alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Efek Pandemi Covid-19, 598 Pekerja di NTB Kena PHK

MATARAM-Pandemi Covid-19 benar-benar menjadi bencana bagi para pekerja. Di NTB, 598 orang pekerja kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Tidak hanya itu, 3.114 orang pekerja dirumahkan dan 541 orang yang jam kerjanya dikurangi.

”Mereka ini pekerja terdampak yang tercatat di kami,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, di kantor gubernur NTB, Selasa (15/9/2020).

Menurut Wisma, jumlah pekerja yang di-PHK dan dirumahkan masih bisa bertambah. Sebab beberapa kabupaten belum melaporkan data pekerja yang terdampak Covid-19. Seperti Lombok Barat baru melapor 95 orang pekerja yang dirumahkan.

Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima. Hingga saat ini mereka belum menyerahkan data tenaga kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. ”Kami harapkan pemda segera menginput datanya sehingga terpetakan semua,” harapnya.

Dengan data yang jelas penanganan bisa dilakukan secara terarah. Meski demikian, ia tidak berharap ada pekerja yang di-PHK lagi. ”Bila di-PHK perusahaan harus memastikan hak-hak pekerja diberikan,” katanya.

Disnakertrans sendiri terus melakukan pengawasan. Hanya saja, jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan masih sangat terbatas. Di Lombok hanya ada tujuh orang dan di Sumbawa hanya lima orang. ”Sedikit sekali,” ujarnya.

Total kasus perselisihan ketenagakerjaan yang ditangani Disnakertrans NTB sebanyak 40 kasus yang melibatkan 114 tenaga kerja. Sebanyak 39 kasus perselisihan PHK dan satu perselisihan hak.

Wisma mengimbau seluruh perusahaan memberikan hak-hak pekerja yang di-PHK, sehingga mereka tidak tambah menderita di masa pandemi ini. ”Pesangon wajib diberikan,” katanya.

Sementara pemerintah, kata Wisma, telah menggelontorkan beberapa program bagi pekerja. Antara lain program kartu prakerja, bantuan subsidi upah (BSU). Sementara pemerintah daerah memberikan pekerja terdampak bantuan JPS Gemilang. ”Termasuk dengan program pemberdayaan UMKM/IKM banyak tenaga kerja bisa terserap,” katanya.

Penyaluran BSU dari pusat cukup terkontrol, namun program kartu prakerja sama sekali tidak mereka tahu pelaksanaan di lapangan. ”Ada pekerja yang tidak di-PHK dapat, tapi yang di-PHK justru tidak terima,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah meminta pemeritah tidak setengah-setengah menangani dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19. Data tenaga kerja yang dirumahkan maupun yang di-PHK harus klir. ”Pastikan mereka yang terdampak ini dibantu,” harapnya.

Termasuk saat penyaluran bantuan, pemerintah harus memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Jangan sampai ada orang yang tidak berhak justru menikmati. (ili/r5)

 

 

 

 

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks