alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Pemda di NTB Lelet Belanja Proyek, Uang Rp 1,3 Triliun Dianggurin

MATARAM-Entah ada hubungannya dengan pandemi Covid-19 atau tidak. Yang pasti proyek fisik yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) di NTB pengerjaannya lelet bukan main. Dari Rp 1,5 triliun DAK fisik untuk NTB tahun 2020 ini, yang baru terealisasi hanya Rp 146,6 miliar atau 9,27 persen.

”Kami minta untuk segera membuat lagi rencana penarikan dana, rencana kegiatan sampai bulan dua belas,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Syarwan, usai acara “Bincang-bincang Fiskal dan Percepatan Penyerapan Anggaran Semester II Tahun 2020” di Mataram, kemarin (16/7).

Dana DAK tersebut ada di Pemprov NTB dan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Pemprov NTB misalnya. Mendapat alokasi Rp 376,3 miliar tahun ini, tapi baru dibelanjakan hanya Rp 28,1 miliar. Sementara untuk kabupaten realisasi yang rendah sekali misalnya ada di Kabupaten Sumbawa. Mendapat alokasi Rp 121,1 miliar, yang sudah digunakan hanya Rp 2,1 miliar. Padahal ini sudha tengah tahun. (Selengkapnya lihat grafis)

Leletnya belanja DAK fisik di NTB ini tentu berbanding terbalik dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan seluruh jajaran kementerian dan lembaha, termasuk pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja di APBD. Sebab, belanja pemerintah tersebut sangat diperlukan untuk turut menggerakkan ekonomi di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Karena itu, Syarwan mengungkapkan, setelah refocusing, ia berharap pemerintah daerah secepatnya mengusulkan kembali rencana belanja DAK fisik.  Sehingga cepat diproses dan dicairkan dananya. Bila usulan lewat tanggal 21 Juli, pusat tidak akan bisa cairkan dana tersebut.

”Kalau mereka disiplin insya Allah tidak akan terhambat. Tapi kalau gak disiplin, 22 Juli saja pasti gak cair,” katanya.

Bila dihitung, batas waktunya tinggal lima hari, dikurangi hari libur Sabtu-Minggu, waktu efektif tinggal tiga hari lagi. Jika tidak segera diajukan, anggaran DAK fisik bisa melayang.

Pembatasan pengajuan, jelas Syarwan, bertujuan agar pemerintah daerah disiplin dalam pengajuan anggaran. Memang, di awal masa pandemi pusat meminta refocusing anggaran, termasuk DAK fisik. Dari pagu awal DAK fisik Rp 2 triliun, setelah revisi menjadi Rp 1,27 triliun. ”Ada Rp 700-an miliar yang berkurang,” katanya.

Tapi pemerintah pusat kembali memberikan cadangan DAK fisik sebesar Rp 303 miliar lebih sehingga total pagu DAK fisik Rp 1,5 triliun. Khusus dana tambahan Rp 303 miliar itu, pemerintah daerah diberi kelonggaran sampai 21 Agustus.

”Tambahan ini beda dengan DAK yang biasa, ini khusus untuk pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Meski demikian, tahapan-tahapan pengusulan tetap sesuai jadwal yakni 21 Juli dan 21 Agustus. ”Kita harus tetap disiplin,” tegasnya.

Meski angka realisasi DAK fisik masih 9,27 persen, ia optimistis pemda di NTB bisa bekerja cepat. Hal itu tercermin dari realiasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) per 30 Juni mencapai 54,49 persen. Dari pagu Rp 14,9 triliun, pemda se-NTB merealisasikan Rp 8,1 triliun lebih.  ”Saya yakin di sini cepatlah,” katanya.

Pandemi Covid-19, kata Syarwan, berdampak pada empat aspek kehidupan yakni kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Karena itu, belanja-belanja pemerintah saat ini didorong untuk lebih progresif dalam membelanjakan anggaran.

 

Masih Berupaya

 

Sementara itu, Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi dalam pertemuan itu mengatakan, penyerapan APBD NTB di atas angka serapan nasional. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan gubernur NTB membeli produk UKM dan IKM lokal pada pogram JPS Gemilang.

”Langkah tegas dan cerdas itu mengantarkan NTB berada di urutan kedua terbaik se-Indonesia setelah setelah DKI Jakarta,” kata  Gita.

Stimulus ekonomi untuk mendukung pemberdayaan UKM dan IKM dinilai tepat. Perangkat daerah digerakkan menfasilitasi pembedayaan dunia usaha agar roda ekonomi terus bergerak. Produk itu kemudian dibagikan melalui program JPS, sehingga masyarakat tetap produktif.

”Sebenarnya ini langkah yang berani, dan masyarakat pun tersenyum, itu rohnya,” jelas mantan kepala DPMPTSP NTB itu.

Meski demikian, pihaknya terus berupaya mengembalikan keadaan sehingga serapan anggaran semester II tahun 2020 memenuhi target. Hal itu membutuhkan sinergi dan kerja sama seluruh pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di NTB.

Kegiatan itu dihadiri Forkopimda NTB, pejabat BI NTB, OJK NTB, BPS NTB, perwakilan Polda NTB, Korem 162/WB, BPKAD, dinas sosial, dan perwakilan UKM.

 

Suku Bunga Terendah

 

Di sisi lain, untuk kali keempat sepanjang tahun ini, Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-day repo rate. Keputusan itu mempertimbangkan perkiraan inflasi yang rendah, stabilitas eksternal, serta langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Kemarin (16/7) BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,00 persen. Angka tersebut terendah dalam empat tahun.

Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal II bisa terkontraksi hingga -4 persen. ”Dari hasil asesmen kami, memang penurunan kegiatan ekonomi, khususnya pada April dan Mei, sejalan dengan dampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” kata Perry dalam konferensi pers virtual hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI kemarin.

Memasuki Juni, geliat perekonomian mulai membaik seiring pelonggaran PSBB. Namun, itu belum kembali pada level sebelum pandemi Covid-19. Hal tersebut tecermin dari nilai indeks keyakinan konsumen (IKK) Juni sebesar 83,8. Lebih baik jika dibandingkan dengan Mei sebesar 77,8.

Perry menuturkan, keputusan RDG BI kembali menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Berdasar data BI, penurunan tersebut sudah kali keempat sepanjang 2020. Sebelumnya, penurunan suku bunga acuan terjadi pada Februari, yakni 4,75 persen, dari sebelumnya 5 persen pada Januari. Lalu, Maret turun menjadi 4,5 persen dan dipertahankan hingga April dan Mei. Pada Juni, suku bunga acuan turun menjadi 4,25 persen.

Selain itu, suku bunga tersebut merupakan yang terendah sepanjang masa pemberlakuan BI 7-day repo rate sejak April 2016. Saat itu 5,5 persen. BI pernah menetapkan suku bunga acuan 4,25 persen pada periode 22 September 2017 hingga 19 April 2018. Setelah itu, terus meningkat hingga menyentuh 6 persen pada 15 November 2018 hingga 20 Juni 2019. Dan, selama 24 Oktober 2019 sampai 23 Januari 2020 bertahan di 5 persen.

Perry mengatakan, pihaknya telah menyuntikkan likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebanyak Rp 633,24 triliun. Perinciannya, penurunan giro wajib minimum (GWM) sekitar Rp 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp 462,4 triliun.

Menurut dia, likuiditas yang memadai serta penurunan suku bunga acuan BI berkontribusi menurunkan suku bunga perbankan. ”Sejalan dengan penurunan suku bunga pasar uang antarbank (PUAB), rerata tertimbang suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Juni 2020 menurun menjadi 5,74 persen dan 9,48 persen dari 5,85 persen dan 9,60 persen pada bulan sebelumnya,” papar pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut.

Sementara itu, untuk mencukupi pembiayaan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dari semula 1,76 persen produk domestik bruto (PDB) menjadi 5,07 persen (Perpres No 54 Tahun 2020) dan 6,34 persen (Perpres No 72 Tahun 2020). Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah dan BI berbagi beban (burden sharing) untuk menambal defisit. Situasi tersebut membuat beberapa ekonom khawatir akan meningkatnya inflasi. ”Insya Allah tidak untuk tahun ini. Kenapa? Karena inflasi kami perkirakan masih tetap rendah,” tegas Perry.

Dia menjelaskan, faktor utama tekanan inflasi berasal dari permintaan dan ketersediaan pasokan. Mengingat perekonomian 2020 permintaan masih lemah, tekanan inflasi masih rendah. ”Ingat, sasaran inflasi kita 2–4 persen. Bulan lalu (Juni, Red) inflasi 1,96 persen. Artinya, angka tersebut di bawah batas bawah (range inflasi). Selain itu, nilai tukar relatif stabil, cenderung menguat,” imbuhnya.

Di sisi lain, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan suku bunga acuan BI mempertimbangkan stabilitas perekonomian yang terjaga. Itu terindikasi dari stabilnya nilai tukar rupiah, ekspektasi rendahnya defisit transaksi berjalan, serta rendahnya inflasi sisi permintaan. ”Pelonggaran kebijakan moneter tersebut diperkirakan akan mendorong stimulus bagi demand side perekonomian, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi,” terang Josua.

Dari sisi produksi, kata dia, penurunan suku bunga acuan BI akan mendukung pemulihan permintaan kredit yang masih dalam tren menurun di kuartal II tahun ini. Dengan menurunkan suku bunga acuan, harapannya bertransmisi ke suku bunga kredit. Dengan demikian, beban perusahaan maupun sektor usaha akan terkurangi. ”Dengan kombinasi percepatan belanja stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter BI, diperkirakan akan dapat mendorong pemulihan ekonomi pada kuartal III 2020 sehingga mengurangi potensi resesi ekonomi,” ulasnya. (ili/JPG/r6)

 

Realisasi DAK Fisik di NTB Per 30 Juni 2020

 

 

PEMPROV NTB

  • Pagu Rp 376,3 miliar
  • Realisasi Rp 28,1 miliar

MATARAM

  • Pagu Rp 199,5 miliar
  • Realisasi Rp 8,5 miliar

LOMBOK BARAT

  • Pagu Rp 80,4 miliar
  • Realisasi Rp 13 miliar

LOMBOK TENGAH

  • Pagu Rp 175,5 miliar
  • Realisasi Rp 9,4 miliar

LOMBOK TIMUR

  • Pagu Rp 218,1 miliar
  • Realisasi Rp 22,4 miliar

LOMBOK UTARA

  • Pagu Rp 147,8 miliar
  • Realisasi Rp 13,9 miliar

SUMBAWA

  • Pagu Rp 121,1 miliar
  • Realisasi Rp 2,1 miliar

SUMBAWA BARAT

  • Pagu Rp 54,8 miliar
  • Realisasi Rp 7 miliar

BIMA

  • Pagu Rp 64,9 miliar
  • Realisasi Rp 24 miliar

DOMPU

  • Pagu Rp 42,9 miliar
  • Realisasi Rp 13,6 miliar

KOTA BIMA

  • Pagu Rp 99,6 miliar
  • Realisasi Rp 4 miliar

 

Sumber: Kanwil DJPb NTB

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Pemkab Loteng Persilakan Ibu Hamil Kerja Dari Rumah

          PRAYA-Bupati Loteng HM Suhaili FT mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). “Ini karena belum terkendalinya penyebaran covid-19,” ujar juru bicara gugus tugas Covid-19 Loteng HL Herdan, Kamis (6/8) lalu.

Bila Rinjani Tak Dirawat, Status Geopark Dunia Bisa Dicabut

Status Rinjani sebagai geopark dunia bisa dicopot Unesco bila tidak dijaga dengan baik. Karena itu, kekayaan alam di kawasan Rinjani harus tetap dilestarikan. ”Selain sebagai geopark dunia Rinjani juga merupakan cagar biosfer dunia, kita harus sungguh-sungguh mengelolanya,” kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah

RSUD NTB Kini Lebih Siaga, Cegah Jenazah Korona Diambil Paksa

Jemput paksa jenazah pasien covid-19 kerap terjadi akhir-akhir ini. Insiden itu membahayakan semua pihak. Beberapa upaya coba dilakukan pihak rumah sakit untuk mencegah kejadian serupa.

Target Emas, NTB Kirim Sembilan Petinju ke PON Papua

Bumi Gora meloloskan sembilan petinju ke PON Papua 2021. Salah satunya petinju putri Endang. Dia ditargetkan bisa menyumbangkan medali emas. ”Saya akan berusaha yang terbaik. Target pasti yang terbaik,” ujar Endang, Jumat (7/8) lalu.

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.

TGB Dukung Mohan, Bang Zul Jagokan Selly di Mataram

Jika Bang Zul (panggilan akrab H Zulkieflimansyah) mendukung pasangan Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (paket Salaman). Maka tidak dengan TGB. Pria yang berkuasa selama 10 tahun di NTB itu memilih mendukung pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujibburahman (pasangan Harum).
Enable Notifications.    Ok No thanks