alexametrics
Rabu, 25 November 2020
Rabu, 25 November 2020

Bentuk SPPA, DP3AP2KB NTB Lindungi Anak di Kasus Hukum

MATARAM-Pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. ”Masih banyak kasus-kasus anak yang penyelesaiannya dengan cara pidana,” kata Kabid Anak Berhadapan Hukum di Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Didik Santoso, Rabu (18/11/2020).

Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan sistem peradilan pidana anak (SPPA). Yang harus juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Termasuk perangkat penegak hukum dan lembaga yang concern terhadap anak.

Didik menyebut harus ada forum koordinasi terkait pelaksanaan SPPA di daerah. Peran forum koordinasi sangat strategis. Agar pencegahan dan penanganan yang berkaitan dengan anak bisa cepat terselesaikan.

”Di sana ada kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dinas sosial, dinas kesehatan, sampai ke UMKM juga,” jelas Didik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Hj Husnanidiaty Nurdin mengatakan, sekitar 30 persen penduduk NTB masuk kategori anak. Sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif. Melibatkan semua pihak.

”Karakteristik kasusnya juga berbeda. Di Lombok itu kebanyakan merariq kodek. Kalau Sumbawa kekerasan seksual,” kata Eny, sapaan karibnya.

Hingga November ini, DP3AP2KB mencatat 241 kasus terkait kekerasan anak. Kasus terbanyak berada di Lombok Utara dengan 51 anak. Kabupaten Lombok Timur 43 kasus. Kemudian Kabupaten Sumbawa dengan 40 kasus, 25 di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Mengenai SPPA, Eny menyebut akan ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur NTB hingga surat edaran. Koordinasi dengan kepolisian, jaksa, maupun NGO dilakukan untuk memastikan penerapan keadilan restoratif.

Pemprov juga ingin memastikan adanya layanan sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus. Juga mengembangkan serta memanfaatkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan anak.

”Pencatatan kasus ini penting, sebagai dasar kita untuk perencanaan dan intervensi kegiatan,” tuturnya.

Lebih lanjut, koordinasi terkait SPPA sebagai upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban maupun pelaku. Juga tidak lagi melakukan tindak pidana. Termasuk penyelesaian administrasi perkara.

Pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial masuk dalam cakupan SPPA. Begitu juga dengan reintegrasi sosial. Proses mempersiapkan anak pelaku dan anak korban maupun anak saksi, untuk bisa kembali ke lingkungan keluarga serta masyarakat.

”SPPA ini kan sistem. Karena sistem, perlu dukungan segala sumber daya dan sarana prasarananya,”  tandas Eny. (dit)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Dijual ke Luar Daerah, Harga Bahan Pokok di Mataram Naik

”Yang buat mahal itu harganya karena banyak dikirim ke luar daerah. Di sana harganya jauh lebih menjanjikan jadi pedagang memilih kirim ke sana juga,” ujarnya.

Guru Garda Terdepan Pencegahan Korona di Sekolah

”Kalau guru tidak disiplin atau lengah, maka saya tidak bisa bayangkan, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita,” ujar Pembina BKP PGRI NTB Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori dan tinggi protein merupakan treatment yang dianjurkan saat terkena COVID-19. Hal ini berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh.

XL Axiata Raih Dua Penghargaan Internasional

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali berhasil mendapatkan penghargaan tingkat internasional.

Dosen Fisika Unram Gelar Pelatihan HOTS Daring

”Ini (pelatihan, Red) dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa di tengah wabah Pandemi Covid-19,” kata Ni Nyoman Sri Putu Verawati, ketua tim dosen, kemarin (23/11).

Dewan Mataram Minta Pembagian Bantuan JPS Usai Pilkada

-Sejumlah anggota dewan meradang. Bukan karena tak setuju dengan bantuan JPS tahap enam. Tapi, mereka khawatir JPS ini ditunggangi kepentingan politik jelang Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.
00:06:43

VIDEO : Polisi Bongkar Pabrik Sabu di Pringgasela Lotim

Peredaran gelap narkoba di Provinsi NTB benar-benar mengkhawatirkan. Pera pelakunya menggunakan beribu macam cara. Bahkan sudah ada yang memproduksi barang haram itu di daerah ini. Polisi sudah berhasil membongkarnya.

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Otak Pabrik Sabu Lotim Buronan Interpol, Kabur dari Brunei-Malaysia

Terbongkarnya pabrik sabu sekala rumahan di Pringgasela, Lombok Timur (Lotim) menyeret nama MY alias Jenderal Yusuf. Nyatanya Yusuf bukan penjahat “kaleng-kaleng”. Dia kini mendekam di Lapas Mataram pernah berurusan dengan Interpol.
Enable Notifications    OK No thanks