alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

DPRD NTB : Perkuat Pencegahan, Jangan Salahkan TKI yang Pulang Kampung

MATARAM-Komisi V DPRD NTB sangat mengatensi kepulangan 4.202 Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) periode Mei-Juni ini. Tanpa mengurangi hak mereka sebagai warga NTB, pemprov diingatkan untuk memperketat protokol Pandemi Covid-19.

Pemprov NTB diingatkan tidak jemawa dengan grafik tinggi dalam penyembuhan pandemi. “Bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati,” kata Akhdiansyah, anggota DPRD NTB Komisi V.

Tidak lantas menyepelekan peluang munculnya cluster baru dari kepulangan ribuan PMI. “Standar Covid yang ada, secara konsisten,” terangnya.

Masyarakat NTB sudah sangat rindu dengan kondisi kehidupan yang normal. Terus menurutnya jumlah penderita pandemi membuka asa bagi masyarakat NTB segera bebas dari pandemi. “(Di pintu-pintu masuk NTB) konsisten lakukan tes suhu, rapid, dan swab,” ulasnya.

Pengalaman telah membuktikan, lemahnya pengawasan pada pintu masuk telah membuat NTB jadi salah satu daerah dengan peningkatan kasus 10 besar. “Jika ada yang reaktif, segera lakukan karantina dan layanan pengobatan sebaik-baiknya,” ulasnya.

Dewan prinsipnya akan mendukung langkah-langkah penanganan yang tepat yang berakibat pada anggaran. “Pemprov kita lihat sangat optimis,” sambungnya.

Perlu juga pemprov mengedukasi masyarakat bahwa ribuan PMI yang pulang jangan dilihat sebagai ‘biang keladi’ penyakit. “PMI adalah WNI yang berhak mendapat layanan dan perlindungan negara,” tegasnya.

Predikat mereka sebagai pahlawan devisa tidak berubah hanya karena baru pulang dari negara terpapar. Melawan pandemi harus dengan bergandengan tangan dan saling menguatkan. “Mereka penyumbang devisa yang besar,” tekannya.

Pendekatan yang dilakukan pun tidak berlebihan dan humanis. Begitu juga masyarakat diingatkan tidak membangun pikiran buruk dengan kepulangan mereka. “Jangan ada stigma,” tegas politisi PKB itu.

Senada dengan itu politisi Gerindra Lalu Wirajaya menyarankan pemerintah menyiapkan prosedur penanganan spesial bagi para PMI. “Protokolnya sudah ada, tinggal bagaimana agar kita serius menjalankannya,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu juga menyarankan pemerintah mengedukasi para PMI. “Tidak semua PMI kita punya pemahaman yang baik tentang karantina diri sepulang dari negara terpapar,” ujarnya.

Bila perlu setelah melewati serangkaian tes mereka diberi pemahaman apa yang harus dilakukan sesampai di kampung halaman. “Begitu juga keluarga mereka harus diedukasi,” pintanya.

Sehingga ada pengawasan secara berlapis dan bersama-sama dalam mencegah potensi munculnya cluster baru. “Penularan harus bisa kita minimalisir,” tegasnya.

Wirajaya juga setuju bagi yang hasil tesnya reaktif, pemprov menyediakan tempat karantina yang nyaman dan aman. “Ya bagi yang relatif saja,” tandasnya. (Zad/r2)

 

 

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks