alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Dewan Minta Pemprov Tagih PT AP

MATARAM-Kondisi keuangan Pemprov NTB sedang cekak. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kekurangan duit Rp 250 miliar untuk memenuhi kebutuhan belanja di APBD Perubahan 2019. Karena itu, dewan meminta eksekutif mengoptimalkan sumber pendapatan, salah satunya uang kontribusi Rp 40 miliar yang belum dibayar PT Angkasa Pura (AP).

“Dengan kondisi keuangan seperti saat ini, sudah saatnya pak gubernur mendatangi angkasa pura untuk kejelasan dana kontribusi itu,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan, kemarin (14/7).

Meski demikian, Johan yang juga politisi PKS itu memahami karakter gubernur NTB. Dia tidak suka main tekan, apalagi mengancam dunia usaha. Karena itu, dia mendorong gubernur segera mengkomunikasikannya dengan AP. “Ancam mengancam sepertinya bukan style beliau,” katanya.

Johan menjelaskan, kekurangan anggaran saat ini tidak lepas dari kondisi keuangan tahun 2018. Saat itu banyak target pendapatan yang tidak mencapai target.

Pada APBD Perubahan 2018, ada asumsi pendapatan yang tidak terpenuhi. Antara lain, pada minggu kedua bulan Desember 2018, pemerintah pusat memotong dana transfer daerah Rp 106 miliar. Sementara pada bulan itu, belanja dalam proses pembayaran karena semua kegiatan sudah di laksanakan.

Di samping itu, penerimaan dari PT AP berupa retibusi jasa apron sebesar Rp 40 miliar yang sudah dianggarakan juga tidak terealisasi. Kemudian penerimaan dari PT DMB juga tidak tercapai target penganggaran sebesar Rp 38,8 miliar.

Selanjutnya, untuk membiayai kegiatan yang sudah terlanjur dikerjakan pada bulan Desember, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB membayar kegiatan-kegiatan tersebut dengan uang sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bagi Hasil (DBH) Reboisasi dan dana hak kabupaten/kota. Sehingga pada APBD Perubahan 2019 uang tersebut harus diganti.

“Kita tidak sedang defisit, tapi masih kekurangan untuk menutup beban belanja 2019 senilai Rp 250 miliar,” ujarnya.

Maka langkah yang harus dilakukan adalah rasionalisasi belanja dan mendorong pendapatan.

Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pemprov harus  melakukan pemetaan sumber-sumber pendapatan  dengan belanja. Artinya, setiap belanja dilabel dengan sumber pendanaannya, dan pembayarannya juga berdasarkan sumber pendapatan yang masuk. “Solusinya adalah penataan belanja dan pendapatan di APBD Perubahan nanti,” katanya.

Atas dasar itu TAPD bersama Banggar DPRD NTB harus bertemu menyepakatinya agar kedua lembaga memiliki satu persepsi dan penjelasan ke publik. Sehingga tidak muncul spekulasi atas hal-hal yang sebenarnya bisa di jelaskan.

Rencananya, mulai Senin ini, pembahasan anggaran antara Banggar dan TAPD mulai dilakukan. Sebelumnya, Penjabat Sekda NTB H Iswandi mengakui, saat ini pemprov masih kekurangan dana untuk APBD Perubahan 2019. Tapi mereka mengaku tengah bekerja keras agar sumber-sumber pendapatan bisa dioptimalkan. Salah satunya uang kontribusi yang belum dibayar PT AP.

Di samping itu, rasionalisasi belanja-belanja juga dilakukan. Program yang tidak masuk prioritas dikurangi atau ditunda dulu. Saat ini mereka sedang menghitung alokasi belanja dan pendapatan. “Kita saling mengatakan di tengah situasi yang….(serba kekurangan),” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Jasa Raharja NTB turut Berpartisipasi Meriahkan Hut Lantas Ke-65

Sebagai bentuk koordinasi dan memperkokoh sinergi Kepala Cabang Jasa Raharja (JR) NTB bersama jajaran, Selasa (22/9) turut serta memeriahkan puncak HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-65.

Sejak Pandemi, Omzet Pedagang Pasar Tradisional Turun 40 persen

”Penurunan omzet juga diikuti penurunan kapasitas pedagang di pasar sebesar 40 persen,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Senin (21/9/2020).

Manfaatkan Simulasi KBM Tatap Muka untuk Pembiasaan Pola Hidup Sehat

”Kita lihat mana yang belum pakai masker sekaligus kita kampanye 3M itu, bersama guru-guru yang lain,” jelas Winarna.

Menag Positif Korona, UIN Mataram Langsung Instruksikan Pegawai WFH

”Pegawai UIN Mataram semaksimal mungkin, agar bekerja dari rumah menyelesaikan tugas masing-masing,” tegas dia.

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks