alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Eksekusi Anggaran DAK Fisik Dideadline Sampai Juli 2021

MATARAM-Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di NTB masih sangat rendah hingga triwulan pertama. Dari pagu anggaran sekitar Rp 1,9 triliun, realisasinya baru mencapai 0,25 persen atau hanya sebesar Rp 4,8 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto mengatakan, pemda harus segera mengeksekusi anggaran DAK fisik. Paling lambat di Juli nanti. Lebih dari itu, anggaran DAK akan ditarik pemerintah pusat.

”Akhirnya proyek yang sudah direncanakan harus dibiayai menggunakan APBD,” kata Sudarmanto, Rabu (14/4).

Menurutnya, ada tiga persoalan yang membuat realisasi DAK Fisik tak bisa cepat. Pertama mengenai sistem. Pencairan DAK Fisik diketahui memakai sistem periodesasi. Paling cepat dilakukan Februari dan paling lama pada Juli.

Di sisi lain, setiap tahunnya terjadi perubahan sistem dan juga regulasi. Yang tak jarang baru tuntas di Februari. ”Sehingga baru bisa dijalankan pemda setelah semuanya itu selesai,” ujarnya.

Masalah kedua terkait dengan administrasi. Sudarmanto menyebut masih banyak pemda kesulitan memenuhi syarat ini. Ia lantas memberi contoh. Untuk pencairan tahap satu saat ini, DJPb biasanya meminta bukti penyelesaian pekerjaan DAK Fisk di tahun lalu. Hanya dengan bukti foto yang terdapat titik koordinasi pekerjaannya.

”Untuk memastikan saja, benar atau tidak DAK Fisik itu selesai. Dilihat dari foto. Kalau sudah, baru dibayar,” jelas Sudarmanto.

Persoalan terkakhir, berkaitan dengan persetujuan dari kepala daerah. Kata Sudarmanto, di awal tahun ini banyak kepala daerah yang dijabat pelaksana tugas (Plt), yang terbatas kewenangannya. Salah satunya soal anggaran. Ini juga yang membuat tersendat realisasi DAK Fisik.

”Kemarin kan sudah banyak yang dilantik. Makanya dari 1 April sampai 13 April, itu realisasinya ada kenaikan,” tuturnya.

Sementara itu, rincian pagu DAK Fisik yang diterima kabupaten/kota serta provinsi antara lain, Kota Mataram Rp 110 miliar; Lombok Barat Rp 159 miliar; Lombok Tengah Rp 228 miliar; Lombok Timur Rp 282 miliar; Lombok Utara Rp 114 miliar.

Kemudian Kabupaten Bima Rp 209 miliar; Sumbawa Rp 140 miliar; Sumbawa Barat Rp 110 miliar; Kota Bima Rp 69 miliar; Dompu Rp 90 miliar; dan Pemprov NTB sebanyak 393 miliar. Dari 11 daerah ini, baru Dompu yang merealisasikan DAK Fisiknya, yakni sebesar Rp 4,8 miliar.

”Tentu kita berharap daerah lain bisa menyusul. Untuk mempercepat realisasi fisik mereka,” kata Sudarmanto.

Selain realisasi DAK Fisik yang dikebut, DJPb juga mengatensi soal realisasi belanja negara yang dlakukan kementerian/lembaga di NTB. Sudarmanto mengatakan, Presiden sudah memberi arahan agar cepat menggunakan anggaran yang sudah diberikan.

”Waktu penyerahan DIPA di Desember 2020 itu sudah dikasih tahu. Kalau angkanya didapat, segera dilelang. Nanti awal tahun ditandatangani, langsung jalan,” kata Sudarmanto.

Berdasarkan target yang disepakati satker di NTB, target realisasi hingga triwulan pertama harus mencapai 25 persen. Namun realisasinya baru mencapai 19,74 persen dari total pagu sebesar Rp 13 triliun. ”Untuk satu triwulan itu 25 persen, ternyata terengah-engah kita,” ujarnya.

Meski hanya 19,74 persen, capaian ini lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi lain. Yang hanya berada di angka 14 hingga 15 persen saja. ”Banyak kompleksitas yang kita hadapi. Sehingga angka 19 persen itu menurut saya sudah mendekati harapan,” kata Sudarmanto. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks