alexametrics
Jumat, 14 Mei 2021
Jumat, 14 Mei 2021

Pendaftaran Online Kartu Prakerja Diduga Rentan Perjokian

MATARAM-Komisi IX DPR RI berkunjung ke NTB, Kamis (18/3). Kunjungan itu dalam rangka evaluasi program bantuan subsidi upah (BSU) dan kartu prakerja. Dari hasil kunjungan itu, komisi IX mendapatkan laporan adanya dugaan praktik perjokian kartu prakerja.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, munculnya joki di program kartu prakerja akibat keterbatasan fasilitas. Salah satunya kepemilikan ponsel pintar. Masyarakat yang membutuhkan program ini, namun tidak memiliki ponsel, akhirnya menggunakan joki.

”Ini kan tidak tidak benar. Kalau sudah namanya joki, ada harganya lagi itu,” kata Felly.

Padahal, ketika ada yang mendaftar kartu prakerja, itu artinya mereka sangat membutuhkan bantuan. Bukan kemudian akibat sistem, membuat masyarakat harus menggunakan cara ekstra untuk terdaftar di kartu prakerja.

Selama pelaksanaan, program kartu prakerja menggunakan dua cara pendaftaran, online dan offline. Untuk offline, pendaftaran dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di masing-masing daerah.

Kata Felly, sistem pendaftaran manual atau offline bisa meminimalisasi joki. Tapi harus melibatkan juga banyak pihak selain disnaker, salah satunya asosiasi atau serikat pekerja. Termasuk desa dan kelurahan. ”Mesti ada yang memfasilitasi,” ujarnya.

Selain persoalan joki, Felly juga menemukan data yang tidak sinkron antara pendaftar online dan offline. Rupanya, data pendaftar online yang langsung ke pemerintah pusat, tidak diturunkan kembali ke daerah. Sehingga pemda tidak mengetahui secara pasti jumlah total pendaftar kartu prakerja.

”Tidak balik data online ini ke daerah. Akhirnya ada perbedaan data,” tutur politisi dari Partai Nasdem ini.

Komisi IX juga juga mengatensi soal BSU. Penerima bantuan ini dikhususkan untuk mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Felly, syarat ini tidak adil. Membuat pekerja lain, yang membutuhkan, tidak menerima BSU akibat tidak ada datanya di BPJS Ketenagakerjaan.

”Penyebabnya bisa karena perusahaan yang tidak mendaftar. Tapi, itu kan bukan salah mereka. Karena itu, peran daerah penting, untuk mengontrol perusahaan dalam tanda kutip nakal, seperti ini,” tandas Felly.

Ketua Tim Evaluasi H Ansory Siregar mengatakan, banyak masukan yang diterima Komisi IX. Sebagai bahan evaluasi terhadap kementerian maupun PMO (project management office), yang menjalankan program ini.

”Masukan cukup banyak. Terutama dari SPSI, kaitannya dengan joki. Kita evaluasi lagi,” kata Ansory.

Bantuan yang dilaksanakan tahun lalu, bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Anggarannya cukup besar, BSU Rp 30 triliun dan prakerja Rp 20 triliun.

”Harapannya kan jangan sampai uang ini terbuang begitu saja. Sampai ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu yang kita awasi,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi menyambut baik kunjungan kerja Komisi IX. Menurut Gita, kedatangan tim menjadi momentum untuk konsolidasi agar program selanjutnya bisa berjalan baik.

”Termasuk soal data tadi. Yang direcord kita kan offline, sementara online di pusat. Kita ingin padukan data itu,” kata Gita.

Langkah sinkronisasi data dibutuhkan pemprov. Sebab berkaitan dengan kuota program kartu prakerja. Jika kurang dari kuota, tentu sangat disayangkan, kata Sekda. Apalagi dampak pandemi covid cukup serius dirasakan seluruh masyarakat NTB. ”Kalau memang ada lagi di tahun ini, kita mohonkan untuk tambahan lagi,” ujarnya.

Tambahan kuota direncanakan untuk calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat akibat negara tujuan memberlakukan kebijakan lockdown. Termasuk juga untuk PMI, yang baru pulang dan tidak melanjutkan kontrak kerjanya.

”Mereka sangat membutuhkan. Makanya sudah saya minta ke Kadisnaker untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” tutur Gita.

Kepala Disnaker NTB Wismaningsih Drajadiah mengatakan, kuota kartu prakerja di NTB sebanyak 53 ribu. Selama pelaksanaan kemarin, disnaker merangkum 35.930 pendaftar. ”Kami tidak punya yang online, itu datanya di pusat,” katanya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks