alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Data Bermasalah, Penyaluran Ratusan Ribu Bansos di NTB Berpotensi Salah Sasaran

MATARAM-Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB menyebut potensi penerima ganda Bantuan Sosial (Bansos) di NTB 200 ribu lebih KK. “Itu hitungan kasar dari hasil membandingkan jumlah total KK yang tercover bantuan sosial dibanding seluruh rumah tangga di NTB,” kata Sekjen Fitra NTB Ramli Ernanda, kemarin (14/5).

Dari data yang dimiliki Fitra, total bansos di NTB dari pemerintah pusat, daerah, dan desa sebanyak 1.475.462 bantuan. Sementara jumlah Rumah Tangga di NTB sebanyak 1.407.554 KK.

Logikanya dengan jumlah bansos sebesar itu, warga di NTB bisa dapat bantuan semua semua disebar merata. Bahkan berpotensi lebih sekitar 70 ribu bantuan. Bahkan bila dibanding dengan data versi media total 1.644.989, jumlah selisihnya lebih besar lagi.

Namun harus diingat, bansos tidak disebar secara merata. Tetapi diberikan pada warga yang masuk dalam kualifikasi layak diberi bantuan “Kalau masing-masing 2 orang dapat satu jenis bantuan akan ada sisa sekitar 200 ribu lebih,” terangnya.

Faktanya semua bantuan sosial itu tersalur. Sehingga Ramli yakin ada sekitar 200 ribu lebih KK terima bantuan ganda. “Kami yakini ini diterima oleh sekelompok keluarga yang sama,” ulasnya.

Tidak hanya potensi ganda yang sangat besar. Bansos dari pemerintah pusat dan daerah juga dikalim salah sasaran saekitar 400 ribu KK.

Cara melihatnya kata Ramli dengan mengeluarkan 3 Desil KK yang masuk kategori pengeluaran tertinggi atau kaya. “Ada sekitar 30 persen Rumah Tangga di NTB,” terangnya.

Dari perhitungan sederhana itu muncul angka sekitar 400 ribu lebih KK salah sasaran. “Kelompok keluarga pengeluaran tertinggi seharusnya tidak mungkin dapat bantuan,” ulasnya.

Dengan potensi salah sasaran dan ganda yang sangat besar ini, maka potensi Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov NTB salah pun besar. Karena itu, pemprov diminta segera mengungkap data ke publik untuk sama-sama dikoreksi.

Hal ini untuk menghindari JPS terus jadi polemik di tengah masyarakat. “Akan terus ada masalah kedepannya,” ulasnya.

Sekalipun pemprov sudah berupaya memperbaiki data. Fitra menilai potensi dobel dan salah sasaran tetap terbuka. “Kecuali ada rekonsiliasi data dari pusat sampai desa,” tegasnya.

Namun bila dilakukan parsial maka letupan persoalan terus akan ada di tengah masyarakat. Pemprov bakal kesulitan dan terus menemui kasus salah sasaran dan berpotensi ganda dengan bantuan JPS-nya. “Saran kami perlu kejelasan berkaitan dengan penambahan kuota di tahap II (JPS Gemilang)” ulasnya.

Hal  ini untuk melihat apakah KK tambahan akan memperoleh 2 paket atau cuma 1 paket. “Mengingat di tahap pertama mereka tidak tercover, kuncinya di keterbukaan,” tandasnya.

Sayangnya, sampai saat ini Pemprov NTB masih belum mau mengekspose terbuka siapa saja penerima JPS Gemilang. Kesulitan memperoleh data ini dirasakan perwakilan BKBH FH Unram Yan Mangandar. “Masih kita gedor pemprov agar membuka data JPS,” katanya.

Dengan sikap pemprov yang tertutup Yan pesimis tahap berikutnya bisa bebas dari salah sasaran dan ganda. “Kami masih pesimis bantuan tepat isi dan tujuan kalau data penerima saja tidak dibuka oleh pak Gubernur,” kritiknya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sejak Pandemi, Omzet Pedagang Pasar Tradisional Turun 40 persen

”Penurunan omzet juga diikuti penurunan kapasitas pedagang di pasar sebesar 40 persen,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Senin (21/9/2020).

Manfaatkan Simulasi KBM Tatap Muka untuk Pembiasaan Pola Hidup Sehat

”Kita lihat mana yang belum pakai masker sekaligus kita kampanye 3M itu, bersama guru-guru yang lain,” jelas Winarna.

Menag Positif Korona, UIN Mataram Langsung Instruksikan Pegawai WFH

”Pegawai UIN Mataram semaksimal mungkin, agar bekerja dari rumah menyelesaikan tugas masing-masing,” tegas dia.

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

WCD, Warga Lobar Bebaskan Pantai Cemara dari Sampah

Ribuan orang di Lombok Barat (Lobar) memperingati World Cleanup Day (WCD), akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Cemara. ”Semuanya terlibat. OPD, kecamatan, desa, bahkan masyarakat juga ramai ikut,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Sabtu (19/9).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks