alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Fraksi PDIP Tolak Perda Pembubaran DMB

MATARAM-Drama pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (DMB) belum selesai. Kini, Pemprov NTB kembali mengusulkan pembubaran melalui peraturan daerah (perda). Belum juga dibahas, suara penolakan kembali didengungkan fraksi PDIP.

”Perda pembubaran DMB ini bertentangan dengan aturan dan regulasi yang ada,” kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD NTB H Ruslan Turmuzi, usai rapat paripurna di DPRD NTB, kemarin (14/5).

Ia menilai, Pansus PT DMB belum bubar sehingga belum perlu diajukan perda pembubaran. Persoalan itu menurutnya tidak lagi menjadi usulan eksekutif. Sebab pembubaran itu masih ranahnya DPRD. “Hasil kajian pansus belum diputuskan dan diserahkan,” katanya.

Dalam rapat paripurna Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengajukan Raperda tentang Pembubaran Perusahaan Daerah PT DMB. Salah satu alasan diajukannya raperda, karena PT DMB tidak dapat memberikan kontribusi kepada daerah secara signifikan. Jika terus ada, maka kegiatan yang dilakukan PT DMB akan merugi dan perlu melakukan penyesuaian manajemen. Kondisi itu menyebabkan mekanisme pengambilan keputusan strategis menjadi sulit. ”Pembubaran terhadap PT DMB dilakukan dalam RUPS,” katanya.

DMB juga sudah selesai melaksanakan tugas khususnya, menjadi perusahaan wadah bersama antara Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa dalam pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

”Pembubaran perseroan akan memberikan keleluasaan bagi perseroan membagi dana tunai yang dimilikinya kepada para pemegang saham,” jelasnya.

Zul menambahkan, kapasitas perseroan adalah perusahaan investasi, sehingga perlu penyesuaian besar dalam manajemen dan karyawan perseroan. Dalam hal ini, PT MDB telah menjual saham, artinya saham PT DMB ikut terjual. Sehingga bisnis utama DMB sudah tidak ada lagi. Pemprov bersama KSB dan Sumbawa sebagai pemegang saham mengharapkan dana penganti investasi (dividen) dapat dimanfaatkan seefektif mungkin pengembangan investasi masing-masing daerah.

Karena alasan efektivitas, dana dividen sebagai penganti investasi  pasca penjualan saham PT DMB pada PT MDB, maka pembubaran DMB adalah pilihan yang rasional. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks