alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

BPKP NTB Kawal Optimalisasi 73 Bendungan di Pulau Lombok dan Sumbawa

MATARAM-Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) NTB mengatensi optimalisasi bendungan maupun waduk di Pulau Lombok dan Sumbawa. ”Kita bangun kolaborasi pengawalan,” kata Kepala Perwakilan BPKP NTB Ilham Nurhidayat.

Ilham menerangkan, pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur besar tidak bisa dilakukan satu instansi saja. Tapi harus bersama-sama. Kolaborasi dari hulu ke hilir.

Dalam konteks optimalisasi pemanfaatan bendungan, ada juga keterlibatan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terkait sedimentasinya; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengenai daerah tangkapan air; hingga pemda soal pembangunan irigasinya.

”Yang membangun memang (Kementerian) PUPR, tapi tidak semua tanggung jawabnya tunggal,” ujarnya.

Atensi BPKP juga terkait adanya program revitalisasi dan optimalisasi bendungan serta waduk. Kata Ilham, ketika bendungan dibangun tentu ada tujuan awal. Salah satunya terkait dengan ketahanan pangan di satu daerah.

”Nah bagaimana optimialisasi tujuan itu sampai saat ini. Ketika masih ada gap, itu yang kita dorong,” tutur Ilham.

Provinsi NTB, disebutnya merupakan provinsi terbanyak yang memiliki bendungan maupun waduk. Jumlahnya 73 bendungan dari 234 bendungan se-Indonesia. Dari angka tersebut, Ilham mengakui masih ada bendungan yang belum optimal sesuai pemanfaatannya.

Baca Juga :  Hindari PLTS, Jalur Bypass Dibelokkan

Kondisi tersebut membuat BPKP mengambil inisiatif untuk join dashboard, memanfaatkan command center yang ada di Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara. Di command center tersebut bisa terpantau secara real time bagaimana kondisi bendungan. Seperti ketinggian air, potensi hujan, hingga sedimentasi di bendungan.

”Yang namanya birokrasi kan tidak hanya making delivered. Bukan pas bendungan rampung, itu selesai di sana, tapi ada tata kelola supaya bisa lebih baik,” jelasnya.

Sejauh ini BPKP telah bergerak untuk optimalisasi bendungan di NTB. Koordinasi dan pertemuan sudah dilakukan dengan sejumlah pihak. Membahas solusi atas persoalan yang dihadapi.

Salah satu yang dibahas, kata Ilham, terkait kondisi di Bendungan Batujai, Lombok Tengah yang berkutat dengan persoalan eceng gondok. ”Itu sudah didorong agar UMKM bisa memanfaatkan,” tutur Ilham.

Ilham mengakui masih ada bendungan yang perlu dioptimalisasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. ”Dari pemetaan awal BPKP, ada 12 bendungan besar di NTB yang sedang kita dorong agar sesuai tujuan awal. Bahwa ada sedimentasi, itu menjadi PR kita,” tandasnya.

Baca Juga :  Dorong Pemulihan Sektor Properti, PUPR Permudah Pembiayaan Rumah

Keberadaan bendungan diharapkan bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Terutama bendungan yang memiliki kapasitas jumbo, salah satunya Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat.

Bendungan Bintang Bano yang dibangun sejak 2015, menghabiskan biaya Rp 1,44 triliun sudah selesai dan bisa difungsikan. Bendungan Bintang Bano ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar 76 juta meter kubik dengan luas genangan 256 hektare dan mampu mengairi sawah 6.700 hektare.

Bendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di NTB. Sehingga mendapat pengawalan dan pengamanan dari Kejati NTB. Seperti membantu penyelesaian proses perizinan; menyelesaikan konflik; serta mengatensi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan selama pelaksanaan pembangunan.

Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejati NTB, di setiap kesempatan koordinasi dan monitoring, selalu memberikan early warning dan early detection. Sebagai upaya preventif mendukung program pembangunan pemerintah. Sehingga diharapkan pembangunan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/