alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Instalasi Pelayanan Radioterapi RSUD NTB Belum Bisa Layani Pasien BPJS

MATARAM-Sejak mulai dioperasionalkan pada akhir 2018, sampai saat ini, Instalasi Pelayanan Radioterapi RSUD NTB telah melayani sebanyak tiga pasien umum penderita kanker. Namun, nampaknya layanan yang satu ini belum bisa dinikmati oleh pasien pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Itu yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kami saat ini,” tegas Direktur RSUD NTB dr H Lalu Hamzi Fikri, kemarin (18/2).

Ia mengakui, tiga penderita tadi yang sudah menggunakan layanan radioterapi merupakan pasien umum (non-BPJS). Padahal penangan pasien kanker di RSUD NTB yang menggunakan metode 3D CRT FiF (3 dimensi conformal radioterapi field in field), dengan alat radioterapi radiasi linear accelerator varian clinac CX buatan USA dan alat penunjang lainnya, bisa menangani pasien sampai 10 bahkan 20 orang dalam sehari.

Karena belum ada kesepakatan antara RSUD NTB dengan BPJS Kesehatan, maka penggunaan kartu BPJS belum bisa terlayani dalam waktu dekat. Kesepakatan itu terkait dengan seluruh biaya pengobatan penderita kanker di RSUD NTB ditanggung BPJS.

“Karena biaya pengobatan menggunakan layanan radioterapi ini cukup besar, jadi mereka hanya bisa mengantre,” katanya.

Fikri menerangkan biaya satu paket saja dengan beberapa kali tindakan seperti terapi radiasi atau penyinaran yang berfungsi merusak sel kanker, satu pasien bisa menghabiskan biaya dari Rp 40 juta hingga Rp 50 juta. Tentu ini biaya cukup besar, sehingga harus ada pihak yang mengcovernya.

“Makanya kami berharap semua biaya itu bisa ditanggung BPJS Kesehatan,” ujar Fikri.

Agar segera mendapatkan kepastian, pihaknya sudah melayangkan surat ke pihak BPJS Kesehatan. Karena ikhtiar RSUD NTB, dengan adanya fasilitas layanan ini, penanganan terpadu penderita kanker bisa terwujud.

“Kami sudah bersurat resmi dan sekarang sedang menunggu tindak lanjut dari BPJS pusat maupun yang berkantor di Mataram, mudah-mudahan ada respons positif,” terangnya.

Selama ini, kebanyakan pasien kanker adalah pengguna BPJS. Pengobatannya masih berkonsultasi dengan tim dokter onkologi. Termasuk dokter spesialisi radioterapi RSUD NTB. Kemudian dilakukan dengan dua metode. Yakni operasi pengangkatan sel kanker dan kemoterapi.

Jika BPJS bisa menanggung seluruh biaya pengobatan, maka penderita kanker bisa mendapatkan layanan paripurna. Artinya, semua tahapan pengobatan kanker telah dilakukan.

“Karena penanganan kanker ini sifatnya holistik artinya harus lengkap, kalau sudah begitu besar harapan kami RSUD NTB ini bisa jadi Onkologi Center,” pungkasnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks