alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Perkim Pakai Metode Peningkatan Kualitas untuk Penanganan RTLH

MATARAM- Program pengentasan kemiskinan melalui rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini, jumlahnya memang menyusut drastis menjadi 95 unit. Hal itu diakui Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perkim NTB Izzuddin Mahili. Pengurangan ini karena anggaran RTLH lebih dihajatkan untuk penanganan pascagempa. “Banyak terserap ke sana (rehab rekon),” kata dia.

Meski jumlahnya menyusut drastis, pihaknya tetap melaksanakan program Pemprov NTB. Saat ini perkembangannya sudah masuk dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan by name by address. Melalui basis data terpadu dan basis data perumahan. Kemudian nanti dibuatkan SK sebagai dasar hukumnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perkim NTB, ternyata sebagian besar bantuan RTLH ini diarahkan ke Kabupaten Lombok Timur. Kemudian di Pulau Sumbawa yang diarahkan ke Kabupaten Sumbawa.

“Kita arahkan ke kedua kabupaten itu, kalau berbicara berapa jumlahnya kami belum bisa merilis karena masih menuggu hasil verifikasi dan validasi data,” jelas Izzuddin.

Tidak bisa dipungkiri, memang Lombok Timur merupakan salah satu daerah paling terdampak gempa bumi pada 2018 lalu. Namun Izzuddin menegaskan, pihaknya akan mengarahkan perbaikan RTLH ke wilayah yang tidak terdampak gempa. Agar tidak dobel pembiayaan. “Tetap acuan kami memakai basis data perumahan ketidaklayakhunian,” terangnya.

Selain jumlah, dari segi alokasi anggaran pun menyusut. Tahun ini Pemprov NTB hanya mampu menggelontorkan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk menangani RTLH. Sehingga, biaya peningkatan kualitas untuk satu unit RTLH dibebankan sebesar Rp 15 juta . Dengan rincian Rp 12,5 juta untuk pembelian bahan material bangunan. Sedangkan Rp 2,5 juta untuk biaya membayar tukang.

Biasanya untuk penanganan RTLH kata Izzuddin, mengacu pada dua metode. Melalui pemberdayaan stimulan masyarakat dan pembangunan baru. Namun karena tahun ini anggaran dan jumlah unit yang ditangani Pemprov NTB lebih sedikit, maka penanganan RTLH hanya menggunakan metode pemberdayaan stimulan masyarakat. “Artinya kita lakukan peningkatan kualitas saja, tidak ada pembangunan baru,” terangnya.

Barulah nanti, pada 2020 hingga 2023 kedua metode itu akan digunakan, sebab dalam RPMJD 2018-2023 NTB Gemilang, Dinas Perkim NTB ditargetkan harus menangani perbaikan RTLH sebanyak 12 ribu unit. “Jadi setiap tahun kita akan perbaiki RTLH sebanyal 3ribu unit,” tandasnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks