alexametrics
Selasa, 11 Agustus 2020
Selasa, 11 Agustus 2020

Soal Bantuan Sembako JPS Gemilang, Pemprov NTB Diminta Transparan

MATARAM-Pengadaan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) harus transparan. Termasuk dari sisi harga pembelian dan kualitas dan kuantitas.

”Perlu ada evaluasi ulang terkait penyaluran bantuan ini,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Mohammad Akri pada Lombok Post, kemarin (14/4).

Program JPS Gemilang yang didanai dari APBD Provinsi rencananya akan mulai disalurkan 16 April besok. Satu paket sembako yang akan dibagikan Pemprov NTB senilai Rp 250 ribu. Namun, dari rilis harga yang diterbitkan Pemprov NTB, ada yang memantik tanda tanya. Yakni soal harga minyak goreng satu liter yang harga satuannya Rp 33 ribu. Termasuk juga minyak kayu putih ukuran 10 mililiter seharga Rp 11 ribu.

Harga pembelian minyak goreng yang dipatok Pemprov NTB tersebut tentu sangat tinggi. Bahkan nyaris tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga minyak goreng dalam kemasan yang dijual di supermarket di NTB.

Pantauan Lombok Post, kemarin, harga minyak goreng kemasan satu liter kemarin berkisar antara Rp 11.000 hingga Rp 12.600 per liter. Sementara minyak goreng kemasan dua liter mulai dari Rp 22 ribu hingga Rp 26 ribu.

Pun juga dengan harga minyak kayu putih yang ukuran 10 mililiter dengan harga satuan Rp 11.000. Sebab, pantauan Lombok Post, minyak kayu putih produksi pabrik yang dijual di sejumlah supermarket untuk ukuran 30 mililiter ada yang dijual seharga Rp 13.500.

Belum ada penjelasan detil dari Pemprov NTB terkait harga pembelian minyak satu liter sebesar Rp 33 ribu ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Ridwan Syah hanya menyebutkan bahwa bantuan sembako JPS Gemilang tersebut adalah produk lokal.

Namun, dia tidak merinci minyak goreng produksi lokal di mana di NTB yang harga jualnya Rp 33 ribu per liter tersebut. Dan apa yang menjadi pembeda minyak goreng tersebut dengan minyak goreng yang beredar di pasaran saat ini. Baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kandungan yang ada di dalamnya, dan juga proses produksinya.

Mohammad Akri mengingatkan pentingnya transparansi proses pengadaan bantuan untuk masyarakat ini. Apalagi ini adalah barang habis pakai. Sehingga pembeliannya dan satuan harganya harus benar-benar transparan. Pemerintah harus transparan ke publik bagaimana proses pengadaan dan siapa perusahaan yang ditunjuk.

”Siapa pun boleh asal transparan dan akuntabel,” kata anggota komisi II DPRD NTB itu.

Dia menegaskan, proses penyaluran diawasi ketat semua pihak. Dia mengingatkan pemerintah hati-hati. ”Apalagi ini persoalan darurat, bantuan sangat dibutuhkan warga,” katanya.

Di sisi lain, politisi dari daerah pemilihan Lombok Tengah ini menegaskan pentingnya data penerima bantuan. Sebab, data penerima ini sangat krusial. Akri bahkan mengendus ada potensi penyaluran bantuan salah sasaran.

”Data yang dipakai data lama, sudah banyak perubahan di lapangan,” katanya.

Bantuan JPS tidak hanya disalurkan Pemprov tapi juga pusat dan pemda kabupaten/kota. ”Jangan sampai ada tumpang tindih pemberian bantuan,” katanya.

Soal kualitas bantuan, pekan lalu ditemukan kualitas beras yang buruk bagi penyandang disabilitas. ”Sehingga perlu ada evaluasi ulang agar tidak ada persoalan lagi,” katanya.

FITRA  Minta Pemprov NTB Buka Data ke Publik

Sementara itu Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) NTB Ramli Ernanda meminta, proses pengadaan bantuan JPS Gemilang dibuka ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.

”Kita tidak tahu bagaimana model penunjukan pengadaan barang,” katanya.

Sebelum pengadaan harusnya dibuka agar UKM lain diberi kesempatan mengakses sebagai penyedia bantuan. ”Tidak boleh ada monopoli,” katanya.

FITRA menilai, bantuan dalam bentuk sembako kurang tepat karena kebutuhan warga berbeda-beda. Tidak semua membutuhkan sembako. UKM terdampak butuh bantuan modal atau dana untuk upah pekerja. ”Bantuan yang lebih tepat dalam bentuk uang dan ditransfer langsung ke masyarakat,” katanya.

Dari sisi jumlah, bantuan sembako senilai Rp 25o ribu per bulan masih kecil. ”Tidak cukup mengurangi beban masyarakat, apalagi ke depan harga barang lebih tinggi,” katanya.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tiap orang mengeluarkan Rp 300 ribu untuk kebutuhan makanan. ”Potensi anggaran untuk bantuan sebenarnya ratusan miliar,” katanya.

Dalam bantuan JPS gemilang, pemprov akan membantu 105 ribu KK terdampak, baik yang miskin maupun hampir miskin. Mereka akan mendapatkan bantuan sembako tiap bulan.

Bingkisan sembako itu berisi beras 10 Kg, minyak goreng 1 liter, telur 10 butir, ikan kering 1 ons, susu kedelai/serbat jahe 100 gram, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik 60 ml, teh kelor 1 pack isi 10 sachet, dan minyak kayu putih 10 ml.

Untuk paket itu, tiap bulan Pemprov menghabiskan Rp 26,2 miliar. Total dalam tiga bulan habis Rp 78,7 miliar. Pemprov mengalokasikan dana hingga Rp 80 miliar untuk penanganan dampak Covid-19.

Terpisah, tim Gugus Tugas NTB memastikan kualitas sembako JPS cukup bagus. Hal itu dikatakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Ridwan Syah saat meninjau gudang Bulog NTB di Dasan Cermen, kemarin.

Ridwan menjelaskan, JPS untuk membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover bantuan pusat. ”Kita maksimalkan agar isi bantuan merupakan produk lokal. Ini untuk menolong UKM dan IKM kita yang terdampak,” jelas Ridwan.

Dia menyebut, di NTB 863 ribu keluarga miskin hingga rentan miskin membutuhkan bantuan. Pemerintah pusat menangani 500 ribu KK lebih, sisanya 300 ribu lebih belum tertangani. Sehingga pemprov membantu 105 ribu KK. ”Sisanya yang belum diharapkan pemerintah kabupaten/kota menangani,” katanya.

JPS Gemilang rencananya disalurkan pertengahan April sampai Juni. Jangka  waktu penyaluran bisa bertambah tergantung situasi. ”Pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran,” katanya.

Total dana yang disiapkan Rp 160 miliar. Telah dipakai untuk membali alat pelindung diri (APD) dan alat medis Rp 20 miliar. Sementara untuk JPS Rp 80 miliar selama tiga bulan. Kemudian Rp 60 miliar untuk cadangan apabila keadaan darurat.

Dia mengakui, kunci penyaluran JPS ada pada validitas data. Data harus divalidasi sampai tingkat desa. ”Jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi tidak masuk dalam daftar,” katanya.

Data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah desa diminta menambahkan siapa saja yang perlu mendapat bantuan. ”Pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan data,” katanya.(ili/r6/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kapal Tenggelam di Tarakan, Satu Polisi Asal Lombok Tengah Meninggal

Kabar duka datang dari Ditpolairud Polda NTB. Satu anggotanya yang sedang bawah kendali operasi (BKO) di Ditpolairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) meninggal dunia.

Penjualan Mobil Toyota di NTB Masih Stagnan, Avanza Paling Diminati

”Dibanding saat kondisi normal, penjualan mobil baru pulih di angka 40-50 persennya saja. Kondisi ini bisa dibilang masih jauh dari situasi penjualan saat normal dulu,” kata Kepala Cabang Krida Toyota NTB Samsuri Prawiro Hakki, kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

Kurikulum Darurat, Materi Belajar Siswa Dipangkas Hingga 70 Persen

LAMA DINANTI, Kurikulum darurat secara resmi telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kurikulum ini, banyak materi yang dipangkas bahkan lebih dari separo.

Lale Sileng, Figur Pemimpin Perempuan Kaya Pengalaman Birokrasi

Kenyang pengalaman di dunia birokrasi, Hj Lale Prayatni punya modal mumpuni untuk memimpin daerah. Urusan mengelola birokrasi, anggaran, hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah lekat dengan kesehariannya. ”Sudah khatam saya soal itu,” kata Prayatni.

Harga Emas Naik, Aktivitas Pegadaian di Mataram Ikut Melonjak

Kondisi ini membuat jumlah penggadai yang mendatangi PT Pegadaian (Persero) terus bertambah. ”Dalam sehari, cabang atau unit besar yang ada di Mataram, biasa melayani lebih dari 50 orang nasabah. Kalau unit kecil sekitar 30-40 saja,” kata Suciati Triastuti, Asisten Manager Pegadaian Kota Mataram kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks