alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Gubernur Beri Sinyal Rombak BPR

MATARAM-Tingginya angka kredit macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat mengecewakan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah memberi sinyal akan merombak direksi di tubuh perusahaan daerah tersebut.

Gubernur Zul menilai, pergantian manajemen tidak selalu menyelesaikan masalah. Terpenting akar masalahnya ditemukan. Bila akar persoalannya ada pada sumber daya manusia (SDM), maka kualitas SDM harus ditingkatkan. ”Kalau ternyata masalahnya harus diselesaikan dengan rekomposisi personel, bisa saja, tapi kita akan teliti pelan-pelan,” katanya, usai apel NTB Gemilang, di Lapangan Bumi Gora, kemarin (18/2).

Angka kredit macet punya batasan toleransi. Tinggi rendahnya kredit macet menunjukkan perusahaan itu sehat atau tidak. Bila Non Performing Loan (NPL) di bawah lima persen, perusahaan itu masih dianggap sehat. Tapi bila sudah di atas lima persen, itu menandakan perusahaan tersebut tidak sehat. ”Tapi bukan berarti (kredit macet) akhir dunia juga,” katanya.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Zulikeflimansyah berpikir sederhana, bila kinerja perusahaan kurang baik tinggal diperbaiki kinerjanya. Tapi untuk memperbaikinya tidak harus dengan cara membuat kegaduhan. Sebab BPR sama seperti perusahaan lainnya membutuhkan sentuhan agar bisa berlari kencang.

Evaluasi kinerja tidak hanya dilakukan pada BPR, tetapi juga semua BUMD. Baik yang sehat seperti Bank NTB maupun yang tidak sehat. Tujuannya agar kinerja BUMD di NTB lebih baik lagi.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan mengatakan, saat ini bukan waktu yang pas untuk menilai kinerja BPR, karena BPR masih berstatus quo. Sejak kasus konsolidasi BPR bermasalah dan menyababkan dua orang dijebloskan ke penjara, BPR belum bisa bekerja maksimal. ”Mereka tidak bekerja secara wajar saat ini,” katanya.

Menurutnya, sebelum ada kasus tersebut BPR merupakan lembaga keuangan yang sehat. Tebukti dari perbandingan penyertaan modal dan dividen yang diberikan ke daerah cukup bagus. Tahun lalu tidak bisa ditambah modalnya karena ada persoalan hukum. Karena itu, bagi Johan kinerja BPR masih bisa ditingkatkan dan akan bagus jika situasinya mendukung.

Polistisi PKS itu menilai konsolidasi semua BPR menjadi PT BPR adalah satu-satunya solusi untuk menggenjot kinerja bank daerah tersebut. Karena itu, dewan meminta eksekutif segera mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Konsolidasi PT BPR NTB. Tujuannya agar perusahaan tersebut bisa bekerja maksimal. ”Perusahaan itu sangat sehat sebelum ada kasus.”

Kehadiran BPR juga sangat strategis, sebab merekalah yang bisa menyelamatkan warga dari jeratan rentenir atau bank subuh. Caranya dengan memberikan pinjaman lunak kepada pelaku usaha kecil. (ili)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Manfaat, Petani di Mataram Justru Enggan Terima Kartu Tani

”Ketika daftar, dia berada di titik lahan A dengan luas sekian. Namun, ketika kartu ini keluar, dia sudah mutasi nyewa lahan lain dengan luas berbeda,” jelasnya, Selasa (29/9/2020).

Bisnis Hidroponik, Bantu Perekonomian Warga Kota saat Pandemi

”Mereka bisa jual sendiri, atau bisa juga bermitra dengan kami. Soal pasar, kami yang carikan,” katanya kepada Lombok Post, Rabu (30/9/2020).

Dilantik Lusa, Kontribusi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Dinanti

"Kita mengambil tema meneguhkan semangat kepemudaan untuk Kota Mataram maju dan religius," kata Ketua PDPM Kota Mataram Iskandar.

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks