alexametrics
Selasa, 20 April 2021
Selasa, 20 April 2021

Investasi di Gili Tangkong Dievaluasi

MATARAM-Pemprov NTB masih memberi kesempatan kepada investor Heritage Resort and Spas untuk melakukan klarifikasi. Perusahaan itu sudah setahun tidak merealisasikan rencana investasi mereka. ”Minggu depan ini kita agendakan pertemuan dengan mereka,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi.

Heritage mendapat hak pengelolaan aset pemprov di Gili Tangkong, Lombok Barat, setelah memenangi beauty contest 2019 lalu. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU bersama pemprov. MoU berlaku satu tahun.

Gita mengatakan, pemprov akan melakukan evaluasi internal dengan melibatkan investor, terkait sejumlah hal. Antara lain isu mengenai penjualan Gili Tangkong serta memastikan efektivitas dan kerja sama kemanfaatan yang telah diberikan pemprov.

Di Gili Tangkong, kepemilikannya bukan hanya dari pemprov. Ada dua orang lain, dengan sertifikat hak milik (SHM), yang menguasai lahan di sana. ”Ada kita punya lahan, benar. Tapi, ada tanah orang lain juga di sana,” ujarnya.

Kemudian soal kepastian kerja sama, akan dikejar pemprov. Tim investasi nanti bakal memperkuat komitmen dari investor. Terkait dengan kelanjutan dari perjanjian yang sudah disepakati.

Kata Gita, pemprov berkepentingan untuk mengetahui. Apakah terjadi pelemahan dari investor akibat pandemi covid. Sehingga membuat mereka tidak mampu untuk merealisasikan rencana investasi di Gili Tangkong. Atau, masih ada keinginan dari Heritage untuk melanjutkan kerja sama tersebut.

”Kalau terdampak covid dan tidak mampu, katakan saja. Masih ada investor lain, walaupun terdampak, tapi mampu untuk itu,” tandas Gita.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi meminta pemprov harus bersikap tegas. Menurutnya, seluruh aset milik pemprov harus dimaksimalkan.

Kata dia, harus dilakukan upaya penertiban dan peninjauan kembali. Terutama terhadap rencana investasi yang mangkrak.

”Dari awal kita sudah meminta. Untuk dilakukan peninjauan kembali seluruh aset yang dikontrakkan dengan pihak ketiga. Tapi sampai sekarang tidak ada progres,” cetus politisi PKS ini.

Ahmadi menyayangkan langkah pemprov yang cenderung melakukan pembiaran. Padahal, aset yang sudah dikerjasamakan, apabila dikelola dengan maksimal, bisa mendatangkan keuntungan bagi daerah. Khususnya dari segi pendapatan daerah.

Ia mendorong agar pemprov bisa bersikap tegas. Terhadap investor yang memberi janji manis. ”Harus berani bersikap terhadap pihak ketiga. Harus berani diputus. Jangan kita disandera pihak luar, kan rugi, potensi pendapatan kita hilang,” tegas Ahmadi.

Di tengah pandemi covid, pemerintah harus bisa memaksimalkan pemanfaatan aset daerah. Guna menggenjot pendapatan daerah. Tentu dibutuhkan terobosan dan keberanian dari pengelola aset daerah, untuk mewujudkan upaya tersebut. ”Kalau biasa-biasa saja, ya aset kita selamanya tidak akan maksimal,” tandasnya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks