alexametrics
Jumat, 4 Desember 2020
Jumat, 4 Desember 2020

Lombok Kembali Oranye, Kota Bima Masuk Zona Merah Korona

MATARAM-Hanya bertahan sebelas hari di Zona Kuning, Pulau Lombok kini berada pada zona oranye. Yang berarti risiko Covid-19 naik dari risiko rendah ke risiko sedang. Sementara di Pulau Sumbawa seluruh daerah juga kembali menjadi zona oranye. Kecuali Kota Bima yang menyandang status zona merah atau daerah dengan risiko tinggi.

Tadinya, seluruh daerah di Pulau Lombok menyandang zona kuning pada 3 November 2014. Namun, bukannya menjadi zona hijau, status Pulau Lombok malah naik ke zona oranye. Dengan status seluruh NTB zona oranye dan satu daerah zona merah, maka tidak ada sekolah di NTB yang boleh membuka pelajaran tatap muka seperti yang sudah diatur pemerintah.

Sekretaris Daerah NTB HL Gita Ariadi selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB mengatakan, zona risiko sedang atau oranye diseluruh kabupaten/kota kecuali Kota Bima yang zona risiko tinggi ditetapkan 14 November. Dia mengatakan, perubahan zona ini berdasarkan perhitungan terhadap 14 indikator yang meliputi 10 indikator epidemologi, 2 indikator surveilans dan2 indikator terakait layanan kesehatan.

Hingga Oktober kata Gita, indikator utama perhitungan masih terletak pada indikator epidemologi. Namun sejak November, terdapat beberapa perubahan. Dimana bobot tertinggi diletakkan pada indikator surveilans.

“Inilah yang menyebabkan sehingga terjadi perubahan zona risiko secara menyeluruh,” katanya.

Karena itu, agar NTB dapat memperbaiki penilaian zona risiko ini, indikator surveilans menjadi kuncinya. Di antaranya dengan meningkatkan tracing contact, pengambilan sampel dan jumlah tes.

Karena itu, dia berharap, seluruh kabupaten/kota se-NTB aktif melakukan penelusuran kotnak terutama terhadap kontak erat pasien positif sekaligus melakukan swab.

“Dengan demikian jumlah tes yang dilakukan akan segera meningkat dimana peningkatan ini akan memperbaiki penilaian zona risiko kita,” katanya.

Secara keseluruhan, hingga tadi malam, kasus positif aktif memang masih tinggi di NTB. Di Mataram, kasus positif aktif masih 40 orang. Di Lombok Barat 16 orang, Lombok Tengah, 6 orang, Lombok Utara 3 orang, dan Lombok Timur17 orang.

Sementara di Pulau Sumbawa kasus positif aktif di Sumbawa Barat 31 orang, Sumbawa 92 orang, Dompu 33 orang, Bima 129 orang, dan Kota Bima 153 orang. (Selengkapnya lihat grafis).

 

Pemerintah Dinilai Kendor

Sementara itu, secara nasional memang sedang terjadi kenaikan kasus Covid-19. Selain karena masa libur panjang, kenaikan kasus yang terjadi beberapa hari terakhir dianggap sebagai dampak dari digelarnya acara-acara yang mengundang kerumunan massa dalam jumlah besar.

Beberapa event yang menjadi sorotan adalah kerumunan masa demo menolak Omnibus Law, Penjemputan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab (MRS) serta pesta perkawinan putri MRS dan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat pada sabtu malam (14/11).

Berdasarkan catatan Satgas, pertumbuhan kasus positif mencapai puncaknya pada 13 November 2020 lalu dengan angka yang memecahkan rekor yakni 5.444 kasus positif. Kemudian 5.272 kasus positif pada hari berikutnya dengan angka yang sedikit menurun ke 4.106 kasus kemarin (15/11).

Padahal, pada awal November lalu, Satgas mencatatkan pertumbuhan yang cukup rendah yakni sekitar 2 ribu hingga 3 ribuan kasus saja per hari. Namun menjelang pertengahan November, pertumbuhan kasus positif kembali naik ke rata-rata diatas 4 ribu kasus per hari. Sama seperti pasca libur panjang hari Kemerdekaan akhir Agustus-awal September lalu.

Pakar epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, kenaikan kasus ini disumbang dari tiga event. Yakni, libur panjang pada akhir Oktober 2020 lalu, demo omnibus law, dan penjemputan Habib Rizieq di bandara.

Hal ini Kata Yunis dapat dilihat dari daerah sebaran penambahan kasus. Untuk libur panjang, penambahan kasus merata di sejumlah daerah. kemudian, aksi demo, jumlah penambahan kasus terfokus di beberapa daerah lokasi demo seperti Jakarta dan Sumatera Utara. Sementara penjemputan di bandara, tersebar di Jabodetabek.

Lalu, mengapa baru terdeteksi sekarang? Menurutnya, ini disebabkan oleh ketidakmerataan laboratorium. Kemudian, adanya penumpukan spesimen di laboratorium karena efek libur panjang sebelumnya. Di mana, kemungkinan ada sebagian staf yang libur. Sehingga hasil baru keluar 3 hari bahkan sampai 14 hari setelahnya.

”Jadi bukan tidak ada pemeriksaan. Ada. Tapi tidak semasif biasanya. Jadi, kenaikan tidak langsung terlihat,” paparnya.

Menurutnya, kembali terulangnya kejadian kenaikan kasus pasca libur panjang ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, pemerintah sejatinya sudah melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan apa saja yang wajib dipenuhi bagi mereka yang akan berwisata. Tidak hanya mengandalkan media sosial saja, sosialisasi ini juga dibarengi dengan promosi di televisi.

Tri sendiri menilai tak jadi soal terhadap pergerakan orang. Asal tetap menjalankan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) secara ketat. ”Tidak bisa hanya pemerintah yang disalahkan. Karena 3M sangat tergantung pada masyarakat,” ungkap Tri.

Namun, diakuinya, harusnya tak hanya sosialisasi yang digeber. Pemerintah pusat dan daerah sejatinya perlu mengawasi jalannya protokol kesehatan di daerah, baik itu di tempat umum maupun lokasi wisata. Dengan begitu, pelaksanaan 3M dapat dijalankan dengan baik dan benar.

”Ini tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. jika tidak, artinya pemerintah tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Epidemiolog dan Ahli Statistika dari UI Iwan Ariawan menganggap pemerintah melakukan pembiaran terhadap dua kerumunan besar berkaitan kembalinya Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Syihab (MRS).

”Iya (Pembiaran,Red). Mestinya Pemprov DKI Jakarta harus fokus pada pengendalian wabah Covid19.  Tidak boleh ada kerumunan orang dalam jumlah besar untuk kegiatan apapun dan untuk siapapun,” jelas Iwan pada Jawa Pos kemarin.

Iwan menyebut, kasus seperti awal September lalu kembali terulang. 2 minggu setelah libur panjang, jumlah kasus naik. Kenaikan kasus ini menurutnya karena banyak orang bepergian dan berkumpul ditambah penerapan protokol kesehatan yang masih belum baik.

”Demo dan kumpulan massa penjemput MRS merupakan sumber penularan/penyebaran Covid yang seharusnya dilarang oleh pemerintah karena akan meningkatkan penularan,” jelasnya.

 

Habib Rizieq Didenda

Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo berdalih bahwa pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pemberitahuan agar tidak melakukan acara tersebut. ”Pemprov DKI tidak pernah mengijinkan. Gubernur DKI melalui Walikota Jakarta Pusat telah membuat surat. Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan,” tegas Doni kemarin.

Namun, baik Satgas maupun Pemprov DKI tidak berdaya untuk menghentikan acara tersebut. Doni mengatakan, pemberitahuan tidak diindahkan dan acara tetap dilaksanakan. “Sehingga jalan terakhir adalah pemberian masker. Semata-mata untuk melindungi masyarakat sekitar,” katanya.

Doni membantah pemberian masker adalah sebagai tanda dukungan pemerintah atas acara tersebut. Ia mengatakan pemprov DKI Jakarta melalui Kasatpol PP telah terjun dan mengawasi acara tersebut dengan 200 personel. Hasilnya, diputuskan bahwa acara tersebut telah melanggar protokol kesehatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta langsung menjatuhkan denda Rp 50 juta kepada Habib Rizieq Shihab kemarin (15/11) ”Apabila di kemudian hari masih terulang kembali, menurut gubernur Anies, Denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi Rp. 100 juta rupiah,” sebut Doni.

Pihak Habib Rizieq yang diwakili menantunya, Hanif Alatas menerima denda tersebut dengan besar hati. Hanif menerangkan, keluarga langsung membayar denda tersebut saat Kasatpol PP DKI Arifin mengunjungi kediaman imam besar FPI itu kemarin.”Denda maksimal tertulis Rp 50 juta. Sudah dibayarkan,” ujar Hanif.

Hanif memaklumi keputusan Satpol PP DKI yang menjatuhkan denda tersebut. Menurut Hanif, denda tidak bisa dihindari karena antusiasme masyarakat untuk menghadiri acara tersebut berada di luar perkiraan.

Sejak awal, sambung Hanif, panitia acara sudah mengimbau kepada masyarakat yang hendak menghadiri acara untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya, tetap menggunakan masker.

”Namun, antusias umat tidak terbendung. Sehingga, teknis penerapan protokol kesehatan sulit diterapkan dengan baik,” terangnya. Karena itu, pihak Habib Rizieq ikhlas dengan denda tersebut. Hal itu menjadi bukti bahwa Habib Rizieq dan FPI konsisten menangani pandemi virus korona.

”Organisasi FPI memiliki bidang kemanusiaan. Kami membantu tim medis dari berbagai rumah sakit untuk penanganan Covid-19. Selain itu, kami juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga. Bahkan, Habib Rizieq saat masih berada di Saudi memantau kegiatan ini,” tegasnya.

Kepala Satpol PP DKI Arifin menyebut, dua kegiatan yang dilaksanakan di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat tersebut sudah melanggar aturan PSBB Masa Transisi yang masih berlaku di ibukota.

Yakni, aturan Pergub DKI Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum  Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19  serta Pergub DKI Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Masa Transisi Menuju Masyarakat, Sehat, dan Produktif.

Dengan mengacu kepada aturan tersebut, Satpol PP DKI memberikan denda administratif sebesar Rp 50 juta.’’Sanksi yang dikenakan  terhadap penyelenggara itu adalah denda administratif sebesar Rp 50 juta dan sudah dibayar,’’ terangnya.

Ke depan, Arifin berharap, warga Jakarta tidak melakukan hal serupa melainkan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Utamanya, 3 M, yakni menjaga jarak, mencuci tangan dengan rajin, dan memakai masker.

 

Kondisi RS Wisma Atlet

Sementara itu menghadapi kenaikan kasus ini, Koordinator Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet  Mayjen TNI Tugas Ratmono menyampaikan bahwa pasien di Wisma Atlet terus bertambah pasca libur panjang akhir pekan.

Data yang dia terima kemarin, keterisian atau hunian di tower 6 dan 7 rumah sakit tersebut mencapi 53,8 persen. “Kalau dibandingkan saat sebelum libur (panjang) waktu itu, huniannya 32 persen,” terang dia kepada awak media. Menurut Ratmono, angka tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh libur panjang terhadap pertumbuhan angka pasien.

Namun demikian, jenderal bintang dua TNI AD itu masih optimistis peningkatan angka pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet saat ini tidak akan lebih tinggi dari September. Dia menyebut, persentase hunian di Wisma Atlet September lalu menembus 90 persen. “Mudah-mudahan pertambahan tidak setajam September. Kami sangat berharap bisa terjaga. Sehingga pertambahan bisa dikendalikan,” bebernya. Pertambahan pasien juga tercatat di tower khusus isolasi mandiri. Sedikitnya kenaikan persentase hunian mencapai 10 persen.

Ratmono menyebutkan bahwa sebelum libur panjang, tingkat hunian tower khusus isolasi mandiri sebanyak 17 persen. Setelah libur panjang, angkanya perlahan naik. “Kami lihat meningkat dari 17 persen dan saat ini jadi 27 persen,” jelasnya. Pertumbuhan angka pasien di Wisma Atlet sedikit banyak mengikuti pertambahan kasus positif Covid-19 yang belakangan sempat menembus lima ribu kasus baru per hari. Untuk itu, dia berharap semua pihak semakin ketat menerapkan protokol kesehatan.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Alexander Ginting mengatakan bahwa penurunan angka positif Covid-19 merupakan pekerjaan bersama. Bukan hanya tugas pemerintah. Angka kesembuhan yang tinggi dan perbaikan lain menurutnya tak boleh melonggarkan waspada. ”Tetap harus mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Penerapan protokol kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, lalu kerabat. Yang menjadi pengontrol adalah masing-masing individu. Menurutnya, jika ada yang tidak menerapkan protokol maka wajib ada yang menegur. ”Selanjutnya kenali gejala Covid-19,” tuturnya. Sehingga tahu harus bersikap seperti apa.

Lalu apa yang sedang dilakukan pemerintah sekarang? Ginting menyatakan bahwa sekarang dari sisi kesehatan sedang fokus dalam melakukan kontak tracing agresif. Tujuan program ini adalah menemukan orang tanpa gejala. Selanjutnya pemerintah juga memperhatikan kontak erat. Terutama di 10 provinsi prioritas. ”Kami siapkan swab tas bagi nakes yang kerja di daerah resiko tinggi,” tuturnya.

Sementara itu Ketua PB IDI Daeng M Faqih menyatakan bahwa dukungan seluruh elemen masyarakat ini untuk mendukung nakes yang sudah bekerja mengatasi pasien Covid-19. Dia meminta setiap elemen masyarakat tidak memperberat dengan aktivitas yang berpotensi menambah kasus Covid-19. ”Hindari kegiatan yang berpotensi penularan adanya kerumunan. Nanti banyak nakes tertular dan gugur,” katanya.

Dia meminta setiap elemen masyarakat melakukan protokol kesehatan. Penggunaan masker dan mencuci tangan sudah dapat dilakukan dengan bai. Namun sayangnya untuk menjaga jarak masih harus dibiasakan. ”Jangan hanya andalkan nakes dan pemerintah karena ini tugas bersama,” ujarnya.

Ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi mengatakan bahwa peningkatan kasus berbanding lurus dengan aktivitas masyarakat yang naik. Ketika ada mobilitas masyarakat, menurutnya dapat berpotensi meningkatkan kasus. ”Yang menjadi garda depan itu masyarakat,” katanya.

Sementara itu, hingga sembilan bulan COVID-19 masuk Indonesia, masih ada sejumlah daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri Syafrizal mengatakan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 442 yang memilikinya.

Di antara Kabupaten/kota yang belum memiliki adalah Kota Batam, Kabupaten Asmat, Kabupaten Manggarai Barat dan beberapa daerah lainnya. Safrizal mengaku telah mengunjungi beberapa daerah yang tak memiliki PCR. Yang terbaru adalah Manggarai Barat. “Seharusnya Pemda bisa membuat (menyediakan) RT-PCR,” ujarnya.

Safrizal mengingatkan, keberadaan fasilitas PCR sangat krusial bagi daerah. Tanpa fasilitas tersebut, daerah tidak memiliki amunisi untuk melakukan tracing kasus positif secara cepat. Imbasnya, sulit memutus rantai penyebaran.

Dia menambahkan, rapid test yang selama ini diandalkan sebagian daerah tidak cukup akurat untuk mendiagnosis seseorang positif atau negatif Covid-19. “Hentikan rapid test, ganti,” kata dia.

Oleh karenanya,  Safrizal mendorong Pemda yang belum memiliki fasilitas PCR agar membuat Laboratorium khusus untuk penanganan Covid-19. Dia memastikan, Kemendagri akan membentuk proses pengadaan maupun perizinannya. “Yang menyulitkan membuat Lab akan saya bantu dorong,” imbuhnya.

Terkait anggarannya, dia menyebut Pemda bisa menggunakan APBD. Pemda juga dapat melakukan pergeseran anggaran melalui refocusing sebagaimana instruksi Mendagri dulu.

Selain memperkuat fasilitas, Safrizal meminta Pemda terus mengingatkan masyarakat disiplin protokol kesehatan. Saat ini, dia menilai belum semua orang melakukannya. Untuk itu, dirinya meminta jajaran terkait melakukan sosialisasi dan penegakan tegas bagi pelanggar protokol.(kus/JPG/r6)

 

Sebaran Covid-19 di NTB

MATARAM

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 40 Orang
  • Pasien positif sembuh 1.158 Orang
  • Pasien positif meninggal 89 Orang
  • Suspek tidak ada
  • Kontak erat diisolasi 10 Orang

 

LOMBOK BARAT

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 16 Orang
  • Pasien positif sembuh 662 Orang
  • Pasien positif meninggal 50 Orang
  • Suspek 39 Orang
  • Kontak erat diisolasi 39 Orang

 

LOMBOK TENGAH

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 6 Orang
  • Pasien positif sembuh 243 Orang
  • Pasien positif meninggal 16 Orang
  • Suspek 5 Orang
  • Kontak erat diisolasi 98 Orang

 

LOMBOK UTARA

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 3 Orang
  • Pasien positif sembuh 122 Orang
  • Pasien positif meninggal 5 Orang
  • Suspek 4 Orang
  • Kontak erat diisolasi 32 Orang

 

LOMBOK TIMUR

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 17 Orang
  • Pasien positif sembuh 522 Orang
  • Pasien positif meninggal 24 Orang
  • Suspek 66 Orang
  • Kontak erat diisolasi 292 Orang

 

SUMBAWA BARAT

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 31 Orang
  • Pasien positif sembuh 58 Orang
  • Pasien positif meninggal 3 Orang
  • Suspek 3 Orang
  • Kontak erat diisolasi 122 Orang

 

SUMBAWA

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 92 Orang
  • Pasien positif sembuh 246 Orang
  • Pasien positif meninggal 19 Orang
  • Suspek 18 Orang
  • Kontak erat diisolasi 63 Orang

 

DOMPU

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 33 Orang
  • Pasien positif sembuh 246 Orang
  • Pasien positif meninggal 11 Orang
  • Suspek 40 Orang
  • Kontak erat diisolasi 356 Orang

 

BIMA

  • Zona Oranye
  • Kasus positif aktif 129 Orang
  • Pasien positif sembuh 127 Orang
  • Pasien positif meninggal 8 Orang
  • Suspek 95 Orang
  • Kontak erat diisolasi 38 Orang

 

KOTA BIMA

  • Zona Merah
  • Kasus positif aktif 153 Orang
  • Pasien positif sembuh 188 Orang
  • Pasien positif meninggal 10 Orang
  • Suspek 18 Orang
  • Kontak erat diisolasi 1.431 Orang

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

HARUM Masukkan Program Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah

Program-program yang dicetuskan pasangan nomor urut 1, H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum) selalu bikin takjub. Salah satunya, memasukkan Mitigasi Bencana dalam kurikulum sekolah.

Industri Kreatif, Solusi Muda Hadirkan Lapangan Kerja

Debat publik putaran ketiga Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah selesai digelar. Pasangan HL Makmur Said dan H Badruttamam Ahda tampil maksimal dalam debat pamungkas.

Percepat Pemulihan Ekonomi, HARUM Prioritaskan Penggunaan Produk Lokal

Pandemi Covid 19 telah membuat perekonomian di Kota Mataram melambat. Sejumlah sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian Mataram mengalami penurunan cukup signifikan.

Kampus Kemungkinan Dibuka Pertengahan Januari

Mulai pertengahan Januari 2021, kampus diizinkan kembali buka. Pada semester genap tersebut, perkuliahan akan menerapkan hybrid learning. Yaitu, kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan (daring).

Lagi Kader PDIP Ditangkap KPK, Kali ini Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, Kamis (3/12). Tim penindakan KPK mengamankan Kader PDI Perjuangantersebut  sekitar pukul 13.00 WIB.

Survei Indikator, Pathul-Nursiah Unggul di Pilbup Loteng

Hasil survei Indikator sejak 25-29 November lalu menempatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati HL Pathul Bahri-HM Nursiah unggul telak dengan perolehan 45,9 persen. Terpaut jauh dari pasangan di posisi kedua.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks