alexametrics
Selasa, 27 September 2022
Selasa, 27 September 2022

Fitra NTB Catat Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemprov Tahun 2000 Jeblok

MATARAM-Kinerja realisasi anggaran Pemprov NTB di semester I tahun ini jeblok. Turun dibandingkan tahun lalu. Bahkan mendekati saat pandemi covid muncul di tahun 2020.

”Penurunan kinerja ini sangat disayangkan ya, apalagi di tengah upaya pemulihan ekonomi,” kata Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB Ramli Ernanda.

Dari catatan Fitra, realisasi pendapatan daerah di angka 35,5 persen dan belanja daerah 23,1 persen di semester I tahun 2020. Adapun di 2022 untuk periode yang sama, realisasinya tak jauh beda. 27,6 persen untuk belanja daerah dari target Rp 5,96 triliun dan 37,2 persen untuk pendapatan daerah.

Realisasi di tahun ini bahkan lebih buruk dibandingkan pada tahun 2021. Saat itu, pendapatan daerah Pemprov NTB di semester I terealisasi 47,8 persen dan belanja daerah sebesar 41,8 persen. Artinya terjadi penurunan hampir 10 poin terhadap kinerja tahun ini.

Ramli mengatakan penurunan kinerja tersebut sangat disayangkan. Apalagi ada target mengenai pemulihan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan di NTB menjadi satu digit. Target-target tersebut tentunya membutuhkan ketersediaan dana dan kecepatan eksekusi anggaran.

Baca Juga :  Korona NTB tembus 1008 Kasus, 43 Orang Meninggal Sebagian Besar di Mataram

”Kalau adanya ada dan cepat dieksekusi, itu bisa memberikan daya ungkit dan dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rendahnya realisasi pendapatan daerah ini, tak lepas dari jebloknya pendapatan asli daerah (PAD). Ramli menyebut PAD hingga semester I hanya mencapai Rp 749,9 miliar atau 29,2 persen dari target.

Kondisi tersebut, lanjutnya, merupakan potret riil dari lemahnya kinerja OPD. Khususnya OPD yang bertanggung jawab mengumpulkan dana pembangunan di saat klaim positif pertumbuhan ekonomi.

”Retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, itu sebab utama rendahnya penerimaan PAD,” sebut Ramli.

Untuk retribusi daerah di semester I tahun 2022 mencapai 27,6 persen. Sementara realisasi penerimaan dari lain-lain PAD yang sah hanya 1,9 persen saja dari target Rp 740,9 miliar. ”Nampaknya rencana pemprov gagal dalam kerja sama pengelolaan aset daerah,” tandas Ramli.

Rendahnya kinerja APBD ini, menjadi atensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sempat turun pekan lalu. ”Sekarang sudah Agustus, kalau dihitung proporsinya seharusnya realisasinya sudah 60 persen,” kata Kepala Subdirektorat Perencanaan Kemendagri Fernando Hasudungan Siagian.

Baca Juga :  Pemprov NTB Terjunkan 825 Pengawas Hewan Kurban

Dari hasil koordinasi bersama Inspektorat serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di provinsi maupun kabupaten/kota, Fernando menyebut sejumlah permasalahan yang dihadapi. Yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja.

Rendahnya realisasi belanja, disebut Fernando bukan sepenuhnya menjadi kesalahan pemda yang lamban bekerja. Tapi ada juga faktor dari rekanan atau pihak ketiga, terutama yang mengerjakan proyek fisik milik pemda. ”Persoalannya di kontraktual, yang ada termin-termin itu,” ungkap Fernando.

Fernando mengatakan, ketika serapan anggaran rendah di pemda akan mendapat penilaian buruk. Bisa saja berpengaruh pada jumlah anggaran yang akan diberikan pemerintah pusat untuk tahun berikutnya.

”Daerah kan sering teriak uangnya kurang. Nah, duitnya dikasih di sama pemerintah pusat, tapi tidak bisa dieksekusi. Artinya kan proses perencanaannya lemah,” kata Fernando. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/