alexametrics
Senin, 3 Oktober 2022
Senin, 3 Oktober 2022

Rekrutmen PPPK 2022, Pemprov NTB Dijatah 4.062 Formasi

MATARAM-Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberi kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 4.062 formasi. ”Sudah keluar SK Menpan untuk kebutuhan pegawai ASN,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir.

Kuota tersebut ditetapkan melalui SK Menpan-RB nomor 487 Tahun 2022. Rincian 4.062 formasi tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 3.412 formasi; tenaga kesehatan 446 formasi; dan tenaga teknis 204 formasi.

Nasir menerangkan, kuota formasi tersebut hanya untuk PPPK saja. BKD NTB sempat mengusulkan sekitar 300 formasi untuk CPNS, namun tidak dikabulkan Kemenpan-RB. ”Dialihkan ke tenaga PPPK. Yang (formasi) PPPK ini juga bukan dari usulan. Kemarin kami hanya input data saja,” jelasnya.

Untuk formasi PPPK tahun 2022, khusus tenaga guru Nasir menyebut tidak akan dilakukan tes. Panitia daerah akan mengambil peserta yang lulus passing grade pada tes PPPK 2021 di tahap I dan II.

Baca Juga :  Pemprov NTB Kejar Target 100 Persen Posyandu Keluarga

Rekrutmen PPPK guru sebenarnya berlangsung hingga tahap III. Namun, pemerintah pusat memutuskan untuk menggabungkan sisa formasi di PPPK 2021 ke perekrutan PPPK tahun 2022.

Nah, untuk menentukan peserta-peserta lulus passing grade yang bakal masuk di PPPK 2022, BKD akan melibatkan kepala sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Koordinasi ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan tenaga pengajar, karena guru mengajukan pindah padahal baru mengajar dalam hitungan bulan.

”Jangan baru sebulan, terus kekurangan guru di sekolah, padahal baru direkrut sebagai PPPK. Itu nanti kami minta juga kepala sekolah untuk melakukan penilaian,” kata Nasir.

Berbeda dengan tenaga guru, PPPK pada formasi kesehatan dan teknis tetap menjalani tes CAT. Dengan batas usia pelamar paling tinggi 56 tahun.

Nasir mengatakan, BKD segera melakukan penginputan data ke pemerintah pusat. Nantinya akan menentukan nama-nama tenaga non ASN yang berhak untuk mengikuti tes PPPK.

Baca Juga :  Produk UMKM NTB Siap Tembus MotoGP, Pengusaha Terus Tingkatkan Kualitas

”Data yang kami himpun kemarin itu, itu diinput. Nanti dari sana yang menentukan siapa yang boleh ikut dan tidak,” sebutnya.

Lebih lanjut, untuk jadwal tes perekrutannya, BKD masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. ”Bisa jadi mulai (tes) Oktober atau November. Tapi belum bisa dipastikan juga, jadi lebih baik tunggu pengumuman resmi dari pusat,” tandas Nasir.

Sementara itu, terkait dengan perekrutan PPPK guru yang dilakukan tanpa tes dinilai Ketua PGRI NTB Yusuf merupakan langkah yang tepat dari pemerintah. Dengan memprioritaskan pengadaan guru yang telah memenuhi nilai ambang batas.

”Ini adalah upaya untuk mengatasi kekurangan guru yang masif. Apabila terus mengandalkan tes yang sangat ketat, tentu kuota tersebut belum terpenuhi,” katanya (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/