alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Desain Kampanye Bikin Waswas, Rawan Penyebaran Covid-19

JAKARTA-Ketentuan kampanye yang masih memperbolehkan kegiatan pengumpulan massa di masa pandemi mendapat sorotan. Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU No 10/2020 tentang Pilkada di masa pandemi, sejumlah kegiatan masih diperbolehkan seperti pentas seni, panen raya, jalan santai, sepeda santai hingga konser musik.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi meminta PKPU tersebut dikaji ulang. Sebab kegiatan semacam itu berpotensi mempersulit upaya dalam mengontrol persebaran virus COVID-19. Meskipun dalam ketentuannya semua kegiatan tersebut dibatasi massanya maksimal 100 orang, dia tak yakin bisa dilaksanakan.

Sebab jika merujuk tahapan pendaftaran saja, dalam praktiknya ada banyak pelanggaran. Meskipun PKPU sudah memberikan batasan. “Evalausi atas pelaksanaan tahapan pendaftaran Bapaslon pada awal September kemarin, rasanya sulit menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 melalui kegiatan konser musik,” jelas Arwani kemarin (16/9).

Dia mencontohkan, sejumlah acara konser musik lain yang bersifat komersial saja sudah banyak dibatalkan. Atau paling tidak ditunda sepanjang 2020 ini demi menekan angka persebaran Covid-19. Dengan demikian, tidak layak jika diacara pillkada masih diperbolehkan.

Untuk itu, Politisi PPP itu menghimbau KPU sebagai penyelenggara perlu menyesuaikan bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan dengan situasi pandemi. Dia meminta agar KPU aturan yang memperbolehkan konser musik dan sejenisnya dibatalkan. “Semua kegiatan yang dibolehkan basisnya adalah penerapan protokol kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, sebetulnya pihaknya ingin mendesain kampanye seideal mungkin untuk kondisi pandemi. Namun, pihaknya tidak bisa serta merta menghapus jenis-jenis kampanye mengingat sudah diatur dalam UU 10 tahun 2016.

“Bentuk-bentuk kampanye sudah diatur di situ, tentu KPU tak bisa mengubah dan meniadakannya,” ujarnya. Kecuali dilakukan revisi terhadap UU Pilkada terlebih dahulu.

Yang bisa dilakukan KPU, lanjut dia, adalah meminimalisir potensi penyebaran virus COVID-19 dalam setiap kegiatan. Oleh karenanya, dalam PKPU diatur batas maksimal 100 orang, menerapkan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Satgas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.

Raka menambahkan, syarat koordinasi dengan Satgas diharapkan dapat memberikan aspek peninjauan atau kelayakan menggelar acara dengan massa di sebuah daerah. Nantinya, Satgas yang akan menentukan apakah dapat digelar secara langsung atau cukup melalui online.

“Kami mendorong pemanfaatan teknologi informasi,” kata mantan anggota Bawaslu Provinsi Bali tersebut.

Sementara itu, Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menyarankan agar pelaksanaan pilkada ditunda sementara. Hal itu dibutuhkan untuk memperbaiki persiapannya. Termasuk dalam hal kesiapan regulasi.

“Baiknya kita stop dulu, kita rapihkan dulu apa yang mau kita lakukan,” kata Hadar yang juga mantan Komisioner KPU RI.

Diakuinya, ada banyak regulasi yang harus dibenahi dan disesuaikan dengan kondisi pandemi. Dan itu harus dilakukan di level UU Pilkada. Bahkan jika diperlukan, bisa berbentuk Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).

Salah satu norma yang harus diubah adalah aturan kampanye. Sebab jenis kampanye UU Pilkada saat ini masih tatap muka. “Perlu mengurangi atau bahkan menghilangkan pertemuan-pertemuan langsung yang bisa menciptakan kerumunan,” imbuhnya.

Diakuinya, meski ada pembatasan, namun instrumen yang ada saat ini belum cukup kuat untuk melakukan penertiban. Sebab, kondisi sosial masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi sangat khas dengan kerumunan.

 

Kesempatan Ganti Calon

 

Di sisi lain, proses kandidasi Pilkada di sejumlah daerah masih berlangsung cair. Sebab, sejumlah calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah menjalani tahapan tes kesehatan yang menjadi salah satu syarat maju dalam kontestasi.

Hingga kemarin, sudah ada empat orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Di antaranya di Kabupaten Lamongan, Demak, Majene, dan Barru. KPU RI sendiri masih merekap secara nasional.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, hasil tes kesehatan sepenuhnya menjadi kewenangan tim dokter. Sebab, tim dokter yang memiliki kriteria untuk menilai seseorang mampu menjalankan tugas sebagai kepala daerah atau tidak. KPU juga tidak mendapat informasi penyebab ketidakmampuan seseorang.

“Soal hasil kesehatan kan informasi yg dikecualikan kita hanya menerima hsil mampu dan tidak mampu,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (16/9). Dalam PKPU 9/2020 tentang Pencalonan, hanya disebut jika calon wajib dinyatakan sehat secara jasmani, rohani dan bebas narkoba dari hasil pemeriksaan tim dokter.

Bagi calon yang dinyatakan tidak mampu atau TMS, lanjut Ilham, maka tidak dapat melanjutkan tahapan. Sebagai gantinya, koalisi partai pengusung diberikan kesempatan untuk mengganti calon. Hal yang sama juga berlaku bagi paslon dari jalur perseorangan.

“Memungkinkan mengganti calon yang dianggap tidak mampu di hasil tes kesehatan,” imbuhnya. Terkait waktu pergantiannya, Ilham menyebut harus segera mungkin sebelum masuk tahap penetapan paslon.

Komisioner KPU RI I Dewa Wiarsa Raka Sandi memastikan, proses tes kesehatan tidak bernuansa politik dan berpedoman penuh kepada PKPU. “Selain itu, seluruh prosesnya diawasi oleh Bawaslu. Dipastikan semua prosesnya sudah tepat,” ujarnya.

Raka juga meminta calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tes kesehatan untuk menjaga kondusifitas di daerah dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Sebab sudah ada mekanisme pergantian di PKPU. “Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus jaga pilkada tetap aman, tertib, kondusif,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, jajarannya sudah mulai menerima sengketa pencalonan. Dari laporan yang dia terima hingga kemarin, sengketa diajukan sepasang bapaslon yang ditolak pendaftarannya di Halmahera Selatan.

“Ditolak pendaftarannnya karena syarat parpol pendukung tidak cukup,” ujarnya. Dia menambahkan, jumlah sengketa masih berpotensi bertambah. Biasanya terjadi jika dalam penetapan dinyatakan TMS.

 

Fasilitas Vaksinasi

 

Sementara itu, Pimpinan MPR memberikan perhatian serius terhadap persiapan vaksinasi Covid-19. Pemerintah diminta secepatnya menyiapkan fasilitas yang diperlukan hingga ke tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Perhatian MPR semakin besar terkait vaksinasi setelah berkunjung ke PT Bio Farma. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan, ada dua hal yang harus mendapat perhatian. Yaitu, semua biaya vaksin harus ditanggung pemerintah. Kedua, pemerintah harus menyiapkan seluruh fasilitas vaksinasi hingga ke tingkat puskesmas. “Fasilitas vaksin ini sangat penting,” katanya.

Menurut Fadel, penyiapan fasilitas vaksinasi hingga ke tingkat puskesmas bukan hal yang mudah, sehingga pemerintah perlu mempersiapkan sejak jauh hari. Jadi, sejak sekarang pemerintah sudah harus bergerak melakukan persiapan agar nanti tidak kelabakan.

Mantan Gubernur Gorontalo itu mengatakan, penyiapan fasilitas vaksinasi meliputi penyediaan jarum suntik, alkohol, tempat penyimpanan vaksin, alat angkut, distribusi dan lainnya harus dilakukan dengan hari-hati.“Itu pekerjaan yang sangat sulit, dan waktunya juga sudah mendesak,” ungkapnya.

Jangan sampai ketika vaksin sudah diproduksi, pemerintah baru mempersiapkan fasilitas vaksinasi untuk Covid-19. Jika hal itu yang terjadi, maka vaknisasi akan terganggu dan tidak berjalan dengan baik, karena sarana prasarana tidak siap.

Menurut Fadel, pada akhir tahun ini vaksin Covid-19 akan mulai diproduksi BUMN Bio Farma. Bahan baku untuk vaksin Covid-19 dari Tiongkok akan tersedia pada November 2020. Dia memperkirakan sekitar Januari atau Februari 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengeluarkan izin khusus untuk vaksin Covid-19.

Untuk itu, lanjut Fadel, pemerintah harus mempersiapkan fasilitas vaksinasi. “Jangan tiba-tiba bilang tidak ada jarum suntik, tidak ada tempat penyimpanan vaksin, dan lainnya,” tuturnya. Tidak mudah menyiapkan jutaan jarum suntik dan fasilitas lainnya

Maka pemerintah perlu menyiapkannya dari sekarang.

Dia mengatakan, terbuka kemungkinan bagi Indonesia untuk vaksinasi secara mandiri. Hal itu sudah dilakukan di Tiongkok dan Uni Emirat Arab (Dubai). Vaksinasi secara mandiri, kata Fadel, bisa melibatkan pihak swasta atau BUMN untuk ambil bagian mempercepat dan mengakselerasi vaksinasi bagi rakyat Indonesia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, vaksinasi Covid-19 akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Persiapan harus dilakukan secara matang mulai dari sekarang. “Agar nanti tidak kedodoran dalam melakukan vaksinasi,” ungkap dia. (far/deb/lum/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks