alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Soroti Harga Hotel Mahal, Dewan Minta Pemerintah Bangun Kesepahaman

MATARAM-Melejitnya harga kamar hotel hingga full booked menjelang pelaksanaan MotoGP, 18-20 Maret mendatang disoroti sejumlah anggota DPRD NTB. Pemerintah diminta memfasilitasi antarpelaku pariwisata dan pelaku bisnis sehingga ada kesepahaman bersama.

“Secara subjektif bisa kita pahami, bahwasannya keadaan ini memang secara tidak langsung terkondisi karena pascapandemi dan juga adanya event internasional,” kata Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat-KLU Nauvar Furqoni Farinduan, Senin (17/1/2022).

Namun, pemerintah provinsi juga perlu menjaga dan memperhatikan agar secara jangka panjang daya tarik kepariwisataan ini tetap terjaga di Bumi Gora ini. Jangan sampai terbangun citra kepariwisataan NTB itu mahal. Sementara di pulau sebelah dapat menawarkan yang lebih terjangkau.

Baca Juga :  Dinas PUPR Klaim Kemantapan Jalan di NTB Capai Target

“Inilah yang saya maksud harus ada kesepahaman yang sama antar para pelaku pariwisata, bisnis dan juga pemerintah, bahwa pariwisata kita ini berbicara mengenai sebuah visi dan misi jangka panjang,” pungkas anggota Komisi IV DPRD NTB ini.

Bila merujuk kepada salah satu indikator Sapta Pesona, Farin sapaannya, menilai perlu pemerintah melakukan langkah persuasif dengan membangun komunikasi secara komprehensif antarpihak terkait.

“Agar skema kepariwisataan NTB  ini bisa menciptakan sebuah kenangan (memori) manis yang dapat membuat para wisatawan tersebut kembali dan kembali lagi ke NTB,” tambah ketua DPC Partai Gerindra Lombok Barat ini.

Menurut anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram Made Slamet, pemerintah tidak bisa terlalu intervensi terhadap harga kamar hotel tersebut. Lantaran yang berlaku adalah harga pasar.

Baca Juga :  Hasil Evaluasi MotoGP Mandalika Bahan Persiapan MXGP Samota

“Lagipula,kemarin dua tahun lebih selama korona mereka nyaris gulung tikar. Pemerintah pun juga tidak banyak yang bisa dilakukan untuk membantu,” tukas Anggota Komisi II DPRD NTB ini.

Dalam mengatasi persoalan kamar ini, sambung Made Slamet, pemerintah didorong menyiapkan solusi lain dalam memberi penawaran kamar kepada masyarakat atau tamu nantinya. Mulai dari mempersiapkan rumah-rumah masyarakat berstandar home stay, merenovasi home stay, hingga berencana mendatangkan kapal pesiar.

“Solusi-solusi seperti itu yang harus dipersiapakan dan segera,” tandas Ketua DPC PDI-P Kota Mataram ini. (ewi/r10)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/