alexametrics
Rabu, 23 September 2020
Rabu, 23 September 2020

Selain Denda, Ini Sanksi Bagi Warga NTB yang Enggan Pakai Masker

MATARAM-Bagi pelanggar perda yang tidak mampu membayar denda, siap-siap kena sanksi sosial. Mereka akan diminta membersihkan tempat umum. ”Kami juga sudah menyiapkan kostum khusus bertuliskan pelanggar perda,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB Tri Budiprayitno, Kamis  (13/8).

Dengan cara itu, warga yang melanggar perda akan merasa malu. Sehingga warga diharapkan sadar dan selalu menggunakan masker.

Tri menegaskan, timnya sudah siap untuk menegakkan aturan tersebut. Anggota satpol pp di kabupaten/kota juga akan bergerak. ”Sejak pandemi covid menyapa awal Maret  lalu, operasi penertiban terus dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi mengajak pemda kabupaten/kota ikut aktif mensosialisasikan Perda Penanggulangan Penyakit Menular di NTB. ”Perda ini untuk melindungi seluruh warga NTB,” katanya dalam sosialisasi perda untuk penanggulangan protokol penyakit menular secara daring, di ruang kerjanya, kemarin.

Tidak ada tujuan lain perda itu selain untuk keselamatan masyarakat. Karena itu, pemda diharapkan sama-sama mensosialisasikan dan ikut menegakkan. ”Sehingga masyarakat mengetahui inti dari aturan ini,” kata Gita.

Dengan perda itu, diharapkan masyarakat semakin dispilin. Warga bisa tetap beraktivitas sehingga geliat ekonomi tetap berjalan, tapi di saat bersamaan protokol kesehatan diterapkan.

Sosialisasi, kata Gita, dilakukan dengan beragam cara yang kreatif dan efektif. Seperti melalui platform media daring atau pun cara konvensional yang disebar pada fasilitas umum dan strategis di wilayah di NTB. ”Percuma aturan dibuat apabila masyarakat tidak mengetahuinya,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani yang ditemui usai rapat menjelaskan, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun, tetapi ia yakin dalam waktu dekat akan diterima. ”Segera, kami terus berkoordinasi,” katanya.

Perda tersebut, kata Ruslan, berlaku untuk semua daerah di NTB. Sehingga daerah tidak perlu membuat perda baru lagi. ”Tinggal dilaksanakan saja, karena di sana mengatur setiap orang,” ujarnya.

Bila perda itu sudah diundangkan, semua daerah di NTB wajib mengikutinya. ”Dunia usaha mau pun pemerintah harus tunduk,” katanya.

Ruslan yakin semua daerah di NTB akan mengikuti regulasi tersebut. ”Dalam rapat mereka menyatakan sudah siap,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Kota Mataram Lalu Martawang dalam rapat daring itu mengatakan, Pemkot Mataram juga sedang merancang perda penanggulangan dan memutus mata rantai Covid-19. ”Pemkot juga ikut terus mensosialisasikan perda ini, sebagai ikhtiar mendisiplinkan masyarakat,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, NTB Promosikan Peluang Investasi

Ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bank Indonesia. ”Pasti ujungnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Perwakilan BI NTB Heru Saptaji.

Efek Pandemi, Transaksi Valas di NTB Melorot 90 Hingga Persen

”Hingga kini pandemi telah memukul telak seluruh kegiatan usaha penukaran valuta asing (kupva) di money changer hingga 90 persen,” kata Darda Subarda, pemilik Money Changer PT Tri Putra Darma Valuta, kepada Lombok Post, Selasa (22/9/2020).

Silky Pudding Drink Lombok, Minuman Kekinian Satu-satunya di Lombok

Minuman ini hadir dengan delapan varian rasa, yakni Red Island, Choco Dream, Magical Blue, dan Beauty Sunset. Juga Baby Queen, Sweet Choco, Deep Purple dan terakhir ada Snlight Choco. “Harganya hanya Rp 13.000 per cup,” kata Ramadarima, pemilik Silky Pudding Drink Lombok.

Sumbawa Gelar Simulasi KBM Tatap Muka

”Masing-masing kecamatan, ada perwakilan atau piloting, minimal dua sekolah yang kami tunjuk,” kata Sahril.

Disdik Kota Mataram Berharap Bantuan Kuota Dimanfaatkan Maksimal

”Kami belum tahu persis, makanya kami akan tunggu petunjuk berikutnya,” ujarnya, pada Lombok Post, Selasa (22/9/2020).

Saatnya Kota Mataram Dipimpin Arsitek

“Tidak bisa kita mengharapkan perubahan, kalau masih memberikan kepemimpinan pada orang yang sama,” kata Ketua Partai Gelora NTB HL Fahrurrozi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks