MATARAM-Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB dinilai masih harus terus digenjot. Sektor pendidikan berkontribusi besar mendukung komponen IPM naik.
“IPM kita masih belum menggembirakan. Pemerintah provinsi berharap banyak dari kekuatan baru ASN PPPK untuk bekerja optimal memberikan yang terbaik,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi pada penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Graha Bhakti Praja kantor gubernur NTB, Kamis (18/2/2021).
Ada 220 orang PPPK formasi tahun 2019 yang menerima SK pengangkatan. Dari 220 orang tersebut, 202 orang di antaranya guru dan 18 orang penyuluh pertanian.
Sebagai pendidik, para pegawai PPPK ini diharapkan dapat berbuat banyak bagi masyarakat dalam pemberantasan buta huruf, angka putus sekolah, dan komponen penilaian IPM lainnya. Selain itu mereka juga diharapkan dapat berperan sebagai edukator dalam banyak hal terkait program-program pemerintah.
Karena itu di masa pandemi ini, edukasi tentang Covid-19 juga menjadi tanggung jawab mereka agar seluruh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi mendapatkan dukungan masyarakat.
Miq Gita, sapaan akrab sekda menyampaikan, IPM NTB yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Desember 2020, meski naik dari tahun 2019 sebesar 68,25 dari 68,14, namun masih berada di urutan 29 dari 34 provinsi. Menurutnya, ini dapat menghambat pembangunan termasuk dalam hal pemahaman masyarakat tentang pandemi karena tingkat pendidikan yang rendah.
Terlebih dengan akan mulai berlakunya Instruksi Gubernur NTB tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro pada Sabtu, 20 Februari mendatang. Sembilan instruksi gubernur terkait penanganan Covid -19 tersebut harus dipahami dengan baik oleh masyarakat. “Ini berlaku lebih tegas bagi ASN dalam menegakkan protokol kesehatan agar menjadi contoh masyarakat,” tegas sekda.
Ia menekankan, jika penanganan Covid-19 belum juga berdampak pada turunnya angka kasus baru maupun perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi, maka kegiatan pembangunan terutama anggaran produktif dapat terserap hanya untuk membiayai penanganan Covid -19 serta menyisakan anggaran rutin operasional birokrasi.
Begitu pula dengan syarat menyerahkan tanaman dalam bentuk Tabulapot bagi PPPK adalah upaya menyelamatkan lingkungan. Bencana yang terjadi jangan sampai menghabiskan anggaran untuk penanganan korban bencana namun harus dapat dicegah dengan bersama sama mendukung visi NTB Asri dan Lestari maupun NTB Sehat dan Cerdas. “Pemerintah terus berupaya agar pembangunan dan kesejahteraan tetap terwujud saat menghadapi situasi sulit seperti sekarang,” pungkasnya. (ewi/r1)
