja yang dapat berisitirahat. Sementara nakes yang belum sakit dan belum terbukti Positif Covid tetap harus bekerja walaupun sudah berinteraksi dengan nakes  atau Pasien yang positif.

Ini terjadi karena jumlah Pasien yang meningkat tajam sementara jumlah nakes yang melayani semakin sedikit karena banyak yang sakit, gugur dan bahkan ada juga yang sudah benar benar lelah sehingga terpaksa mundur.

Karena itu Eva berpesan pada pemerintah agar jangan hanya ruangan rawatnya saja yang ditambah, tapi juga harus menambah jumlah tenaga  kesehatannya agar tidak kelelahan dalam melayani Pasien.

Peningkatan jumlah Pasien merupakan salah satu dampak longgarnya aturan pembatasan sosial. Eva menceritakan pasien mulai banyak ketika moda transportasi boleh beroperasi kembali dan persyaratan mulai dikendorkan.

”PSBB sekarang harus lebih tegas bahkan sampai tingkat RT. Kalau tidak patuh ada hukuman misal bantuan sosialnya dicabut,” sarannya.

Wakil Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi berkata senada dengan Eva. Kondisi fasilitas kesehatan di DKI Jakarta yang hampir penuh merupakan salah satu peringatan untuk melakukan intervensi cepat. PSBB ini menurut Adib menjadi salah satu strategi intervensinya.

”Parameternya adalah analisis epidemologi tentang penyebaran virus dalam satu populasi manusia,” tutur Adib kemarin. Selain itu juga positive rate juga harus jadi perhatian. Jika dua hal itu tinggi maka ada masalah di hulu yang harus diselesaikan. Yakni mengurangi penyebaran virus. Pembatasan sosial bisa menjadi salah satu caranya.

Namun dia mengingatkan bahwa mobilitas orang-orang di DKI Jakarta juga berasa dari daerah penyangganya yang ada di Jawa Barat dan Banten. Untuk itu Adib menyarankan ada sinergitas pemerintah daerah dalam menangani hal ini. ”Yang patut jadi perhatian juga adalah PSBB sekarang berbeda dengan sebelumnya. Perbedaan bisa karena sosial, ekonomi, ataupun psikologis masyarakat,” ungkap Adib.

Selanjutnya selama PSBB, pemda dan komponen terkait harus memperhitungkan bagaimana aktivitas setelah PSBB. Misal dengan penataan ruang kantor yang sehat dan meminimalisir penularan. Sehingga ketika nanti beraktivitas kembali, risiko penularan itu benar-benar nihil.

 

Atur Ulang Kerja PNS

 

Kebijakan PSBB di DKI Jakarta langsung disikapi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. Terutama terkait sistem kerja bagi ASN. Dia mengatakan, pihaknya sebetulnya telah mengeluarkan surat edaran terkait pengaturan sistem kerja ASN berdasarkan zona risiko.

Sebab, tidak semua wilayah/zona resiko tinggi di tetapkan sebagai wilayah PSBB oleh menteri kesehatan. Oleh karena itu, meski tidak PSBB namun kantor berada di zona merah atau wilayah resiko tinggi maka kantor hanya boleh diisi maksimal 25 persen. “Sesuai SE 67 tahun 2020,” ujarnya.

Tetapi, jika wilayah zona merah tersebut telah ditetapkan PSBB maka kembali ke SE 58 tahun 2020. Di mana, instansi di wilayah tersebut melaksanakan WFH full atau bekerja di rumah secara full. Namun, tetap harus ada yang piket di kantor maksimal 25 atau 10 persen disesuaikan kondisi kerja kementerian lembaga dan pemda masing-masing.

“Kenapa ada instansi yang wajib ada ASN yang hadir, karena harus tetal melayani masyarakat secara langsung,” jelasnya. Misal, rumah sakit daerah/swasta, pemadam kebakaran, puskesmas, dan lainnya. Untuk lama waktu WFH, lanjut dia, disesuaikan dengan keputusan kepala daerah. Yang harus mengacu pada status daerah tersebut.

Pembatasan jumlah ASN WFO sendiri telah diterapkan KemenPANRB sejak kemarin. Hanya pegawai terkait acara  MoU Netralitas ASN yang diizinkan masuk kantor. Setelah rampung, kantor langsung ditutup. Bagi pegawai lainnya diwajibkan untuk WFH.

Pimpinan unit kerja, kata dia, harus memastikan penugasan dan kinerja masing-masing pegawai. Setiap pegawai membuat laporan kinerja harian kepada masing-masing PPT Pratama (Asdep/Sesdep/Karo/Inspektur). Laporan harian akan diperhitungkan dalam pemberian tukin (sehingga absen kehadiran saja tidak cukup bila tidak disertai laporan kinerja harian).

Tiap PPT Pratama membuat laporan mingguan kepada PPT Madya masing-masing.”Selama WFH (jam kerja) para pegawai dilarang beraktifitas di luar rumah,” tegasnya. Sedangkan ,saat di luar jam kerja dihimbau membatasi aktifitas di luar rumah dan/atau menghindari kerumunan. Kantor pun akan dilakukan sterilisasi total. penyemprotan secara menyeluruh pada Jumat (11/9) dan Sabtu (12/9).

 

Diingatkan Koordinasi

 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan PSBB untuk mengatasi sebaran Covid-19. “Pemerintah mutlak berkoordinasi dan konsistensi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” ungkap Puan.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu menyatakan, pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan aktivitas perekonomiannya selama masa PSBB. Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

“Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah,” paparnya.

Puan mengatakan, aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya.

Ketua DPP PDIP itu sangat prihatin terhadap peningkatan kasus Covid-19. Terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sebelumnya, Puan pernah mengingatkan pemerintah untuk mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi Covid-19.

Puan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga. Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, lanjut dia, pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga.

Dia menyatakan bahwa DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T) dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

Pemerintah juga diimbau menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara.

“Khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” ungkapnya. (ili/JPG/r6)

 

Syarat Isolasi Mandiri

 

  • Pasien tanpa gejala atau gejala ringan
  • Kondisi tidak parah sehingga tidak perlu alat bantu kesehatan
  • Tempat tinggal memadai
  • Mendapat izin warga lingkungan tempat tinggal.
  • Di rumah tidak ada kaum lanjut usia
  • Di rumah tidak ada orang dengan penyakit bawaan atau komorbid
  • Pasien punya komitmen tidak keluar rumah selama isolasi sampai mereka dinyatakan sembuh.

 

Sumber: Dinas Kesehatan NTB

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Simulasi KBM Tatap Muka SMA Sederajat di NTB Pekan Kedua Dimulai

Simulasi KBM tatap muka untuk SMA sederajat di NTB memasuki pekan kedua. ”Sambil kami tetap memantau perkembangan penyebaran Pandemi Virus Korona,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, Minggu (20/9/2020).  

Mendikbud Pastikan Wacana Penghapusan Mapel Sejarah Hoaks

”Tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” tegas dia.

HARUM Goda Pemilih Millenial Lewat Lomba Film Pendek dan E-Sport

Bakal Calon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mencoba menggoda pemilih milenial. Caranya, dengan menggelar film pendek dan e-sport. "Orang yang menggeluti dunia film tidak banyak. Bagi sebagian orang ini ekslusif. Prosesnya panjang," kata Mohan Sabtu malam (19/9) lalu.

Cerita Shaina Babheer saat Memerankan Sosok Kikin dalam film MOHAN

Shaina Azizah Putri dipilih untuk memerankan sosok Kikin Roliskana dalam film pendek berjudul "Mohan". Ini menjadi tantangan baru bagi dara yang sudah membintangi beberapa sinetron dan FTV nasional ini.

“Menara Eiffel”di Desa Seruni Mumbul Lombok Timur Ramai Pengunjung

Pengelola wisata Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya tak ingin puas dengan keberhasilannya menyedot wisatawan. Realisasi target PADes Rp 30 juta per bulan harus dapat bertambah.

Bale Mediasi Lotim Damaikan Delapan Perselisihan

SELONG-Permohonan mediasi terus berdatangan ke Bale Mediasi Lotim. “Sudah ada 36 permohonan yang masuk,” kata Koordinator Administrasi Bale Mediasi Lotim Lalu Dhodik Martha Sumarna pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.
Enable Notifications    Ok No thanks