alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

FITRA NTB : Seharusnya Warga Miskin Dapat JPS Rp 1,5 Juta Per Bulan

MSATARAM—Di sisi lain, keluarga terdampak Covid-19 sebenarnya bisa mendapat bantuan lebih banyak. Per keluarga bisa mendapat Rp 4,5 juta selama tiga bulan. ”Setiap bulan nominal JPS yang bisa diterima kelompok rentan Rp 1,5 juta per KK,” kata Sekjen FITRA NTB Ramli Ernanda, kemarin (16/4).

Angka itu menurutnya lebih layak, sebab mendekati nominal penghasilan bersih pekerja informal di NTB tahun 2019. ”Jumlah yang tepat mencukupi standar minimal pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga terdampak,” katanya.

Ramli menjelaskan, hitung-hitungan itu didapatkan jika pemda provinsi maupun kabupaten/kota mengubah pola penyaluran bantuan. Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) pemda se-NTB menjadi satu kesatuan. ”Kami menghitung ada Rp 5,3 triliun dana yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Dana itu bersumber dari pos belanja yang bisa dirasionalisasi pemda sesuai keputusan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020. ”Semua sudah diatur di sana,” katanya.

Dalam kesepakatan itu, pemda diminta segera merasionalisasi 50 persen belanja barang dan jasa, serta 50 persen belanja modal. ”Termasuk tunjangan dan honorarium kegiatan,” jelasnya.

Selain itu, bansos dan hibah yang sebelumnya dialokasikan untuk organisasi kemasyarakatan, perorangan, dan lembaga sosial masyarakat bisa dialihkan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. ”Terutama mereka yang mengalami penurunan daya beli,” katanya.

Anggaran lain yang bisa disisir yakni dana pengadaan mobil dinas, biaya rapat-rapat tatap muka, perjalanan dinas, renovasi rumah dinas, pembelian pakaian dinas dan rencana pengeluaran yang tidak prioritas direalokasi semua. ”Kecuali anggaran untuk program prioritas terkait infrastruktur dasar,” ujarnya.

Dari semua pos belanja itu, Fitra NTB menemukan potensi Rp 5,3 triliun dari APBD 2020 pemda se-NTB. ”Jumlah yang dialokasikan saat ini terlalu sedikit, padahal penanganan  Covid-19 sekarang menjadi prioritas,” ujarnya.

Dari potensi Rp 5,3 triliun itu, pemda bisa mengalokasikan dana untuk tiga prioritas yakni anggaran bidang kesehatan, JPS dan penanganan dampak ekonomi.  Sekurang-kurangnya 15 persen dari anggaran tersebut untuk bidang kesehatan,” katanya.

Nilai 15 persen dari Rp 5,3 triliun mencapai Rp 795,9 miliar lebih. Anggaran itu dapat digunakan untuk penyediaan logistik, alat kesehatan dan perlengkapan medis, serta sarana pendukung bagi rumah sakit rujukan Covid-19. ”Juga dialokasikan untuk meningkatkan promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” kata Ramli.

Termasuk biaya rapid test bagi warga. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi tes kepada 10 ribu orang setiap hari. ”Dari dana itu pemerintah juga bisa meningkatkan insentif tenaga medis,” jelasnya.

Selain kesehatan, 60 persen atau Rp 3,1 triliun lebih dari Rp 5,3 triliun disiapkan untuk JPS bagi kelompok rentan atau miskin, pekerja informal terdampak, korban PHK dan pekerja migran yang kembali ke daerah. ”Juga bisa dialokasikan untuk santunan bagi korban meninggal,” katanya.

Berdasarkan data Susenas 2019 yang dilaksanakan BPS, terdapat 635.489 rumah tangga di NTB yang harus diberikan jaminan hidup oleh pemerintah daerah. Baik rumah tangga yang masuk kategori kuartil 1 (miskin), kuartil 2 (rentan miskin), dan kuartil 3 (pekerja sektor jasa dan manufaktur). ”Belum termasuk rumah tangga penerima kartu keluarga sejahtera (KKS),” katanya.

Dengan skema itu, nominal JPS yang akan diterima kelompok rentan dan terdampak Rp 4,5 juta per KK selama tiga bulan atau 1,5 juta tiap bulan.

Untuk memenuhi nominal tersebut, pemda bisa menerapkan mekanisme sharing cost antar pemda provinsi, kabupaten/kota dan desa. ”Penyaluran JPS ini sebaiknya dilakukan dalam bentuk bantuan tunai,” katanya.

Bantuan tunai, kata Ramli, dapat mengurangi potensi penyelewengan. ”Pembelian bahan pokok oleh penerima dapat disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya pembelian susu bayi,” sebutnya.

”Bantuan tunai juga lebih memiliki daya ungkit untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” katanya.

Selebihnya 35 persen dari Rp 5,3 triliun digunakan untuk penanganan dampak ekonomi. Baik selama tanggap darurat maupun pada masa pemulihan. ”Bantuan diberikan kepada pelaku usaha, terutama usaha kecil dan mikro,” katanya.

Bentuk bantuan yakni pinjaman lunak, subsidi upah karyawan atau subsidi harga bahan baku untuk IKM sektor pariwisata yang terdampak. ”Ini bisa  langsung menggairahkan ekonomi daerah dan mengurangi laju PHK,” tegasnya.

Fitra menyebut, jumlah pekerja yang terserap sektor industri kecil dan mikro 259 ribu orang dari 96 ribu UKM se-NTB. ”Yang terpenting, sebelum memutuskan skema ini gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang dipimpin gubernur, bupati dan wali kota berkoordinasi lebih intensif,” ujarnya.(ili/r6/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Masuk Destinasi Wisata Terpopuler Asia 2020, Lombok Siap Mendunia

”Kalau masuk di ranking dunia artinya kita adalah destinasi yang memang layak untuk dikunjungi,” kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB Awanadi Aswinabawa, Rabu (5/8/2020).

Buntut Penutupan Savana Propok, TNGR Perketat Pemeriksaan Pengunjung

”Dengan penutupan ini semua akan lihat, kalau berbuat begitu pasti akan ditutup,” kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady, Rabu (5/8/2020).

Kasus Sewa Lahan Desa Sesela, Penyidik Perdalam Keterangan Saksi

Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan untuk pembangunan tower tahun 2018 masih dilengkapi. Sejumlah saksi diperiksa maraton untuk melengkapi berkas penyidikan. ”Yang sudah kita periksa baru Ketua RT dan ada juga dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” kata Kajari Mataram Yusuf, Rabu (5/8).

Efek Pandemi, Omzet Penjual Perlengkapan Sekolah di Mataram Merosot

”Tak hanya buku paket dan buku tulis saja. Hampir seluruh jenis peralatan sekolah alami penurunan penjualan. Bahkan menjalar ke barang-barang peralatan kantor,” katanya.  

Totalitas dalam Melindungi Hak Pilih

SALAH satu asas penting dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan adalah asas jujur. Kata jujur ini tidak hanya muncul sebagai asas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, namun juga hadir sebagai prinsip dalam penyelenggaraannya. Setiap kata yang disebut berulang-ulang apalagi untuk dua fondasi yang penting (asas-prinsip) maka kata itu menunjukkan derajatnya yang tinggi.

Sanksi Tak Pakai Masker, Bayar Denda atau Bersihkan Toilet Pasar

Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular berlaku efektif bulan ini. Denda bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar lebih berat dibandingkan warga biasa.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Ungkap Dugaan Pembunuhan LNS, Polres Mataram Periksa 13 Saksi

Penemuan jasad LNS, 23 tahun dalam posisi tergantung di dalam sebuah rumah di di perumahan BTN Royal, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram menyisakan tanda tanya. Penyidik Polresta Mataram  memeriksa sejumlah saksi secara maraton.
Enable Notifications.    Ok No thanks