alexametrics
Rabu, 23 September 2020
Rabu, 23 September 2020

Penerapan SAKIP Bantu Hemat Anggaran Rp 65,1 Triliun

MATARAM-Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sepanjang 2018 menghemat anggaran Rp 65,1 triliun. Seperti di wilayah II terdapat 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya NTB menghemat Rp 22,3 triliun. Sementara 186 pemerintah daerah wilayah III menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun.

Penghematan diperoleh melalui pemangkasan program yang kurang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dana itu kemudian dialihkan ke program kerja prioritas, sehingga anggaran tepat sasaran.

”Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah agar efektif dan efisien mencapai sasaran,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Syafruddin saat menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan SAKIP Award bagi Pemda wilayah III di Makassar, kemarin (19/2).

Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya digunakan untuk membiayai program prioritas. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting.

Kemenpan-RB terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Mantan wakapolri itu berharap tata kelola kinerja kementerian/lembaga dan pemda, serta programnya berjalan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Dia mengingatkan, penyerahan hasil evaluasi SAKIP bukan ajang menang atau kalah. Bukan juga sebuah kompetisi tentang angka dan nilai. Namun lebih dari itu sebagai sebuah peninggalan abdi negara untuk menciptakan perubahan kinerja.

Ia mengajak para kepala daerah tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau menyerap anggaran. Namun bekerja fokus dari hulu ke hilir program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting. ”Itu untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan,” tegasnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kemenpan RB M Yusuf Ateh menjelaskan, hasil evaluasi yang disampaikan kepada pemda bertujuan mengukur implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB-Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1.027 OPD dan 518 kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Hasil evaluasi SAKIP diserahkan bagi 186 pemda di wilayah III. Terdiri dari 174 kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jogjakarta, dan Jawa Tengah.

Sementara penilaian SAKIP NTB diberikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Pemprov NTB mendapatkan nilai SAKIP B bersama Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Sementara Sumbawa Barat dan Lombok Timur mendapat nilai C, sedangkan Dompu bersama Lombok Tengah, Sumbawa dan Kabupaten Bima mendapat nilai CC. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, NTB Promosikan Peluang Investasi

Ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bank Indonesia. ”Pasti ujungnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Perwakilan BI NTB Heru Saptaji.

Efek Pandemi, Transaksi Valas di NTB Melorot 90 Hingga Persen

”Hingga kini pandemi telah memukul telak seluruh kegiatan usaha penukaran valuta asing (kupva) di money changer hingga 90 persen,” kata Darda Subarda, pemilik Money Changer PT Tri Putra Darma Valuta, kepada Lombok Post, Selasa (22/9/2020).

Silky Pudding Drink Lombok, Minuman Kekinian Satu-satunya di Lombok

Minuman ini hadir dengan delapan varian rasa, yakni Red Island, Choco Dream, Magical Blue, dan Beauty Sunset. Juga Baby Queen, Sweet Choco, Deep Purple dan terakhir ada Snlight Choco. “Harganya hanya Rp 13.000 per cup,” kata Ramadarima, pemilik Silky Pudding Drink Lombok.

Sumbawa Gelar Simulasi KBM Tatap Muka

”Masing-masing kecamatan, ada perwakilan atau piloting, minimal dua sekolah yang kami tunjuk,” kata Sahril.

Disdik Kota Mataram Berharap Bantuan Kuota Dimanfaatkan Maksimal

”Kami belum tahu persis, makanya kami akan tunggu petunjuk berikutnya,” ujarnya, pada Lombok Post, Selasa (22/9/2020).

Saatnya Kota Mataram Dipimpin Arsitek

“Tidak bisa kita mengharapkan perubahan, kalau masih memberikan kepemimpinan pada orang yang sama,” kata Ketua Partai Gelora NTB HL Fahrurrozi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks