alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Gara-gara Korona, Tes SKB CPNS di NTB Berpotensi Ditunda

MATARAM-Gara-gara korona, seleksi CPNS berpotensi ditunda. ”Kalau situasinya belum normal ya bisa saja, ada potensi-potensi ditunda, tergantung situasi,” kata Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Adamdi ruangannya, Selasa (17/3).

                Untungnya, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal proses seleksi CPNS.  Jadwal tahapan masih sama seperti sebelumnya. Pengumuman peserta yang lulus ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) 22-23 Maret, kemudian pelaksanaan SKB 28-31 Maret. ”Kita berharap mudahan tidak ada perubahan,” ujarnya.

                Kebijakan penundaan atau tidak ada di tangan pemerintah pusat. Sebab rekrutmen CPNS serentak di seluruh Indonesia. ”Kita daerah bergantung pada pusat,” katanya.

                Tapi bila dilaksanakan sesuai jadwal, pemerintah daerah sudah siap. Bahkan BKD sedang menyiapkan tempat mencuci tangan di sudut-sudut kantor BKD, hand sanitizer juga sudah disediakan. Bahkan mereka akan meminta alat pengukur suhu tubuh bila diperlukan.

”Kami juga akan meminta petunjuk gubernur terkait pelaksanaan SKB karena ada pengumpulan orang-orang, peserta yang banyak,” ujarnya.

                Selaku penyelenggara, BKD akan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan NTB. Terutama untuk menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. ”Tempat mencuci tangan sudah kami siapkan,” katanya.

                Jika seleksi digelar, beberapa tenaga operator dari Jakarta akan datang ke NTB. Karena itu, mungkin butuh pemeriksaan khusus. ”Kalau pengumuman kita tinggal melanjutkan ke peserta siapa yang lulus,” katanya.

Dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) Februari lalu, peserta yang lolos passing grade se-NTB mencapai 24.165 orang dari total peserta 77.580 orang. Sementara untuk pemprov sendiri hanya 3.650 orang dari total pendaftar 7.702 orang.

Sebelumnya, Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKD NTB Raisah memperkirakan, peserta CPNS pemprov yang lolos ikutSKB 944 orang.  Bahkan 58 formasi CPNS Pemprov NTB tidak terisi. Penyebabnya, 35 formasi tidak ada pelamar dan 23 formasi pesertanya tidak ada yang memenuhi passing grade.

                Formasi yang tidak memiliki pelamar kebanyakan formasi dokter spesialis dan beberapa formasi guru. Sedangkan 23 formasi lainnya memiliki pelamar, mereka pun sudah ikut seleksi kompetensi dasar.

                Raisah menjelaskan, dalam penerimaan CPNS 2019 ini, pemprov mendapat kuota 414 formasi. Dengan berkurangnya 58 formasi, kemungkinan 356 formasi yang akan terisi. ”Tapi ini belum pasti masih bisa berubah, tergantung pusat,” katanya.

                Dengan peserta lulus passing grade 3.650 orang, mestinya 1.068 orang maju ke tahap SKB, tapi karena hanya ada 356 formasi yang memiliki peserta, kemungkinan 944 orang yang berhak ikut SKB. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks