alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Efek Korona, Target Penurunan Kemiskinan di NTB Dikurangi

MATARAM-Pemprov NTB mengurangi target penurunan angka kemiskinan. Tahun ini ditargetkan persentase kemiskinan di angka 13,64 persen. Lebih tinggi dibandingkan target semula 12,75 persen.

”Kita melakukan penyesuaian karena situasi pandemi,” kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah usai rapat koordinasi penanganan kemiskinan di kantor gubernur NTB, Rabu (16/9).

Dampak pandemi Covid-19, kata Rohmi, tidak pernah diduga sebelumnya. Hal itu mempengaruhi perekonomian secara global, nasional, dan regional. Akibatnya, angka kemiskinan di NTB justru bertambah. BPS NTB merilis, persentase kemiskinan naik menjadi 13,97 persen. Padahal tahun lalu hanya 13,88 persen.

Dengan situasi itu, pemprov pun mengubah target-target pembangunan di dalam RPJMD. Termasuk di dalamnya target penurunan angka kemiskinan. Angka penurunan tidak lagi muluk-muluk, tapi disesuaikan dengan kondisi saat ini.

”Tapi mudah-mudahanlah semua tetap bagus. Kita harus tetap optimis,” kata Rohmi.

Dengan situasi yang tidak mudah ini, Rohmi, selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPD) NTB meminta OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota melakukan upaya yang menohok dan tepat sasaran.

”Parameter yang menentukan kemiskinan harus itu harus diperhatikan, sehingga apa yang dilakukan benar-benar nyambung,” katanya.

Apa yang dilakukan pemprov selama ini menurutnya sudah tepat. Tinggal diintensifkan lagi dan tetap bekerja sama dengan BPS. Koordinasi dengan BPS sangat penting sehingga program OPD sejalan dengan indikator yang dinilai BPS.

Salah satu yang terus diperbaiki saat ini adalah data kemiskinan. Data yang valid sangat menentukan keberhasilan penanganan kemiskinan. Ketika datanya valid, maka bantuan-bantuan yang disalurkan dari pusat akan tepat sasaran.

”Mereka yang berhak menerima, mereka saja yang menerima. Jangan sampai desil 10, orang-orang mampu masih terima raskin, ini kan lucu,” katanya.

Bantuan sosial yang diberikan pusat ke NTB saja mencapai Rp 3,4 triliun. ”Kalau itu semua tepat sasaran kan luar biasa,” tandasnya.

Kepala Bappeda NTB H Amry Rakhman menambahkan, agar angka kemiskinan tidak terus bertambah, pemerintah akan menggenjot aktivitas perekonomian lokal. ”Sehingga pertumbuhan ekonomi kita tidak minus,” katanya.

Stimulus ekonomi dan program pemberdayaan UKM lokal akan digenjot sampai akhir tahun. Jika geliat perekonomian tetap bagus, angka kemiskinan bisa ditekan meski tidak banyak. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks