alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

MATARAM-Pemprov NTB mengeluarkan 215.627 rumah tangga dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rumah tangga tersebut tidak lagi masuk daftar penerima bantuan Kementerian Sosial.

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

Rumah tangga yang dikeluarkan tersebut sebelumnya masuk DTKS Pusdatin, Kemensos RI. Namun setelah dikoreksi pemda masing-masing kabupaten/kota, mereka akhirnya dikeluarkan. ”Semua sudah ada penetapan oleh bupati/wali kota,” ujarnya.

Beberapa alasan rumah tangga ini dikeluarkan, antara lain, keluarga tersebut tergolong mampu sehingga tidak layak sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Juga ada anggota keluarganya menikah dan pindah ke daerah lain, mereka juga dicoret. Ada juga yang meninggal.

”Anggota keluarganya tetap di DTKS, yang dikeluarkan itu nama anggota keluarga yang meninggal,” jelasnya.

Di samping mencoret 215.627 rumah tangga, dari hasil validasi tersebut, pemerintah daerah mengusulkan 40.820 rumah tangga baru untuk masuk ke dalam DTKS Pusdatin Kemensos. Sehingga ke depan, rumah tangga itu bisa menerima bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.

”Usulan baru ini di luar data Pusdatin. Tapi usulan baru akan diverifikasi kembali oleh Pusdtin Kemensos, apakah sesuai persyaratan atau tidak,” katanya.

Dengan demikian, pemprov belum bisa memastikan berapa total keluarga yang masuk DTKS yang baru. ”Masih tunggu finalisasi verifikasi dan validasi oleh Pusdatin,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, validasi data kemiskinan sangat penting untuk mendukung berbagai program bantuan pemerintah. Baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. ”Dengan data yang valid bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Bila bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, otomatis berdampak negatif terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di NTB. “Jangan sampai masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan raskin, PKH dan lain-lain. Ini kan sangat disayangkan,” katanya.

Sepanjang tahun 2020, nilai bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat ke NTB mencapai Rp 3,4 triliun. Disalurkan dalam bentuk bantuan pangan non tunai (BPNT) atau sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan beras, bantuan langsung tunai, hingga bantuan khusus anak dan lanjut usia.

Pemprov NTB sendiri memiliki berbagai program strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD untuk menurunkan angka kemiskinan. Antara lain, industrialisasi, desa wisata, dan BUMDes maju. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks