alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Pemprov NTB Buang Kesempatan Hemat Anggaran Rp 6,93 Miliar

MATARAM-Dengan label NTB sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, Pemprov NTB justru membuang kesempatan berhemat dalam menangani pandemi virus Korona. Langkah Pemprov NTB memilih membeli minyak goreng satu liter seharga Rp 33 ribu, jauh di atas harga pasaran, menjadikan ruang hemat Rp 6,93 miliar jadi hilang.

“Pemprov NTB harus hati-hati soal harga membeli barang. Dari awal harus transparan untuk pengadaan barang yang akan didistribusikan kepada warga,” kata Direktur Somasi NTB Dwi Arie Santo kepada Lombok Post, kemarin (15/4).

Minyak goreng seharga Rp 33 ribu per liter tersebut dibeli Pemprov NTB sebagai salah satu item dalam paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk warga terdampak pandemi virus Korona di NTB.

Selain minyak goreng, paket bantuan itu berisi beras 10 kilogram senilai Rp 110.000,  telur 10 butir seharga Rp 16.000, ikan kering 1 ons seharga Rp 14.000, susu kedelai/serbat jahe 100 gram senilai Rp 16.500, masker non medis tiga buah senilai Rp 16.500, sabun lokal antiseptik 60 ml/sabun batang senilai Rp 16.000, teh kelor 1 pack (10 sachet) senilai Rp 17.000, dan minyak kayu putih 10 ml/minyak cengkeh senilai Rp 11.000. Total nilai satu paket tersebut Rp 250 ribu. Rencananya akan mulai disalurkan hari ini.

Penyaluran untuk 105.000 kepala keluarga di seluruh NTB. Total anggaran untuk pengadaan paket sembako JPS Gemilang ini Rp 26,250 miliar sebulan. Dengan akan disalurkan selama tiga bulan, maka total anggaran untuk program ini sedikitnya Rp 78,75 miliar.

Namun begitu, khusus untuk item minyak goreng, Pemprov NTB memilih membeli minyak goreng senilai Rp 33 ribu per liter memunculkan tanya. Sebab, pada saat yang sama, minyak goreng di pasaran saat masih bisa dibeli warga senilai Rp 11.000 per liter. Dari pantauan Lombok Post, harga tersebut kemarin masih bertahan dan bisa dibeli warga di sejumlah minimarket dengan pembatasan satu konsumen maksimal membeli dua kemasan.

Dengan membeli seharga Rp 33 ribu per liter, maka untuk kebutuhan 105.000 liter untuk 105.000 KK, Pemprov menghabiskan anggaran Rp 3,465 miliar. Atau Rp 10,395 miliar untuk tiga bulan. Sementara, andai Pemprov NTB memilih membeli minyak goreng senilai Rp 11 ribu per liter, maka Pemprov NTB sebulan hanya perlu menghabiskan Rp 1,155 miliar atau Rp 3,465 miliar untuk kebutuhan tiga bulan. Sehingga ada selisih Rp 6,39 miliar anggaran yang semestinya bisa dihemat.

”Jangan karena situasi darurat, seenaknya menentukan harga,” kata Aries, sapaan Dwi Arie Santo, mengingatkan lagi.

Aries sendiri menilai ada yang tidak sinkron dalam langkah Pemprov NTB ini. Pimpinan lembaga nirlaba antikorupsi NTB ini mengambil contoh pernyataan pemerintah sendiri bahwa sampai hari ini stok pangan dan bahan-bahan pokok masih aman. Warga juga telah diminta tidak resah.

”Kalau aman, beli yang harganya mahal. Kecuali harganya sudah naik, tidak masalah,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mendorong warga kompak menghadapi pandemi virus Korona. Namun di satu sisi, dia menilai jajarannya di bawahnya malah tidak kompak mengeksekusi program yang ditetapkan. ”Kalau memang masih ada yang lebih murah, perlu dipastikan lagi itu,” katanya.

Dwi Arie menilai, pemerintah perlu meninjau ulang satuan harga per unit barang yang adalam paket JPS Gemilang. ”Jangan mentang-mentang darurat, kita seenaknya menentukan harga. Para spekulan nanti menaikkan harga,” tegasnya.

Di sisi lain, penentuan warga yang akan mendapatkan bantuan juga harus klir. ”Dalam kondisi normal saja data penerima bantuan sering ada masalah, apalagi dalam kondisi darurat,” katanya.

Dia meminta data penerima benar-benar valid. Pemprov harus bisa memastikan semua penerima adalah yang berhak. ”Tapi kenapa harus pakai data pusat,” katanya.

Somasi NTB bersama Fitra NTB dan BKBH Universitas Mataram dalam koalisi masyarakat sipil NTB membuka posko pengaduan online. Mereka ingin mengakomodir keluhan warga terkait penanganan Covid-19. Juga bagaimana pelayanan pemerintah. ”Jangan sampai karena Covid-19 pelayanan terganggu,” katanya.

Dalam pengaduan online, warga bisa mengisi formulir secara online. Mereka mengisi setiap pertanyaan di dalam formulir itu. ”Setelah dikirim kami akan mengolah dan meninjaklanjuti,” katanya.

Niat Bantu UKM

Sementara itu, terkait langkah Pemprov NTB yang memilih membeli minyak goreng Rp 33 ribu per liter sementara di pasaran ada barang dengan kegunaan yang sama seharga Rp 11 ribu perliter, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menegaskan bukan karena ada mark up.

”Mahal itu bukan karena mark up atau korupsi,” tegas Zul melalui akun media sosialnya, usai mengunjungi lokasi penyulingan minyak goreng, di Jalan Lingar Selatan, kemarin (15/4).

Harga mahal, kata Zul, karena pemerintah membeli produk usaha kecil menengah (UKM). Biaya operasional mereka lebih mahal dibanding perusahaan besar. ”Ada yang warna kuning karena diperas pakai tenaga, ya diperas pakai tangan,” katanya.

Namun begitu, bukan berarti harga lebih mahal menjadikan kualitas minyak goreng produksi UKM tersebut lebih bagus. Malah, diakui Gubernur kualitas minyak goreng seharga Rp 33 ribu per liter itu kalah dari minyak goreng pabrikan.

Dia menjelaskan, tujuan membeli produk minyak goreng yang jauh di atas harga pasaran tersebut dan membagikan produk lokal kepada warga melalui JPS Gemilang, semata-mata untuk menggairahkan ekonomi dengan memberdayakan UKM-UKM di NTB.

”Jangan bandingkan harga minyak goreng kita dengan minyak goreng perusahaan raksasa. Jelas kalah jauh kita,” katanya.

Zul menambahkan, terkait pengadaan sembako ini, dia sudah berdiskusi dengan kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, dan inspektorat. Barang-barang lokal pasti lebih mahal dan kualitasnya pasti kalah dengan perusahaan yang mapan.

”Tidak mungkin UKM kita bersaing dengan perusahaan besar dalam harga dan kualitas,” katanya.

Peralatan yang digunakan pun sangat sederhana. Tapi nanti akan ada proses pembelajaran dan penyempurnaan. ”Jadi, kalau membeli produk lokal lebih mahal bukan mau korupsi dan mark up,” tegasnya lagi.

Pemprov menghargai proses pembelajaran, akumulasi pengalaman dan kemampuan UKM. Itu bagus untuk pengembangan mereka ke depan. ”Menghargai pembelajaran dan pengalaman inilah yang membuat produk-produk kita lebih mahal,” katanya.

Jika ada oknum yang mark up untuk kepentingan pribadi atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, apalagi mengharapkan fee dari pekerjaan-pekerjaan seperti itu, dia minta aparat menindak.”Segera polisi dan kerjaksaan menangkapnya,” tegas Zul.

Dimintai tanggapan pada kesempatan berbeda, Inspektorat NTB H Ibnu Salim yang turut mendampingi Gubernur meninjau lokasi produksi minyak goreng yang dibeli untuk JPS Gemilang mengatakan, pihaknya sejak awal melakukan asistensi dan pendampingan atas apa yang dilakukan Pemprov. ”Terutama dalam penanganan Covid-19 di NTB,” katanya.

Koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan pihak terkait dalam peneyediaan kebutuhan penanganan. ”Semua sudah ada aturannya pada masa bencana,” jelasnya.(ili/kus/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dewan Lombok Barat Minta Pekerja Hiburan Malam Jalni Rapid Test

Antisipasi penyebaran covid di tempat hiburan malam bisa lebih ketat. DPRD Lombok Barat (Lobar) mengusulkan para pekerja hiburan malam untuk dirapid test. ”Ini juga masuk bagian protokol kesehatan,” kata Ketua DPRD Lobar Hj Nur Hidayah, Jumat (7/8)

Fitch Ratings Indonesia Naikkan Peringkat Bank Bukopin Jadi AA-

Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank Bukopin dinaikkan menjadi ‘AA-(idn)’ dari ‘BBB+(idn)’

Mata Air Lombok Utara Hanya Tersisa 77 Titik

Pemerintah KLU mencatat jumlah mata air potensial hanya tersisa 77 titik. Angka potensial itu terdeteksi sangat minim, dibandingkan total 238 mata air yang sebelumnya ada.

NTB Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah 2020

Provinsi NTB terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia ke-7 tahun 2020. ”Provinsi NTB sekaligus menjadi koordinator penyelenggaraan festival tahun ini,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam pembukaan ISEF 2020 secara virtual, Jumat (7/8).

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

TGB Dukung Mohan, Bang Zul Jagokan Selly di Mataram

Jika Bang Zul (panggilan akrab H Zulkieflimansyah) mendukung pasangan Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (paket Salaman). Maka tidak dengan TGB. Pria yang berkuasa selama 10 tahun di NTB itu memilih mendukung pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujibburahman (pasangan Harum).

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.
Enable Notifications.    Ok No thanks