alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Mutasi Senyap, Dua Pejabat Pemprov NTB Turun Kelas

MATARAM-Di tengah pandemi Covid-19, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah diam-diam kembali merombak pejabat eselon II. Dua kepala dinas turun kelas menjadi kepala biro dalam mutasi senyap, kemarin (17/4) sore.

Untuk pertama kalinya, mutasi pejabat pimpinan tinggi tidak dihadiri pejabat lain. Bahkan beberapa pejabat tidak tahu acara pelantikan. Mereka tidak mendapat permakluman, apalagi undangan. Pelantikan hanya dihadiri Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi dan lima pejabat yang dilantik. Gubernur dan wakil gubernur pun tidak hadir.

Dari lima pejabat yang dilantik, dua di antaranya turun kelas yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB H Aminurrahman menjadi kepala Biro Perekonomian Setda NTB. Kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB H Lalu Hamdi dilantik menjadi kepala Biro Organisasi Setda NTB.

Sedangkan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Ahmad Nur Aulia yang dilantik 20 Maret lalu, belum genap sebulan menduduki posisinya, dimutasi lagi menjadi kepala Biro Umum Setda NTB.

Dua lainnya naik kelas yakni Kepala Biro Umum Setda NTB H Fathul Gani menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB. Kemudian Kepala Biro Organisasi Setda NTB H Yusron Hadi dilantik menjadi kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB.

”Mutasi ini sebagai bentuk penyegaran di lingkungan sekretariat daerah,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi, kemarin (17/4).

Dia menyebut mutasi pejabat dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi. ”Bukan hal istimewa karena kita sedang berjuang mengatasi virus Korona,” katanya.

Karena itu pula, mutasi sengaja digelar secara terbatas. Dia berharap pejabat yang dilantik melaksanakan tugasnya dengan baik. ”Khusus saat ini kita bekerja maksimal menghadapi wabah Covid-19,” ujarnya.

Untuk biro perekonomian, dengan pengalaman yang panjang, diharapkan dapat berkoordinasi secara intens dengan pejabat otoritas keuangan seperti BI dan OJK. ”Ini untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19,” imbuhnya.

Demikian juga dengan kepala biro umum, Sekda Gita meminta dia tetap mengawal pimpinan dan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam menghadapi musibah ini.

Tidak kalah pentingnya, kepala dinas ketahanan pangan. Fathul Gani dituntut mencermati keadaan saat ini. Pemprov sedang berjibaku menyukseskan jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19. ”Unit-unit produksi dikonsolidasikan agar produk unggulan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Dinas ketahanan pangan juga harus memastikan ketahanan pangan daerah saat wabah melanda. ”Komoditi unggulan daerah menjadi atensi yang besar untuk dilaksanakan,” imbuhnya.

Demikian pula kepala dinas kelautan dan perikanan, Yusron diminta aktif berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Bagi kepala biro organisasi yang baru, Gita menyampaikan pesan khusus gubernur dan wakil gubernur untuk terus menjalankan roadmap SAKIP menuju A dengan berkonsolidasi bersama OPD-OPD lainnya.

Terpisah, Kepala BKD NTB H Muhammad Nasir menjelaskan, mutasi dilaksanakan secara terbatas karena kondisi sedang pandemi Covid-19. ”Sesuai protokol covid harus dibatasi,” katanya.

Terkait dua kepala dinas yang turun kelas menjadi kepala biro, Nasir menjelaskan, undang-undang aparatur sipil negara (ASN) hanya mengenal jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kepala dinas maupun kepala biro menurutnya sama saja. Pimpinan bisa melakukan rotasi tanpa harus seleksi.

Hanya saja, dalam catatan Lombok Post, meski digolongkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala dinas dan kepala biro memang berbeda. Kepala Dinas termasuk pejabat eselon II/a, sedangkan Kepala Biro pejabat eselon II/b.

Dalam Keputusan Gubernur Nomor 784-155 tahun 2019 tentang pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), jelas ada perbedaan jumlah yang diberikan kepada kepala dinas dan kepala biro. Kepala Dinas mendapatkan TKD sebesar Rp 7 juta setiap bulan. Sementara Kepala Biro lingkup Pemprov NTB mendapatkan Rp 6,2 juta setiap bulan.

Pun juga tunjangan jabatan. Jumlah tunjangan jabatan juga berbeda. Kepala dinas yang eselon II/a mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 3.250.000 setiap bulan. Sementara kepala biro yang eselon II/b mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 2.050.000 sebulan.

Nasir menegaskan, keputusan merotasi kelima pejabat itu merupakan hasil penilaian dan evaluasi gubernur NTB langsung. ”Evaluasi terus menerus dilakukan,” katanya.

Salah satu yang mendasari perombakan dilakukan, gubernur ingin ada percepatan penanganan pandemi Covid-19. Mereka yang dilantik diharapkan berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi tersebut. (ili/kus/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.
Enable Notifications.    Ok No thanks