alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Kejati NTB Ungkap Pihak yang Ambil Untung dalam Pengadaan Masker JPS Gemilang

MATARAM-Jaksa melakukan pendampingan terhadap penyaluran Jaminan Pengaman Sosial (JPS). Mulai dari penyaluran anggaran hingga pengadaan barang sembako yang bakal dibagikan ke masyarakat. ”Kita sudah memberikan beberapa saran ke OPD pemerintah yang diberikan kepercayaan untuk mengadakan sembako serta UMKM yang ditunjuk sebagai penyedia barang,” kata Asintel Kejati NTB Teguh Suhendra, kemarin (14/5).

Pada saat  proses pengadaan barang, tim menemukan adanya dugaan permainan oleh sejumlah pihak dalam program JPS Gemilang. Misalnya saja, pada Dinas Koperasi dan UMKM yang ditunjuk sebagai pengadaan masker. ”Mereka mengajukan untung hingga 10 persen dalam pengadaan masker di gugus tugas Covid-19,” ujarnya.

Sehingga pihak jaksa mempertanyakan untung 10 persen yang ingin diambil. Karena nilai untung 10 persen itu cukup besar. ”Itu bisa mencapai miliaran rupiah,” jelasnya.

”Untung 10 persen itu untuk siapa?. Masa untuk pihak ketiga. Kan tidak mungkin,” tanya dia.

Penentuan untung 10 persen itu untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam proses tender secara lelang. ”Padahal kan, pada pengadaan barang JPS ini dilakukan secara penunjukan langsung (PL),” bebernya.

Kalau sistem pengadaannya menggunakan penunjukan langsung, sebenarnya penyedia barang bisa mengambil keuntungan dari harga pembelian barang per unitnya. ”Misalnya saja, harga masker dibeli Rp 4.500. Dari harga itu, penyedia sudah menghitung keuntungannya,” jelasnya.

Biasanya, mereka sudah mengambil untung Rp 1.000 dari harga barang.  Karena bisa saja di pabrik mereka membeli maskernya dengan harga Rp 3.500 per bijinya. ”Kalau keuntungannya Rp 1.000 per biji sudah dapat dikatakan untungnya cukup besar. Karena perkaliannya cukup banyak,” ujarnya.

Melihat kejadian tersebut dilapangan, Gatot mengingatkan kepada para penyedia barang untuk tidak mengambil untung besar. Jangan memutuskan langsung untungnya 10 persen. ”Untung bisa diambil yang sewajarnya sajalah,” peringatnya.

”Jangan mengambil kesempatan dalam musibah ini,” ucapnya.

Teguh  menjelaskan untuk menetapkan harga barang sudah diatur Gubernur. Dalam pengadaan itu, penyedia harus mengambil harga diantara harga dasar dan harga yang ada di distributor.  ”Misalnya saja. Harga dasarnya Rp 5000, sedangkan harga yang ada di distributor Rp 7000. Berarti selaku penyedia barang sembako JPS harus mengambil harga tengahnya. Bisa saja antara Rp 6 ribu hingga Rp 6,5 ribu,” bebernya.

Teguh belum mengetahui pasti apakah pihak penyedia barang sudah mengindahkan pertimbangan yang diberikan jaksa atau tidak.  ”Mudahan saja mereka mengindahkan masukan dari kita. Kita tunggu saja seperti apa cara mereka menyediakan barang dalam program JPS Gemilang tersebut,” ucapnya.

Teguh tidak mengetahui secara pasti jumlah masker yang diadakan. Diperkirakan mencapai sekitar 105.000 lebih masker yang diadakan. ”Saya tidak hafal pasti,” bebernya.

Ketika ditanyakan terkait dengan UKM yang ditunjuk mengadakan masker, Teguh tak merinci. ”Saya lupa nama UKM-nya,” kata dia. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks