alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Dua PTS di Lombok Belum Tuntas Kembalikan Anggaran Beasiswa Bidik Misi

MATARAM-Dua dari enam perguruan tinggi swasta (PTS) di Pulau Lombok, belum menuntaskan pengembalian beasiswa bidik misi mahasiswa angkatan 2018. ”Satu PTS itu dari temuan kita tahun 2021. Satu PTS lain pada tahun ini,” kata Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) NTB Sahabuddin, Selasa (17/5).

Berdasarkan temuan ORI NTB maladministrasi penyaluran beasiswa bidik misi mencapai lebih dari Rp 9 miliar. Salah satu kampus swasta bahkan temuannya hingga sekitar Rp 4,4 miliar. Menjadi yang tertinggi dibandingkan lima PTS lain.

”Tapi yang itu sudah selesai dikembalikan,” ujarnya.

Adapun progres dua PTS, Sahab menerangkan masih dalam tahap pengembalian. Satu PTS, yang dari temuan tahun lalu, progres pengembaliannya telah mencapai 50 persen. ”Satunya lagi itu baru 8 persen, tapi wajar karena baru mulai proses,” katanya.

Sahab menyebut satu PTS meminta perpanjangan waktu untuk pengembalian beasiswa ke mahasiswa. Setelah didahului pernyataan adanya kekeliruan dalam proses administrasinya dan komitmen untuk mengembalikan.

Baca Juga :  Dukung Mahasiswa Berprestasi, BRI Kembali Buka BRILiaN Scholarship

ORI NTB tetap berupaya memastikan dua PTS tersebut untuk mengembalikan hak mahasiswa. Tentunya langsung ke rekening mahasiswa. Sesuai dengan jumlah yang mereka terima dari pemberi beasiswa.

Dari pendalaman ORI NTB, modus dugaan maladministrasi dilakukan dengan cara pihak kampus menahan buku tabungan hingga ATM mahasiswa yang menerima beasiswa. Setelah ada pencairan, beberapa mahasiswa diminta untuk menyerahkan sebagian dana yang mereka terima ke kampus.

Praktik ini terjadi selama tujuh semester, dimulai dari 2018. ”Masuk maladministrasi itu, di luar dari petunjuk teknis, jadi harus dikembalikan,” tegas Sahab.

Dalam prosesnya, penyaluran beasiswa bidik misi rupanya dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Masuknya Kejari Mataram tak dipersoalkan ORI NTB. Menurut Sahab, kejaksaan berada pada ranah penindakan. Adapun Ombudsman masuk pada level pencegahan. ”Ruangnya kan beda dengan kita, tidak ada masalah,” katanya.

Baca Juga :  Travel Warning Ganggu Aktivitas Kapal Cepat ke Lombok

Ombudsman juga tidak mengetahui di kampus mana Kejaksaan ikut melakukan pendalaman. ”Kita juga sedang bergerak dan mencoba untuk penyelesaian di tahap pengembalian ini,” tandas Sahab.

Sementara itu, Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim mengatakan, dana beasiswa tersebut mulai dikembalikan kepada mahasiswa. ”Kita pastikan semuanya dikembalikan, untuk yang Bidik Misi,” jelasnya.

Tahun lalu, total ada Rp 10,1 miliar uang negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan. Sebanyak Rp 9,55 miliar berasal dari temuan dana PIP dan Bidik Misi dan sisanya Rp 572 juta dari penyalahgunaan dana zakat pada Kantor Kementerian Agama di salah satu kabupaten/kota di NTB.

Investigasi terkait penyimpangan beasiswa Bidik Misi akan tetap berlanjut. ”Kita mulai turun di tahun ini untuk kampus swasta di Pulau Sumbawa,” jelasnya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/