alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Pemprov Ikat Bupati dan Wali Kota Wajib Jalankan Program Zero Waste

MATARAM-Setelah peraturan daerah (Perda) pengelolaan sampah disahkan, pemprov

akan mengikat pemerintah kabupaten/kota dengan memorandum of uderstanding (MoU). Langkah itu akan ditempuh untuk menjamin program Zero Waste berjalan hingga ke daerah.  ”Nanti arahnya ke sana, kita buat MoU dengan bupati dan wali kota,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, kemarin (17/3).

Ia menyadari, penanganan sampah tidak bisa lepas dari peran pemda kabupaten/kota. Termasuk bank sampah juga akan melibatkan semua kabupaten. Tapi di sisi lain, baru sebagian daerah yang sudah merasa klop dengan program tersebut. Karena itu, ke depan kesepakatan dengan semua Pemda akan menjadi sangat penting. ”Sampah adalah masalah bersama,” ujarnya.

Data Dinas LHK menunjukkan, NTB dengan luas wilayah 19.709 kilometer persegi dengan penduduk hampir lima juta jiwa memproduksi 3.388,76 ton sampah setiap hari. Volume sampah yang mampu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya 641,92 ton, dan 51,22 ton yang mampu diolah. Sementara 2.695,63 ton sampah tidak mampu dikelola. Dengan kata lain sebagian besar tidak mampu ditangani dan mencemari lingkungan.

Bila dihitung dalam sebulan produksi sampah bisa mencapai 101.662,8 ton, hanya 19.257,6 ton yang dibuang ke TPA, sekitar 1.536,6 ton diolah dan 80.868,9 ton sampah tidak tertangani. Jumlah yang sangat fantastis. Tumpukan sampah yang tidak tertangani itulah yang menjadi masalah besar bagi NTB.

Data itu menjadi dasar Pemprov tergerak menangani sampah. Perda NTB tentang Pegelolaan Sampah yang disahkan beberapa waktu lalu belum diundangkan sehingga belum diterapkan. Bila sudah diberikan nomor, Dinas LHK akan menyosialisasikan ke semua daerah. Harapannya semua pemda mengimplementasikan dan menjalankan program penanganan sampah, salah satunya Zero Waste.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi mengingatkan, provinsi tidak perlu mengurus hingga sampah rumah tangga. Tapi fokus kepada pengelolaan sampah secara regional. Karena itu sangat penting melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih di lapagan. Harus dipastikan daerah sudah siap menjalankan Zero Waste atau belum. ”Karena di sana banyak kewenangan kabupaten/kota,” ujar politisi PDIP ini. (ili/r7) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks