alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Terdampak Korona, 15 Ribu Pekerja Pariwisata NTB Dapat Paket Bantuan

SEBANYAK 15 ribu pekerja pariwisata di NTB kini mulai terseyum. Mereka mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Penyaluran secara resmi bantuan tersebut dimulai kemarin. Dalam tiga hari ke depan, ditargetkan, seluruh bantuan telah sampai pada seluruh penerima.

Penyaluran bantuan sembako bagi para pekerja pariwisata NTB tersebut dilakukan oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah bersama Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal, dan Sekertaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Kemenparekraf Edy Wardoyo.

“Mereka yang menerima adalah pekerja pariwisata yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun yang gajinya belum dibayar hingga tiga bulan ini,” kata Edy Wardoyo di sela penyerahan bantuan tersebut.

Seluruh penerima sebelumnya telah didata dan diverifikasi oleh Dinas Pariwisata NTB bersama dengan asosiasi pariwisata yang ada di NTB. Bantuan tersebut telah dikemas dalam satu kardus. Setiap kardus kata Edy berisi bantuan makanan pokok berupa beras 10 kilogram, minyak goreng satu liter, gula pasir satu kilogram, dan ikan asin seperempat kilogram.

“Bantuan yang ada dalam paket ini kami beli dari UMKM lokal sesuai arahan Pak Gubernur,” katanya.

Dia melanjutkan, sekarang menjadi saat-saat yang berat bagi pekerja pariwisata. Edy berharap, bantuan sembako tersebut menjadi dorongan moril maupun materil untuk meringankan beban yang ditanggung para pekerja industri pariwisata.

Pendistribusian bantuan ini akan dikawal personel kepolisian. Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal mengatakan, sebanyak 1.300 pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Bhabinkamtibmas akan dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan ini.

“Pendistribusian akan dilakukan di Pulau Lombok selama dua hari. Di Pulau Sumbawa tiga hari,” kata Jenderal Iqbal.

Dia memastikan pihaknya akan mendistribusikan bantuan tersebut secara maksimal. “Kami kawal secara tepat by name by addres dan bekerja sama dengan pemda setempat,” katanya.

Gubernur Zulkieflimansyah pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih pada Kemenparekraf atas paket bantuan sembako tersebut. Bantuan itu juga kata dia telah menjadi stimulus ekonomi bagi pekerja pariwisata di NTB. Sekaligus menjadi momentum untuk mengakomodir produk lokal.

“Jadi, di samping dapat bantuan, kita juga bisa menggerakkan pengusaha dan pekerja yang ada di NTB,” kata orang nomor satu di NTB ini.

 

Bansos Susulan

 

Sementara itu, dari Jakarta dipastikan bahwa data penerima bansos di seluruh Indonesia hingga saat ini belum memenuhi 100 persen kuota penyaluran yang disiapkan. Sehingga, anggaran bansos juga baru terserap di kisaran 90 persen. Pemerintah memastikan data para penerima bansos akan terus di-update sampai kuota terpenuhi. Juga, menjamin bantuan yang diberikan sama seperti mereka yang sudah mendapatkan lebih dahulu.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam keterangannya di kantor Presiden kemarin (17/6). Dia menjelaskan, beberapa program bansos baru menjangkau 90 persen target Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yang sudah 100 persen adalah Program keluarga Harapan (PKH). Bulan ini pada termin pertama sudah menjangkau 9,543 juga KPM dengan nilai manfaat Rp 2,42 triliun. Sisanya disalurkan pada termin kedua bulan ini juga sehingga jumlahnya 10 juta KPM.

Sementara, program kartu sembako yang menargetkan 20 juta KPM, baru terterealisasi 18,3 juta KPM. ’’Sebagian besar dari sisa target penerima manfaat ini berada di wilayah-wilayah yang memang remote atau tidak mudah terjangkau,’’ terang Juliari. Dia meyakinkan bahwa target tersebut bisa terpenuhi bulan depan.

Program bansos sembako di wilayah Jabodetabek saat ini masuk tahap kelima dari enam tahap penyaluran untuk 1,9 juta KPM. Program itu akan dilanjutkan sampai Desember dengan nilai manfaat yang dikurangi separonya. Artinya, antara Juli-Desember, perbulannya tiap KPM hanya akan menerima sembako dengan nilai Rp 300 ribu.

Khusus DKI Jakarta, Pemprov tidak akan memperpanjang program bansos sembako. Saat ini, penerima bansos Sembako di DKI Jakarta berjumlah 2,1 juta KPM. 1,3 juta KPM dari Kemensos dan 800 ribu dari Pemprov DKI. ’’Untuk Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan akan dikelola seluruhnya oleh kemensos,’’ lanjut Juliari.

Untuk Bansos Tunai, dari target 9 juta KPM, pendataan sudah mencapai 8,366 juta keluarga. Masih ada sekitar 634 ribu calon KPM yang sedang dimintakan datanya ke pemda. Realisasi penyalurannya bulan ini baru mencakup 6,597 juta KPM senilai Rp 3,96 triliun. Juliari memastikan data KPM yang disusulkan bakal mendapat hak yang sama seperti mereka yang lebih dahulu menerima. ’’Nanti bisa dirapel,’’ tambah politikus PDIP itu.

Sementara itu, Kementerian Desa menyalurkan BLT Dana Desa kepada  6,88 juta KPM. Cukup jauh dari simulasi awal sebanyak 12,347 juta KPM. ’’Karena memang kebanyakan BLT dana desa digunakan sebagai pengisi rongga kosong,’’ terang Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar. Bila ada yang tidak mendapatkan bansos tunai, PKH, atau BPNT, baru dikaver oleh BLT dana desa.

Berbeda dengan Bansos lainnya, BLT desa hanya akan mendapatkan perpanjangan sampai September. Nilainya separo dari penyaluran saat ini. Sehingga, KPM hanya akan menerima Rp 300 ribu perbulan antara Juli-September.

Sementara itu, pemerintah memastikan pemda masih punya anggaran untuk dialokasikan pada sektor jaring pengaman sosial Covid-19. Triliunan dana APBD siap dikucurkan untuk menjamin daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pemerintah pusat masih terus melengkapi kuota penerima bansos Covid-19 sampai 100 persen.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, secara keseluruhan, pemda telah mengalokasikan anggaran APBD dengan total nilai Rp 72,63 triliun. Anggaran tersebut terbagi untuk tiga hal. Anggaran kesehatan senilai Rp 28,71 triliun (39,52 persen), Jaring Pengaman Sosial Rp 27,84 triliun (38,3 persen), dan menahan dampak ekonomi senilai Rp 16,08 triliun (22,2 persen).

Di luar itu, daerah masih punya cadangan berupa anggaran tidak terduga senilai Rp 23 triliun. ’’Ini cadangan daerah-daerah dalam rangka menghadapi tiga hal itu ke depan,’’ terang Mendagri Tito Karnavian.

Terpisah, selain masyarakat miskin, bansos presiden akhirnya juga dialihkan ke pekerja/buruh yang terkena PHK dan dirumahkan di wilayah Jabodetabek. Setidaknya, sekitar 223.213 paket bansos presiden bakal diberikan kepada pekerja/buruh di seputar Jabodetabek.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, penyerahan bansos ini merupakan wujud perhatian pemerintah kepada pekerja/buruh yang ter-PHK dan dirumahkan. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Diakuinya, sektor pekerja/buruh jadi salah satu yang paling terdampak. Berdasarkan data Kemenaker per 27 Mei 2020, sektor formal pekerja/buruh yang dirumahkan dan di PHK masing-masing sebanyak 1.058.284 orang dan 380.221orang. kondisi yang sama juga terjadi di sector informnal. Sekitar 318.595 orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena pandemi ini.

Tak hanya pekerja dalam negeri, 100 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) terpaksa tak diperpanjang kontrak kerjanya. Jumlah tersebut disebutnya akan terus bertambah sampai Agustus 2020. Sementara, calon PMI yang pemberangkatannya ditunda mencapai 30 ribu orang.

”Jadi kami mengerti sekali bagaimana temen-temen serikat pekerja, serikat buruh yang didalamnya temen-temen buruh menghadapi pandemi ini,” ujarnya saat melakukan penyerahan bansos presiden secara simbolik pada serikat pekerja kemarin.

Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan dalam menanggulangi dampak pandemi ini. Salah satunya, melalui program Kartu Prakerja yang dilaksanakan Kemenaker. Di mana, programnya desainnya tidak hanya untuk peningkatan kompetensi tetapi juga disisipkan social safety net.

Mensos Juliari Batubara mengungkapkan, kolaborasi dengan Kemenaker dalam penyaluran bansos merupakan langkah yang tepat. Karena bansos diyakini tidak akan salah sasaran. ”Karenanya, begitu Bu Menteri nelpon saya, langsung saya menyanggupi,” ungkapnya.

Mensos mengaku, akan selalu membuka ruang pada Kemenaker apabila masih terdapat data tambahan penerima bansos yang dianggap kurang mampu. Selain itu, ia juga memberi harapan baru bagi korban PHK yang belum mendapat bantuan. ”Sangat mungkin kita tambahkan bantuan karena rencananya bansos dan bansos tunai akan dilanjutkan sampai desember,” tuturnya. Meski, indeks bantuan dikurangi dari Rp 600 ribu per keluarga per bulan menjadi Rp 300 ribu per keluarga per bulan. (eka/JPG/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dorong Kampung Sehat, Polda NTB Gelar Panen Raya di Kembang Kuning

Polda NTB menggelar panen raya di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, kemarin (9/7). Panen raya ini bagian dari program Kampung Sehat yang dinisiasi Polda NTB yang salah satu tujuannya mewujudkan ketahanan pangan NTB di tengah pandemi Covid-19.

Polres KSB Launching Transportasi Sehat

Polres Sumbawa Barat punya terobosan lain dalam mensukseskan Lomba Kampung Sehat

Kampus Belum Boleh Buka, Mahasiswa Belajar dari Rumah

Kemenag tidak tergesa-gesa mengizinkan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) membuka kuliah tatap muka. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Arskal Salim mengatakan kuliah tatap muka baru diizinkan saat semester genap tahun akademik 2020-2021 nanti.

Pecah Rekor, Sehari Penularan Korona Capai 2.567 Kasus

KASUS positif infeksi Covid-19 lagi-lagi mencetak rekor terbaru dengan pernambahan 2.567 orang pada periode 8 hingga 9 Juli 2020. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat rata-rata pertumbuhan kasus seribu orang per hari dalam dua minggu terakhir.

Akurasi Alat Rapid Test Buatan NTB Mampu Saingi Produk Impor

Indonesia akhirnya resmi melaunching alat rapid test inovasi dalam negeri. Diberi nama RI-GHA Covid-19, alat ini diklaim memiliki akurasi nyaris sempurna.

Menyoal Pengetahuan dalam Penanganan Covid-19 Menghadapi New Normal

KASUS covid-19 sudah lebih dari empat bulan berjalan sejak kasus pertama, tanda-tanda penurunan belum juga terlihat. Prediksi para ahli terancam gagal, usaha-usaha pemerintah melalui program stimulus ekonomi dan bantuan sosial lainnya belum mampu mengatasi dampak ekonomi dan sosial covid-19.

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks