alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

APBD Tersedot Tangani Korona, PNS NTB Bakal Banyak Nganggur

MATARAM-Pemprov NTB harus melupakan sejenak target-target pembangunan. Setelah pemerintah pusat mengurangi Rp 1,2 triliun dana transfer daerah untuk Pemprov NTB, kini provinsi hanya punya sisa belanja modal sebesar Rp 500 miliar. Sebagian besar APBD terkuras untuk penanganan pandemi Covid-19.

”Jadi sekarang PNS ini gajinya tetap. Tapi kegiatan tidak ada. Semua fokus ke Covid-19,” kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP-LPBJP) Setda NTB Sadimin.

Dia menjelaskan, proyek-proyek pembangunan yang sudah direncanakan tahun 2020 hampir mandek semua karena Covid-19. Hanya yang sudah selesai tender yang masih berjalan. Sementara yang belum tender seluruhnya ditunda.

”Mau bagaimana lagi,” katanya.

Secara rinci, Sadimin menyebutkan, belanja modal dan barang jasa yang semula mencapai Rp 2,3 triliun, menyusut karena pendapatan berkurang Rp 412 miliar. Sehingga sisa belanja modal dan barang jasa di APBD NTB tahun 2020 sebesar Rp 1,9 triliun.

Dana yang Rp 1,9 triliun tersebut dibagi menjadi dua lagi. Sebesar Rp 926 miliar digunakan untuk penanganan Covid-19. Sisanya Rp 926 miliar lagi untuk belanja modal, barang, dan jasa.

Namun, dari jumlah 926 miliar tersebut, yang masih bisa dipakai hingga akhir tahun hanya Rp 500 miliar. Sebab, sebanyak 426 miliar telah dipakai di awal tahun ini. Karena itu, OPD diminta segera menyesuaikan rencana umum pengadaan untuk diumumkan paling telat 15 Juli.

”Mereka harus buat RUP ulang karena dana berkurang,” kata Sadimin.

Sekretaris Daerah NTB HL Gita Ariadi juga mengungkapkan hal serupa. Fokus Pemprov NTB kini menangani pandemi Covid-19.”Kita abaikan dulu yang namanya indikator dan target apa-apa itu. Covid-19 dulu kita selesaikan ini,” kata  Gita, kemarin (14/5).

Dia menegaskan, apa pun akan dilakukan pemerintah agar pandemi Covid-19 selesai. Setelah itu, baru bisa fokus mengejar target-target pembangunan jangka menengah dan panjang. ”Setelah ini selesai,baru kita bicara masalah pemulihan,” katanya.

Situasi saat ini kata Gita, membuat pemerintah tidak mungkin mengalihkan perhatian. Terutama setelah pusat memangkas dana transfer ke daerah. ”Tentu ini sulit bagi kita sebab pendapatan juga sudah berkurang,” ungkapnya.

Setelah dihitung, defisit pendapatan daerah mencapai Rp 412 miliar lebih. Baik karena pemotongan dana transfer maupun berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD). ”Semua kegiatan di oerganisasi perangkat daerah harus dirasionalisasi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pusat pun mengelurkan kebijakan agar pemda mengalihkan fokus anggaran ke penanganan Covid-19. Setelah disisir, jumlah dana yang dialihkan Pemprov Rp 926 miliar. ”Syukurnya pemprov sudah melapor, namun beberapa daerah terlambat melapor sehingga kena sanksi,” katanya.

Ia memahami, kesulitan pemda melakukan realokasi. Sebab, tidak mudah mengubah program yang sudah disusun dengan matang. Banyak pihak tidak terima, tapi karena darurat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus berani memangkas. ”Ini benar-benar ujian kesetiaan kepada negara,” katanya.

Enam daerah di NTB kena sanksi penundaan DAU 25 persen karena telat melaporkan dana realokasi penanganan Covid-19. Keenam pemda itu adalah Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat. Suka tidak suka, kondisi ini harus diterima.

”Dana nasional sudah berkurang dan sedang menghadapi ancaman ini (Korona), kita sekarang fokusnya ke covid, covid, covid,” tegas Gita.

Berdasarkan ketentuan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hanya gaji pegawai saja yang tidak disentuh negara. ”Belanja langsung sudah dipotong 50 persen. Diarahkan ke Covid-19 semua,” katanya.

Dalam skenario refocusing, dana-dana itu dipakai untuk tiga hal yakni biaya penanganan Covid-19, kemudian bantuan jaring pengaman sosial, dan kegiatan stimulus ekonomi. ”Maka itulah yang kita lakukan, pemberdayaan ekonomi dengan membeli produk UKM,” katanya.

Pemanfaatan produk lokal tersebut merupakan skenario yang bisa dikembangkan ke depan. ”Ini proses pembelajaran untuk membangun sirkular ekonomi pemberdayaan UMKM,” katanya.

Dengan membeli produk UKM kemudian membagikannya lagi ke masyarakat, diharapkan menciptakan pasar baru pascapandemi. ”Setelah Covid-19 ini selesai, terbentuk sirkular ekonomi yang ajek,” katanya.

Mekanisme itu, kata Gita, sekaligus menjadi upaya menjaga gairah pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. ”Ini salah satu strategi pemulihan ekonomi,”  tambahnya.

Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB Husnanidiaty Nurdin mengatakan, suka tidak suka mereka harus menerima keadaan ini. Ia masih meninjau kembali belanja-belanja apa saja yang berkurang di OPD-nya. ”Kalau pengadaan barang jasa harus kami lupakan dulu,” katanya.

Dana Dispora NTB yang terpotong karena Covid-19 hampir Rp 10 miliar. Sisa dana belanja untuk kegiatan yang tersisa sekitar Rp 3 miliar–Rp 4 miliar saja. ”Ini yang harus kita maksimalkan,” ujarnya.

 

Gandeng BPKP dan Polda

 

Di lain pihak, untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana penanganan Covid-19, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menandatangani kerja sama dengan Polda NTB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Dua lembaga itu akan mengawasi penggunaan dana Covid-19 di NTB.

Kerja sama dilakukan sebagai langkah untuk memastikan penggunaan dana efektif dan efisien sesuai regulasi. Sekaligus untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan anggaran.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah optimistis, dengan pengawalan BPKP penanganan  pendemi Covid-19 bisa menjadi lebih baik. ”Kita optimis kinerja BPKP akan lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat NTB,” katanya.

Penandatanganan kerja sama dirangkai dengan pelantikan Dessy Adin, sebagai kepala perwakilan BPKP NTB yang baru. Sebelumnya, Dessy menjabat sebagai koordinator pengawasan kelompok jabatan fungsional auditor bidang pengawasan instansi pemerintah pusat, BPKP Provinsi Sumatera Barat.(Ili/r6)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks