alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

NTB Dapat 34.326 Tambahan Kuota Penerima Program Keluarga Harapan

MATARAM-Kementerian Sosial (Kemensos) RI menambah kuota penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di 10 kabupaten/kota di NTB. ”Saat ini, SDM pelaksana PKH sedang dalam proses validasi di lapangan,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Jumat (17/7).

Berdasarkan surat Direktur Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel) Kemensos Nomor 1091 Tahun 2020, validasi dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK).

Pelaksanaan PKH kini lebih mudah setelah menggunakan aplikasi elektronik-PKH (e-PKH). ”Salah satunya untuk validasi,” jelasnya.

Dinsos kabupaten/kota diminta mendukung validasi dengan memperhatikan protokol pencegahan covid-19. ”Total calon penerima PKH yang sedang divalidasi 34.326 KPM,” jelasnya.

Calon penerima masing-masing daerah yakni Kabupaten Bima 3.045 KK, Kota Bima 1.179 KK, Dompu, 1.258 KK, Mataram 2.815 KK, Lombok Barat 4.703 KK, Lombok Tengah 12.589 KK, Lombok Timur 7.546 KK, Lombok Utara 384 KK, Sumbawa 219 KK dan Sumbawa Barat 588 KK.

Calon KPM akan menerima surat undangan pertemuan awal  dari kementerian yang diantarkan pendamping. Kemudian akan dikoordinasikan dengan RT/RW dan aparat desa/kecamatan setempat. ”Tujuan validasi untuk memastikan data calon peserta keluarga pra sejahtera memenuhi kriteria,” katanya.

Kriteria komponen PKH, kata Khalik, yaitu memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Baik dalam komponen kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial. ”Proses validasi ini diharapkan mendapatkan data yang tepat dan akurat,” harapnya.

Hasil validasi akan dimasukkan ke dalam aplikasi e-PKH untuk mendapatkan ketetapan apakah keluarga tersebut layak menerima atau tidak.

Kriteria penerima PKH yakni komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui  dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan  anak usia enam sampai dengan 21  tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12  tahun.

Sedangkan kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas. ”Diutamakan penyandang disabilitas berat,” katanya.

Koordinator wilayah PKH NTB Hasim menambahkan, timnya saat ini sedang turun melakukan validasi. Selain mengecek data, tim pendamping juga mengunjungi rumah calon penerima untuk mengetahui kondisi warga tersebut. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Partai Berkarya Terbelah, SK Dukungan di NTB Terancam Sia-sia

Goncangan politik hebat terjadi di tengah perburuan Surat Keputusan (SK) partai oleh para Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada). Goncangan itu muncul dari Partai Berkarya. Partai Berkarya versi Muhdi Pr ternyata yang direstui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Gak Pakai Masker, PNS Bakal Didenda Rp 200 Ribu

Aturan wajib menggunakan masker diberlakukan di Kota Bima. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menegaskan sanksi bagi pelanggar akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB.

Tiga Dokter dan Delapan Perawat RSUD Dompu Diisolasi

Sebanyak 11 orang Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Dompu yang sempat kontak dengan HM, pasien positif Covid-19 meninggal dunia menjalani isolasi. Masing-masing tiga dokter dan delapan perawat.

Lamaran Ditolak, Dosen di Bima Tikam Pacar Hingga Tewas

Naas menimpa  Intan Mulyati, 25 tahun warga Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Dia merenggang nyawa ditangan pacarnya sendiri Arif Satriadi, 31 tahun, yang merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bima, Rabu (5/8).

Kasus Pengadaan ABBM Poltekes Mataram Segera Naik Penyidikan

Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016 segera rampung. “Progres cukup bagus. Sebentar lagi naik penyidikan,” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah, Rabu (5/8).

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Viral Pengunjung “Disko” Pendakian Savana Propok Rinjani Ditutup

Pengelola bukit Savana Propok, Pokdarwis Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menindaklanjuti video joget para pendaki yang viral di media sosial. “Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami akan menutup bukit mulai 8 Agustus,”  kata Ketua Pokdarwis Bebidas Chandra Susanto pada Lombok Post, kemarin (4/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks