alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

MATARAM-Honorer, tenaga kontak, atau  tenaga harian lepas (THL) di instansi pemerintah daerah wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Instansi pemberi kerja harus mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Pak gubernur sudah menerbitkan pergub yang mengatur soal ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, Rabu (16/9/2020).

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan. Dengan regulasi itu, tidak boleh ada lagi pekerja tanpa jaminan sosial.

“Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Wisma.

Selama ini banyak tenaga kerja, terutama honorer pemerintah daerah tidak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial hanya diberikan bagi ASN yang berstatus PNS.

“Dengan pergub ini tidak boleh ada lagi tenaga kerja yang tidak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan,” harapnya.

Setelah pergub tersebut terbit, ia berharap OPD lingkup Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa mendaftarkan para tenaga kerja di instansinya. “Semua tanpa terkecuali harus didaftarkan,” jelasnya.

Bagi yang tidak melaksanakan pergub tersebut, mereka akan dikenakan sanksi. Mulai dari teguran tertulis hingga sanksi administrasi. “Kami harap semua patuh agar setiap orang yang bekerja di NTB punya jaminan sosial,” kata mantan Kadis Sosial NTB itu.

Sementara itu, Mawardi, salah seorang THL di kantor gubernur NTB mengaku senang jika aturan itu benar-benar diterapkan. “Saya hanya punya  BPJS kesehatan mandiri, kalau BPJS ketenagakerjaan belum punya,” katanya.

Pria yang sehari-hari bekerja di bagian umum kantor gubernur NTB itu hanya mengandalkan gaji bulanan sesuai UMP. Sementara BPJS Kesehatan dibayar sama istrinya. Karena itu, jika pemerintah menanggung BPJS Ketenagakerjaan ia mengaku sangat bahagia. “Ini sangat membantu THL seperti saya ini,” katanya.

(ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks